Home
Lombok Utara (Primadona) - Kepala Desa bersama semua elemen masyarakat sampai ke tingkat bawah diharapkan untuk mampu mewujudkan dan mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Lombok Utara pada 7 Juni mendatang.
Harapan tersebut , disampaikan camat Bayan, R. Tresnawadi S.Sos, dihadapan para kepala desa dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada acara sosialisasi Pemilukada (25/5) kemarin, di aula kantor camat Bayan. “Kecamatan Bayan harus mampu menjadi contoh pada Pemilukada yang pertama di KLU ini, terutama dalam hal keamanan, karena mengingat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang cukup banyak yaitu 112 TPS”, jelasnya.
Selain itu, lanjut Tresnawadi, letak dan kondisi geografis di Kecamatan Bayan perlu menjadi pemikiran bersama, sebab antara TPS yang satu dengan TPS lainnya, jaraknya cukup berjauhan, sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
Untuk memiliki bupati yang definitif, kita semua perlu kerja keras, agar tidak terjadi pemilukada ulang. “Jangan sampai kita seperti daerah-daerah pemekaran lainnya yang kembali ke kabupaten induk, karena tidak mampu menentukan pemimpinnya. Dan bagi KLU yang menentukan apakah kita kembali atau tidak ke induk, tergantung kemampuan kita memilih bupati yang definitif”, tegasnya.
Dalam hal memajukan KLU, tentu kita memiliki semangat yang sama, yakni ingin memiliki bupati dan wakil bupati yang definitif. Sebab di kecamatan Bayan yang memiliki sembilan desa, bila ada dua desa saja yang error, tentu Pemilkukada itu akan tercoreng. “Untuk itu, kita harus mampu memberikan bimbingan terutama tentang tata cara pemilihan, yang beralih dari contreng ke coblos”, katanya.
Sementara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bayan, Akarman, dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa tahapan Pemilukada baik dari awal hingga saat ini bisa dilalui dengan baik. Ini semua bisa berjalan karena dukungan dari kepala desa, BPD dan semua elemen masyarakat.
“Sekarang ini pihak PPK sudah menerima beberapa logistik, seperti C6 (surat panggilan), kartu pemilih dan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang didistribusikan ke masing-masing PPS yang ada di tingkat desa”, ujar Akarman.
Menyoroti tentang usulan camat Bayan, bahwa kepala desa perlu diberikan insentif atau sekedar biaya bensin, menurut Akarman, ini memang sudah diusulakan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat selaku penyelenggara, namun hingga saat ini belum ada tanggapan, sehingga kita tidak bisa mengenggarkan biaya insentif ke kepala desa. “Selain itu kita juga usulkan ada tambahan biaya untuk masing-masing kecamatan terutama untuk petugas keamanan, namun anggarannya juga tidak ada, sehingga kita akan atur kebawah”, jelasnya.
Namun yang jelas, kata Akarman, anggaran untuk kepala desa dan pihak keamanan, kita akan rembuk dengan pihak PPS, minimal sebagai biaya bensin untuk turun ke lapangan guna memantau pelaksanaan Pemilukada yang pertama di Lombok Utara ini.
Kapolsek Bayan, AKP, Kadek Wirya dalam sambutannya mengajak kepada semua kepala desa, BPD dan lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa serta masyarakat setempat untuk menjalin kerjasama yang baik untuk mengawal Pemilukada ini. “Mari kita jaga keamanan bersama demi kelancaran Pemilukada KLU ini, sebab jika saja ada satu dusun yang melakukan pelanggaran, maka semua orang akan tahu, karena ini disorot oleh publik. Karenanya kecamatan Bayan harus kita jadikan daerah yang aman”, harapnya.
Sedangkan kepala desa Loloan, R. Nyakrasana, pada Primadona berjanji akan siap bertanggungjawab di wilayahnya, khususnya tentang keamanan pada Pemilukada mendatang. Selain itu perlu juga diawasi adanya petugas KPPS yang kadang-kadang menjadi tim sukses salah seorang calon bupati dan wakil bupati, sehingga Pemilukada ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sojati, kepala desa Sukadana, yang meminta kepada Kapolsek Bayan, untuk menempatkan petugas keamanan di masing-masing TPS, terutama TPS yang dianggap kurang aman.
Selain itu, lanjut Tresnawadi, letak dan kondisi geografis di Kecamatan Bayan perlu menjadi pemikiran bersama, sebab antara TPS yang satu dengan TPS lainnya, jaraknya cukup berjauhan, sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
Untuk memiliki bupati yang definitif, kita semua perlu kerja keras, agar tidak terjadi pemilukada ulang. “Jangan sampai kita seperti daerah-daerah pemekaran lainnya yang kembali ke kabupaten induk, karena tidak mampu menentukan pemimpinnya. Dan bagi KLU yang menentukan apakah kita kembali atau tidak ke induk, tergantung kemampuan kita memilih bupati yang definitif”, tegasnya.
Dalam hal memajukan KLU, tentu kita memiliki semangat yang sama, yakni ingin memiliki bupati dan wakil bupati yang definitif. Sebab di kecamatan Bayan yang memiliki sembilan desa, bila ada dua desa saja yang error, tentu Pemilkukada itu akan tercoreng. “Untuk itu, kita harus mampu memberikan bimbingan terutama tentang tata cara pemilihan, yang beralih dari contreng ke coblos”, katanya.
Sementara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bayan, Akarman, dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa tahapan Pemilukada baik dari awal hingga saat ini bisa dilalui dengan baik. Ini semua bisa berjalan karena dukungan dari kepala desa, BPD dan semua elemen masyarakat.
“Sekarang ini pihak PPK sudah menerima beberapa logistik, seperti C6 (surat panggilan), kartu pemilih dan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang didistribusikan ke masing-masing PPS yang ada di tingkat desa”, ujar Akarman.
Menyoroti tentang usulan camat Bayan, bahwa kepala desa perlu diberikan insentif atau sekedar biaya bensin, menurut Akarman, ini memang sudah diusulakan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat selaku penyelenggara, namun hingga saat ini belum ada tanggapan, sehingga kita tidak bisa mengenggarkan biaya insentif ke kepala desa. “Selain itu kita juga usulkan ada tambahan biaya untuk masing-masing kecamatan terutama untuk petugas keamanan, namun anggarannya juga tidak ada, sehingga kita akan atur kebawah”, jelasnya.
Namun yang jelas, kata Akarman, anggaran untuk kepala desa dan pihak keamanan, kita akan rembuk dengan pihak PPS, minimal sebagai biaya bensin untuk turun ke lapangan guna memantau pelaksanaan Pemilukada yang pertama di Lombok Utara ini.
Kapolsek Bayan, AKP, Kadek Wirya dalam sambutannya mengajak kepada semua kepala desa, BPD dan lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa serta masyarakat setempat untuk menjalin kerjasama yang baik untuk mengawal Pemilukada ini. “Mari kita jaga keamanan bersama demi kelancaran Pemilukada KLU ini, sebab jika saja ada satu dusun yang melakukan pelanggaran, maka semua orang akan tahu, karena ini disorot oleh publik. Karenanya kecamatan Bayan harus kita jadikan daerah yang aman”, harapnya.
Sedangkan kepala desa Loloan, R. Nyakrasana, pada Primadona berjanji akan siap bertanggungjawab di wilayahnya, khususnya tentang keamanan pada Pemilukada mendatang. Selain itu perlu juga diawasi adanya petugas KPPS yang kadang-kadang menjadi tim sukses salah seorang calon bupati dan wakil bupati, sehingga Pemilukada ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sojati, kepala desa Sukadana, yang meminta kepada Kapolsek Bayan, untuk menempatkan petugas keamanan di masing-masing TPS, terutama TPS yang dianggap kurang aman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar