Mataram (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya mengoptimalkan alat peringatan dini gempa berpemandu global positioning system (GPS) yang terpasang di wilayah Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan.
Jurubicara Pemrov NTB Lalu Moh Faozan mengemukakan hal itu di Mataram, Senin, ketika menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi NTB mengantisipasi berbagai dampak bencana alam.
"Pemasangan alat peringatan dini gempa berpemandu GPS disertai remote sensor itu merupakan bagian dari langkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana yang harus terus dioptimalkan," ujarnya.
Ia mengatakan, peralatan peringatan dini gempa itu merupakan bagian dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2009.
Jumlah anggaran pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahun 2009 dialokasikan sebesar Rp85,378 miliar lebih baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Dana tersebut dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.
Selain itu, Pemprov NTB bekerja sama dengan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melaksanakan survei identifikasi potensi gerakan tanah di Pulau Lombok.
"Kegiatan lainnya yakni sosialisasi dan mitigasi bencana alam geologi di kabupaten/kota Se-NTB," ujar Faozan.
Seperti diketahui, NTB merupakan daerah rawan gempa tektonik yang dapat memicu terjadinya tsunami sehingga diperlukan sistem informasi deteksi dini tsunami yang lazim disebut Indonesian Tsunami Early Warning System (InaTEWS).
NTB rawan gempa tektonik yang memicu terjadinya tsunami karena berada diantara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, sehingga sistem deteksi dini tsunami itu mutlak ada.
Umumnya berbagai daerah di Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng aktif dunia yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik.
Juga terdapat dua lempeng mikro Filipina dan Carolina serta beberapa patahan lokal yang sebagian besar masih aktif.
Kondisi itu menjadikan Indonesia sebagai daerah tektonik aktif dengan tingkat kegempaan yang tinggi, selain perubahan cuaca global akibat adanya global warming juga turut memicu terjadinya perubahan iklim di Indonesia dan berpotensi menimbulkan bencana.
Oleh karena itu, sistem InaTEWS juga harus terpasang di wilayah NTB agar dapat mengakses pemukiman penduduk, terutama daerah-daerah permukiman yang diprediksi paling rentan porak-poranda akibat gelombang pasang itu.
Sistem deteksi dini atau InaTEWS itu terdiri dari beberapa komponen yakni sistem monitoring dengan sensor seismograph, accelerograph, tide gauges, DART buoys dan GPS.
Komponen lainnya yakni sistem pengolahan untuk memperoleh lokasi dan magnitude gempa dan sistem penyabaran informasi ke pemerintah daerah untuk dapat meneruskan kepada msyarakat yang terancam dan sistem kesiapsiagaan pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti informasi atau peringatan dini dari BMG.
Untuk menggunakan sistem tersebut, pemerintah daerah membangun sistem penyebaran informasi dan kesiapsiagaan sementara BMG menyediakan sistem monitoring dan pengolahan data informasi bencana yang didukung komputer server dengan spesifikasi sistem berbasis web dan radio Internet (Ranet).
Setelah BMG menghasilkan informasi atau peringatan dini, maka akan diteruskan ke Pusat Krisis Kebencanaan yang didirikan pemerintah daerah untuk selanjutnya diteruskan ke masyarakat.
"Pemasangan alat peringatan dini gempa berpemandu GPS disertai remote sensor itu merupakan bagian dari langkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana yang harus terus dioptimalkan," ujarnya.
Ia mengatakan, peralatan peringatan dini gempa itu merupakan bagian dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2009.
Jumlah anggaran pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahun 2009 dialokasikan sebesar Rp85,378 miliar lebih baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Dana tersebut dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.
Selain itu, Pemprov NTB bekerja sama dengan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melaksanakan survei identifikasi potensi gerakan tanah di Pulau Lombok.
"Kegiatan lainnya yakni sosialisasi dan mitigasi bencana alam geologi di kabupaten/kota Se-NTB," ujar Faozan.
Seperti diketahui, NTB merupakan daerah rawan gempa tektonik yang dapat memicu terjadinya tsunami sehingga diperlukan sistem informasi deteksi dini tsunami yang lazim disebut Indonesian Tsunami Early Warning System (InaTEWS).
NTB rawan gempa tektonik yang memicu terjadinya tsunami karena berada diantara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, sehingga sistem deteksi dini tsunami itu mutlak ada.
Umumnya berbagai daerah di Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng aktif dunia yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik.
Juga terdapat dua lempeng mikro Filipina dan Carolina serta beberapa patahan lokal yang sebagian besar masih aktif.
Kondisi itu menjadikan Indonesia sebagai daerah tektonik aktif dengan tingkat kegempaan yang tinggi, selain perubahan cuaca global akibat adanya global warming juga turut memicu terjadinya perubahan iklim di Indonesia dan berpotensi menimbulkan bencana.
Oleh karena itu, sistem InaTEWS juga harus terpasang di wilayah NTB agar dapat mengakses pemukiman penduduk, terutama daerah-daerah permukiman yang diprediksi paling rentan porak-poranda akibat gelombang pasang itu.
Sistem deteksi dini atau InaTEWS itu terdiri dari beberapa komponen yakni sistem monitoring dengan sensor seismograph, accelerograph, tide gauges, DART buoys dan GPS.
Komponen lainnya yakni sistem pengolahan untuk memperoleh lokasi dan magnitude gempa dan sistem penyabaran informasi ke pemerintah daerah untuk dapat meneruskan kepada msyarakat yang terancam dan sistem kesiapsiagaan pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti informasi atau peringatan dini dari BMG.
Untuk menggunakan sistem tersebut, pemerintah daerah membangun sistem penyebaran informasi dan kesiapsiagaan sementara BMG menyediakan sistem monitoring dan pengolahan data informasi bencana yang didukung komputer server dengan spesifikasi sistem berbasis web dan radio Internet (Ranet).
Setelah BMG menghasilkan informasi atau peringatan dini, maka akan diteruskan ke Pusat Krisis Kebencanaan yang didirikan pemerintah daerah untuk selanjutnya diteruskan ke masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar