HomeLombok Utara - Dalam menghadapai persaingan harga di pasaran, instansi terkait harus membantu petani dalam memasarkan produknya. Selama ini petani sulit memperoleh harga pasar yang layak mengingat keterbatasan informasi yang diperoleh.
Itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD KLU H Sayuti di Kangor DPRD KLU di Tanjung, Senin (13/12) kemarin. Hal itu disampaikan mengingat selama ini petani belum sepenuhnya mampu menguasai harga pasar karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.
Dijelaskan sebagai sentra kakao petani perkebunan di KLU harus dibantu dalam banyak hal oleh instansi terkait seperti oleh petugas perkebunan atau pertanian. Sebab, sebagai konsekuensi sentra kakao, petani mesti menguasai harga pasar guna mendapatkan harga kakao yang layak.‘’Perlu juga dilakukan diversifikasi tanaman pada lahan yang ada, agar komoditi yang diperoleh tak hanya sejenis. Diversifikasi tanaman harus diprogramkan oleh dinas terkait,’’ kata Sayuti.
Ia menilai lahan perkebunan di KLU cukup luas, sekitar 70 persen dari luas daerah ini dan masih ada lahan yang masih kosong. Ini artinya peluang untuk pengembangan komoditi perkebunan masih menjanjikan jika petugas teknis sering memberikan penyuluhan kepada petani. Apalagi sambungnya kondisi lahan di KLU cocok untuk komoditi perkebunan.
Dijelaskan selama ini petani sulit menikmati harga yang layak karena mereka sulit mendapatkan harga pasar. Hal ini tantangan bagi instansi terkait dalam membantu petani mendapatkan informasi harga yangdibutuhkan.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU Ardianto, SH. Menurutnya Disperindagkop dan UKM KLU harus mmemfasilitasi petani dalam hal mendapatkan harga pasar. Ia menilai tak bisa masalah harga diserahkan sepenuhnya pada pasar mengingat keterbatasan petani.
Alasannya karena fungsi Disperindagkop dan UKM mengkomunikasikan peran peran serta masyarakat dalam hal mutu produk dengan harga standar yang memadai. Kesan selama itu, kata Ardianto, SKPD melepas masyarakat begitu saja tanpa pengawasan. ‘’Kalau serahkan begituaja ke pasar akibatnya harga yang diterima masyarakat tidak maksimal,’’ jelasnya. (051) Suarantb
Itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD KLU H Sayuti di Kangor DPRD KLU di Tanjung, Senin (13/12) kemarin. Hal itu disampaikan mengingat selama ini petani belum sepenuhnya mampu menguasai harga pasar karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.
Dijelaskan sebagai sentra kakao petani perkebunan di KLU harus dibantu dalam banyak hal oleh instansi terkait seperti oleh petugas perkebunan atau pertanian. Sebab, sebagai konsekuensi sentra kakao, petani mesti menguasai harga pasar guna mendapatkan harga kakao yang layak.‘’Perlu juga dilakukan diversifikasi tanaman pada lahan yang ada, agar komoditi yang diperoleh tak hanya sejenis. Diversifikasi tanaman harus diprogramkan oleh dinas terkait,’’ kata Sayuti.
Ia menilai lahan perkebunan di KLU cukup luas, sekitar 70 persen dari luas daerah ini dan masih ada lahan yang masih kosong. Ini artinya peluang untuk pengembangan komoditi perkebunan masih menjanjikan jika petugas teknis sering memberikan penyuluhan kepada petani. Apalagi sambungnya kondisi lahan di KLU cocok untuk komoditi perkebunan.
Dijelaskan selama ini petani sulit menikmati harga yang layak karena mereka sulit mendapatkan harga pasar. Hal ini tantangan bagi instansi terkait dalam membantu petani mendapatkan informasi harga yangdibutuhkan.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU Ardianto, SH. Menurutnya Disperindagkop dan UKM KLU harus mmemfasilitasi petani dalam hal mendapatkan harga pasar. Ia menilai tak bisa masalah harga diserahkan sepenuhnya pada pasar mengingat keterbatasan petani.
Alasannya karena fungsi Disperindagkop dan UKM mengkomunikasikan peran peran serta masyarakat dalam hal mutu produk dengan harga standar yang memadai. Kesan selama itu, kata Ardianto, SKPD melepas masyarakat begitu saja tanpa pengawasan. ‘’Kalau serahkan begituaja ke pasar akibatnya harga yang diterima masyarakat tidak maksimal,’’ jelasnya. (051) Suarantb
Tidak ada komentar:
Posting Komentar