Home |
| Menkominfo: Tifatul Sembiring |
Surabaya - Seminar Nasional dengan Tema Membangun Jati Diri Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Integritas yang diadakan di Hotel Garden Palace Surabaya (6/12) yang melibatkan beberapa elemen lembaga kepenyiaran. Namun yang paling mendominasi acara ini adalah para aktivis radio komunitas dari berbagai provinsi. Sementara itu dari Yogyakarta diberangkatkan sejumlah 43 peserta yang terdiri atas 41 rakom dan 2 staf dari KPID.
Seminar ini dibuka secara resmi oleh Mentri Komunikasi Ir H Tifatul Sembiring. Dalam sambutannya, Tifatul menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya akan kerja keras para pegiat radio komunitas (rakom) yang turut serta membangun bangsa yang cerdas. Namun begitu beliau menyampaikan agar setiap rakom juga hendaknya mengurus perizinan kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Rakom haruslah digarap secara serius untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga memperkuat jati diri bangsa. Sambutan beliau diakhiri dengan pemukulan gong sebagai wujud telah dibukanya acara seminar secara resmi.
Tampak bersemangat seluruh peserta seminar terutama dari para aktivis radio komunitas yang selalu menyuarakan agar KPI bertindak adil dan tidak memandang sepele atas keberadaan rakom. Sebab selama ini Undang-Undang telah menjadi penghambat akan eksistensi rakom. dari 2000an di seluruh Indonesia, rakom yang telah tercatat barulah terdapat 504. Sementara yang telah memiliki IPP sementara terdapat 61, dan rakom yang telah mendapatkan IPP tetap hanya terdapat 1. Dari situlah harusnya para penentu kebijakan harusnya berkaca dan mulai untuk mengvaluasi diri ada apa di balik fenomena ini, tegas Bambang dalam diseminasi di awal acara
Menurut Nina Mutmainnah dari KPI pusat yang sekaligus menjadi pembicara dalam seminar ini menegaskan bahwa KPI akan memfasilitasi dan mendukung rakom dalam proses perizinan. Namun rakom haruslah memulai untuk taat kepada aturan perundang-undangan. Berdasarkan pengalaman teman-teman pegiat radio komunitas, KPI dan Balmon masih terdapat beberapa tindakan yang tidak adil. Sehingga sering terjadi konflik antara penentu kebijakan itu dengan para pegiat radio komunitas. Bahkan rakom di Sumatra yang tidak bersedia menyebutkan namanya sempat membawa senjata tajam menghadang para praktisi frekuensi (Balmon/dirjen Postel) untuk meminta keadilan. Sebab selama ini radio komersil/swasta tidak memberikan sumbangsih yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat.
acara seminar ini juga dihadiri oleh Dirjen Postel dan Yayan dari Universitas Airlangga. Mereka juga menjadi pembicara dalam acara ini. Menurut Yayan seharusnya keberadaan rakom haruslah mulai berbenah diri untuk lebih baik baik dari segi isi siaran (manajemen) ataupun dari sisi legalitas.
"Ada dan tidak adanya Anda apabila tidak dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, lebih baik tidak ada," ungkap Yayan diakhir pidatonya.Sadewo FM
Seminar ini dibuka secara resmi oleh Mentri Komunikasi Ir H Tifatul Sembiring. Dalam sambutannya, Tifatul menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya akan kerja keras para pegiat radio komunitas (rakom) yang turut serta membangun bangsa yang cerdas. Namun begitu beliau menyampaikan agar setiap rakom juga hendaknya mengurus perizinan kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Rakom haruslah digarap secara serius untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga memperkuat jati diri bangsa. Sambutan beliau diakhiri dengan pemukulan gong sebagai wujud telah dibukanya acara seminar secara resmi.
Tampak bersemangat seluruh peserta seminar terutama dari para aktivis radio komunitas yang selalu menyuarakan agar KPI bertindak adil dan tidak memandang sepele atas keberadaan rakom. Sebab selama ini Undang-Undang telah menjadi penghambat akan eksistensi rakom. dari 2000an di seluruh Indonesia, rakom yang telah tercatat barulah terdapat 504. Sementara yang telah memiliki IPP sementara terdapat 61, dan rakom yang telah mendapatkan IPP tetap hanya terdapat 1. Dari situlah harusnya para penentu kebijakan harusnya berkaca dan mulai untuk mengvaluasi diri ada apa di balik fenomena ini, tegas Bambang dalam diseminasi di awal acara
Menurut Nina Mutmainnah dari KPI pusat yang sekaligus menjadi pembicara dalam seminar ini menegaskan bahwa KPI akan memfasilitasi dan mendukung rakom dalam proses perizinan. Namun rakom haruslah memulai untuk taat kepada aturan perundang-undangan. Berdasarkan pengalaman teman-teman pegiat radio komunitas, KPI dan Balmon masih terdapat beberapa tindakan yang tidak adil. Sehingga sering terjadi konflik antara penentu kebijakan itu dengan para pegiat radio komunitas. Bahkan rakom di Sumatra yang tidak bersedia menyebutkan namanya sempat membawa senjata tajam menghadang para praktisi frekuensi (Balmon/dirjen Postel) untuk meminta keadilan. Sebab selama ini radio komersil/swasta tidak memberikan sumbangsih yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat.
acara seminar ini juga dihadiri oleh Dirjen Postel dan Yayan dari Universitas Airlangga. Mereka juga menjadi pembicara dalam acara ini. Menurut Yayan seharusnya keberadaan rakom haruslah mulai berbenah diri untuk lebih baik baik dari segi isi siaran (manajemen) ataupun dari sisi legalitas.
"Ada dan tidak adanya Anda apabila tidak dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, lebih baik tidak ada," ungkap Yayan diakhir pidatonya.Sadewo FM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar