Lombok Utara - Memasuki bulan September, kita mendengar banyak daerah di Indonesia mulai mengalami kekeringan. Kondisi parah terjadi di wilayah-wilayah yang ‘akrab’ dengan kekeringan. Warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan banyak petani terancam gagal panen karena tanaman mereka meranggas akibat kekuarangan air.
Suara Komunitas memberitakan jika beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga mengalami kekeringan. Sebutlah Desa Salut, Senaru (Kecamatan Bayan), Desa Tegal Maja, Sigar Panjalin (Kecamatan Tanjung). Beberapa wilayah lainnya juga mengalami kekeringan.
Dalam situasi yang seperti ini, sudah sepantasnya pemerintah turun tangan untuk memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Karena sesuai dengan konstitusi kita, UUD 1945, pemerintah (negara) bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya.
Rasanya aneh dan melawan konstitusi jika pemerintah KLU dalam situasi kemarau seperti ini tidak memrioritaskan program untuk menanggulangi masalah kekeringan yang dialami sebagian warganya. Pemerintah KLU, melalui APBD Perubahan 2011 justru berniat membeli kendaraan dinas dan laptop seharga milyaran rupiah. Seperti dikabarkan Suara komunitas, pemerintah akan membelanjakan Rp 5 milyar untuk kendaraan dinas dan Rp 1 milyar untuk laptop.
Padahal, seperti diakui Kepala Dinas Dukcapil Sosnaker KLU, Alwi, pemerintah hanya mempunyai satu mobil tanki air untuk menyuplai air bersih untuk warga yang mengalami kesulitan air bersih. Satu mobil tanki jelas sangat tidak memadai.
Memang, KLU adalah pemerintahan yang baru saja mekar. Sebagai pemerintahan baru, tentu membutuhkan sarana dan prasarana seperti mobil dinas dan latop. Itu dapat kita mengerti.
Tetapi situasi dan kondisi masyarakat juga tetap harus diperhatikan. Ada baiknya sebagain dana untuk membeli laptop dan kendaraan dinas itu digunakan untuk membeli truk tanki air baru dan program pengadaan air bersih di wilayah-wilayah yang rawan mengalami kekeringan.
Pemerintah KLU tentu mengerti benar bahwa air bersih adalah kebutuhan vital bagi kehidupan manusia. Ketika air bersih langka maka potensi terjadinya wabah penyakit akan muncul. Mulai dari kolera, disentri, penyakit kulit dan sebagainya.
Bila ini terjadi maka dampaknya akan makin luas. Manusia yang sakit tidak bisa beraktivitas dan berproduksi. Orang tua tidak bisa bekerja dan anak-anak tidak bisa sekolah.
Tentu kejadian ini akan menjadi beban lagi bagi pemerintah KLU. Apalagi wilayah KLU masih mengantongi angka kemiskinan yang cukup tinggi.
Melihat betapa seriusnya persoalan kekeringan ini, tidak ada jalan lain bagi pemerintah KLU untuk menunjukkan komitmennya: apakah memang pro kepada penderitaan rakyat atau tidak. Ini sebuah ujian. CRI JOGJA (www.suarakomunitas.net)
Suara Komunitas memberitakan jika beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga mengalami kekeringan. Sebutlah Desa Salut, Senaru (Kecamatan Bayan), Desa Tegal Maja, Sigar Panjalin (Kecamatan Tanjung). Beberapa wilayah lainnya juga mengalami kekeringan.
Dalam situasi yang seperti ini, sudah sepantasnya pemerintah turun tangan untuk memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Karena sesuai dengan konstitusi kita, UUD 1945, pemerintah (negara) bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya.
Rasanya aneh dan melawan konstitusi jika pemerintah KLU dalam situasi kemarau seperti ini tidak memrioritaskan program untuk menanggulangi masalah kekeringan yang dialami sebagian warganya. Pemerintah KLU, melalui APBD Perubahan 2011 justru berniat membeli kendaraan dinas dan laptop seharga milyaran rupiah. Seperti dikabarkan Suara komunitas, pemerintah akan membelanjakan Rp 5 milyar untuk kendaraan dinas dan Rp 1 milyar untuk laptop.
Padahal, seperti diakui Kepala Dinas Dukcapil Sosnaker KLU, Alwi, pemerintah hanya mempunyai satu mobil tanki air untuk menyuplai air bersih untuk warga yang mengalami kesulitan air bersih. Satu mobil tanki jelas sangat tidak memadai.
Memang, KLU adalah pemerintahan yang baru saja mekar. Sebagai pemerintahan baru, tentu membutuhkan sarana dan prasarana seperti mobil dinas dan latop. Itu dapat kita mengerti.
Tetapi situasi dan kondisi masyarakat juga tetap harus diperhatikan. Ada baiknya sebagain dana untuk membeli laptop dan kendaraan dinas itu digunakan untuk membeli truk tanki air baru dan program pengadaan air bersih di wilayah-wilayah yang rawan mengalami kekeringan.
Pemerintah KLU tentu mengerti benar bahwa air bersih adalah kebutuhan vital bagi kehidupan manusia. Ketika air bersih langka maka potensi terjadinya wabah penyakit akan muncul. Mulai dari kolera, disentri, penyakit kulit dan sebagainya.
Bila ini terjadi maka dampaknya akan makin luas. Manusia yang sakit tidak bisa beraktivitas dan berproduksi. Orang tua tidak bisa bekerja dan anak-anak tidak bisa sekolah.
Tentu kejadian ini akan menjadi beban lagi bagi pemerintah KLU. Apalagi wilayah KLU masih mengantongi angka kemiskinan yang cukup tinggi.
Melihat betapa seriusnya persoalan kekeringan ini, tidak ada jalan lain bagi pemerintah KLU untuk menunjukkan komitmennya: apakah memang pro kepada penderitaan rakyat atau tidak. Ini sebuah ujian. CRI JOGJA (www.suarakomunitas.net)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar