HomeTanjung(Suara NTB) - Sejumlah anggota koalisi rakyat paer daya (KRPD) mengkritik kinerja anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam aksi demo yang berlansung di Kantor DPRD setempat, Rabu (1/12) kemarin. Mereka menuntut keseriusan wakil rakyat itu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.
Dalam penyampaikan aspirasinya, KRPD menyoroti beberapa masalah. Misalnya, pengadan sepeda motor anggota DPRD sebanyak 22 unit yang dinilai memboroskan keuangan daerah. Rencana studi banding istri anggota Dewan (Iswara) dianggap merupakan kegiatan sia-sia dan tak ada manfaatnya bagi masyarakat. Pembentukan pansus lambang daerah juga dinilai pemborosan anggaran.
KRPD terdiri atas sembilan elemmen masyarakat di KLU seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), Himpunan Mahasiswa Lombok Utara (Himlu), Parlement Watch KLU, Alinasi Masyarakat Peduli KLU, FS-NTB, Gerakan Pemuda Peduli Torean,
Forum Pemuda Sukadana, Forum Solidaritas Pemuda Bayan dan Pekerat Ombara.
Juru bicara KRPD R. Agus menegaskan kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPRD KLU mmenghabiskan anggaran daerah dan tak pernah disosialisasikan. Buktinya, ujar Agus belum diketahui berapa banyak perda inisiatif yang dihasilkan Dewan tak diketahui banyaknya.
Menanggapi sorotan itu, Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag menyatakan pengadaan 22 buah sepeda motor untuk anggota DPRD lebih pada azas manfaat. Mengingat kondisi geografis daerah ini banyak berbukit, sehingga diperlukan sepeda motor sebagai sarana transportasi anggota DPRD KLU. Seperti jalan ke Leong, Kecamatan Tanjung, katanya sulit dilalui kendaraan roda empat, sehingga dibutuhkan kendaraan roda dua.
Sementara menanggapi rencana studi banding anggota Iswara, Mariadi menjelaskan tak ada program mereka ke luar daerah. ‘’Hanya diberikan wawasan tentang tugas seorang istri anggota Dewan,’’ katanya. Dana untuk Iswara sebesar Rp 100 juta merupakan dana hibah dari pemerintah KLU dan mereka gunakan untuk membantu kepentingan masyarakat.
Menyinggung tentang pansus lambang daerah, Mariadi menyatakan tak ada niat merubah lambang yang ada, kecuali beberapa warna yang ada pada lambang daerah. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD KLU Burhan M. Nur. Kata dia pansus lambang daerah sudah bekekrja, mereka minta perpanjangan waktu untuk minta referensi dari beberapa kalangan.
Menurut Mariadi pembangunan dua kantor itu bersifat sementara untuk kantor Bupati dan DPRD. Kantor itu dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK), kalau tak dikerjakan dananya ditarik ke pusat. (051)
Dalam penyampaikan aspirasinya, KRPD menyoroti beberapa masalah. Misalnya, pengadan sepeda motor anggota DPRD sebanyak 22 unit yang dinilai memboroskan keuangan daerah. Rencana studi banding istri anggota Dewan (Iswara) dianggap merupakan kegiatan sia-sia dan tak ada manfaatnya bagi masyarakat. Pembentukan pansus lambang daerah juga dinilai pemborosan anggaran.
KRPD terdiri atas sembilan elemmen masyarakat di KLU seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), Himpunan Mahasiswa Lombok Utara (Himlu), Parlement Watch KLU, Alinasi Masyarakat Peduli KLU, FS-NTB, Gerakan Pemuda Peduli Torean,
Forum Pemuda Sukadana, Forum Solidaritas Pemuda Bayan dan Pekerat Ombara.
Juru bicara KRPD R. Agus menegaskan kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPRD KLU mmenghabiskan anggaran daerah dan tak pernah disosialisasikan. Buktinya, ujar Agus belum diketahui berapa banyak perda inisiatif yang dihasilkan Dewan tak diketahui banyaknya.
Menanggapi sorotan itu, Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag menyatakan pengadaan 22 buah sepeda motor untuk anggota DPRD lebih pada azas manfaat. Mengingat kondisi geografis daerah ini banyak berbukit, sehingga diperlukan sepeda motor sebagai sarana transportasi anggota DPRD KLU. Seperti jalan ke Leong, Kecamatan Tanjung, katanya sulit dilalui kendaraan roda empat, sehingga dibutuhkan kendaraan roda dua.
Sementara menanggapi rencana studi banding anggota Iswara, Mariadi menjelaskan tak ada program mereka ke luar daerah. ‘’Hanya diberikan wawasan tentang tugas seorang istri anggota Dewan,’’ katanya. Dana untuk Iswara sebesar Rp 100 juta merupakan dana hibah dari pemerintah KLU dan mereka gunakan untuk membantu kepentingan masyarakat.
Menyinggung tentang pansus lambang daerah, Mariadi menyatakan tak ada niat merubah lambang yang ada, kecuali beberapa warna yang ada pada lambang daerah. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD KLU Burhan M. Nur. Kata dia pansus lambang daerah sudah bekekrja, mereka minta perpanjangan waktu untuk minta referensi dari beberapa kalangan.
Menurut Mariadi pembangunan dua kantor itu bersifat sementara untuk kantor Bupati dan DPRD. Kantor itu dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK), kalau tak dikerjakan dananya ditarik ke pusat. (051)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar