HomeLombok Utara - Untuk melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain di Nusa tenggara Barat (NTB) perlu ditopang oleh semua pihak dan elemen masyarakat yang ada di tingkat desa.
Hal tersebut dikemukakan, Kepala BPM, PPKB dan Pemdes KLU, Drs. H. Jayadi N, didepan pengurus Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) pada pelatihan pembuatan proposal Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlangsung di aula kantor camat Gangga 14/3.
Dijelaskan, persoalan yang dihadapi di KLU sekarang ini, bagaimana kita mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat bawah. “Angka kemiskinan di KLU tertinggi diantara Sembilan kabupaten/kota di NTB, yaitu mencapai 24 persen, dan ini menurut dana BPS. Namun kenyataannya, dari hasil pendataan raskin, penduduk miskin di KLU mencapai 54 persen lebih”, jelas Jayadi.
Pemerintah provinsi NTB dan KLU, lanjut Jayadi, sudah sepakat untuk menurunkan angka kemiskinan, rata-rata dua persen pertahun, sehingga berbagai program diturunkan ke desa termasuk ADD yang tahun ini mengalami peningkatan sampai 33,3 persen per desa.
“ADD hanya salah satu sumber saja, dan masih banyak sumber lainnya yang perlu terus digali untuk memotivasi diri keluarga dan masyarakat. Dan ususlan yang muncul dari masyarakat harus dijadikan skala prioritas dalam menentukan program pembangunan”, tegasnya.
Ditambahkan, kendati KLU daerah otonomi baru, namun hasil pembagunannya cukup menggembirakan dan berjalan dengan baik, seperti pembagunan infrastruktur jalan, listrik dan air bersih.
Hal tersebut dikemukakan, Kepala BPM, PPKB dan Pemdes KLU, Drs. H. Jayadi N, didepan pengurus Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) pada pelatihan pembuatan proposal Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlangsung di aula kantor camat Gangga 14/3.
Dijelaskan, persoalan yang dihadapi di KLU sekarang ini, bagaimana kita mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat bawah. “Angka kemiskinan di KLU tertinggi diantara Sembilan kabupaten/kota di NTB, yaitu mencapai 24 persen, dan ini menurut dana BPS. Namun kenyataannya, dari hasil pendataan raskin, penduduk miskin di KLU mencapai 54 persen lebih”, jelas Jayadi.
Pemerintah provinsi NTB dan KLU, lanjut Jayadi, sudah sepakat untuk menurunkan angka kemiskinan, rata-rata dua persen pertahun, sehingga berbagai program diturunkan ke desa termasuk ADD yang tahun ini mengalami peningkatan sampai 33,3 persen per desa.
“ADD hanya salah satu sumber saja, dan masih banyak sumber lainnya yang perlu terus digali untuk memotivasi diri keluarga dan masyarakat. Dan ususlan yang muncul dari masyarakat harus dijadikan skala prioritas dalam menentukan program pembangunan”, tegasnya.
Ditambahkan, kendati KLU daerah otonomi baru, namun hasil pembagunannya cukup menggembirakan dan berjalan dengan baik, seperti pembagunan infrastruktur jalan, listrik dan air bersih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar