HomeLOLOAN - KLU: Pembangunan saluran sepanjang 1300 meter di Dusun Tanak Petak Lauk dan Daya Desa Loloan Kecamatan Bayan saat ini sudah rampung (70) persen selesai.
Pembangunan tersebut terdiri dari dua bagian yaitu bangunan dari 0 persen sepanjang 600 meter dan rehab 700 meter yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). “Pembangunannya sudah 70 persen selesai dan kami sudah melakukan pertanggungjawaban 40 persen kepada masyarakat, karena dana PNPM yang kami terima baru 40 persen”, Kata Driawadi Fasilitator Desa (FD) Loloan pada PRIMADONA LOMBOK (6/12) pagi ini.
Kendala yang sering dihadapi di tingkat bawah, menurut Driawadi, masih adanya masyarakat yang menganggap PNPM ini adalah proyek yang identik dengan menghitung keuntungan, padahal PNPM adalah sebuah program pembangunan kemandirian di tingkat desa. “Kalau proyek tentu ada keuntungan finansialnya. Tapi kalau program seperti PNPM ini ada keuntungan bagi masyarakat desa karena pembangunan yang dilakukan sesui dengan usulan dari bawah”, ungkap Driawadi yang mengaku memiliki honor FD hanya Rp. 100 ribu per bulan.
Namun anggapan dan kendala ini , lanjut Dria sudah bisa diatasi dengan cara terus menerus melakukan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa PNPM itu adalah program pembangunan untuk masyarakat yang harus mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat di tingkat desa. “Tanpa dukungan semua pihak, pembangunan PNPM tidak akan bisa berjalan”, tegas Driawadi.
Driawadi mengaku, pembangunan saluran ini beberapa minggu sempat mandek, karena terlambatnya pendanaan keluar. Bahkan pihaknya sempat berutang puluhan juta rupiah untuk merampungkan pembangunannya, karena Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Loloan tidak mengambil dana cash shering sebesar Rp. 20 persen dari total anggaran Rp. 290 juta lebih. “Dan sekarang semua hutang sudah kami lunasi dengan diterimanya dana PNPM sebesar 40 persen. Dan TPK Desa Loloan sudah mulai melakukan penggalian gagasan (Pagas) di tingkat dusun untuk pendanaan tahun 2010”, katanya
Menyoroti tentang kecilnya honor FD, menurut pendapat Deriawadi, itu tidak menjadi soal karena ini salah satu cara untuk membantu pembangunan desa. Memang kalau semua pekerjaan itu dinilai dengan uang tentu honor FD yang Rp 100 ribu tidak sesuai dengan besarnya tanggungjawab yang di emban oleh TPK maupun FD.
“Honor FD perlu ditingkatkan agar sesuai dengan beratnya pekerjaan dan tanggungjawab yang diemban. Karena setiap kali terjadi permasalahan di tingkat bawah seringkali FD menjadi sasaran, sementara honor yang diberikan tidak sesuai dengan UMR Negara manapun di dunia ini”, ungkap beberapa FD yang enggan dikorankan namanya.
Hasil pantauan Koran BERITA di lapangan menunjukkan, bahwa mulai dari pagas ke tingkat dusun sampai pengawasan pengerjaan pembangunan bahkan menangani berbagai permasalahan di masyarakat peran FD cukuip besar. “Jadi sudah saatnya honor FD ini dinaikkan”, kata beberapa tokoh di kecamatan Bayan.
Pembangunan tersebut terdiri dari dua bagian yaitu bangunan dari 0 persen sepanjang 600 meter dan rehab 700 meter yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). “Pembangunannya sudah 70 persen selesai dan kami sudah melakukan pertanggungjawaban 40 persen kepada masyarakat, karena dana PNPM yang kami terima baru 40 persen”, Kata Driawadi Fasilitator Desa (FD) Loloan pada PRIMADONA LOMBOK (6/12) pagi ini.
Kendala yang sering dihadapi di tingkat bawah, menurut Driawadi, masih adanya masyarakat yang menganggap PNPM ini adalah proyek yang identik dengan menghitung keuntungan, padahal PNPM adalah sebuah program pembangunan kemandirian di tingkat desa. “Kalau proyek tentu ada keuntungan finansialnya. Tapi kalau program seperti PNPM ini ada keuntungan bagi masyarakat desa karena pembangunan yang dilakukan sesui dengan usulan dari bawah”, ungkap Driawadi yang mengaku memiliki honor FD hanya Rp. 100 ribu per bulan.
Namun anggapan dan kendala ini , lanjut Dria sudah bisa diatasi dengan cara terus menerus melakukan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa PNPM itu adalah program pembangunan untuk masyarakat yang harus mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat di tingkat desa. “Tanpa dukungan semua pihak, pembangunan PNPM tidak akan bisa berjalan”, tegas Driawadi.
Driawadi mengaku, pembangunan saluran ini beberapa minggu sempat mandek, karena terlambatnya pendanaan keluar. Bahkan pihaknya sempat berutang puluhan juta rupiah untuk merampungkan pembangunannya, karena Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Loloan tidak mengambil dana cash shering sebesar Rp. 20 persen dari total anggaran Rp. 290 juta lebih. “Dan sekarang semua hutang sudah kami lunasi dengan diterimanya dana PNPM sebesar 40 persen. Dan TPK Desa Loloan sudah mulai melakukan penggalian gagasan (Pagas) di tingkat dusun untuk pendanaan tahun 2010”, katanya
Menyoroti tentang kecilnya honor FD, menurut pendapat Deriawadi, itu tidak menjadi soal karena ini salah satu cara untuk membantu pembangunan desa. Memang kalau semua pekerjaan itu dinilai dengan uang tentu honor FD yang Rp 100 ribu tidak sesuai dengan besarnya tanggungjawab yang di emban oleh TPK maupun FD.
“Honor FD perlu ditingkatkan agar sesuai dengan beratnya pekerjaan dan tanggungjawab yang diemban. Karena setiap kali terjadi permasalahan di tingkat bawah seringkali FD menjadi sasaran, sementara honor yang diberikan tidak sesuai dengan UMR Negara manapun di dunia ini”, ungkap beberapa FD yang enggan dikorankan namanya.
Hasil pantauan Koran BERITA di lapangan menunjukkan, bahwa mulai dari pagas ke tingkat dusun sampai pengawasan pengerjaan pembangunan bahkan menangani berbagai permasalahan di masyarakat peran FD cukuip besar. “Jadi sudah saatnya honor FD ini dinaikkan”, kata beberapa tokoh di kecamatan Bayan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar