Home
Lombok Utara, SK - Para perangkat desa se Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus gigit jari, karena sudah empat bulan honor mereka belum dibayar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) KLU, sehingga untuk menutupi kebutuhan hidup, mereka harus mengangkat hutang.
“Sudah empat bulan honor tidak cair, dan kami sudah tidak tahu lagi kemana harus berutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, sementara kami harus bekerja dari pagi hingga sore hari”, keluh puluhan perangkat desa di Kecamatan Bayan.
Sementara Kepala Desa Karang Bajo, Kertamalip menjelaskan, ketrlambatan pembayaran honor ini, dikarenakan masih adanya persoalan perangkat di dua desa di Kecamatan Kayangan, dimana kepala desa terpilih memecat semua perangkatnya dan menggantikan dengan yang baru.
“Perangkat desa yang dipecat ataupun yang diangkat oleh kepala desa terpilih tetap masuk kantor, sehingga Pemda KLU masih mengalami kesulitan, bahwa yang dibayar apakah honor perangkat lama atau yang baru”, jelas Kertamalip.
Hanya saja Kertamalip sangat menyayangkan sikap pemerintah KLU, karena seharusnya yang ditunda honornya itu adalah dua desa yang bermasalah. “Jangan lain makan nangka semua kepala desa dan perangkatnya kena getahnya”, tegasnya.
Karenanya diharapkan kepada Pemda KLU, agar segera membayar honor para kepala desa dan perangkatnya yang tidak bermasalah, karena mengingat program yang harus dikerjakan oleh pemerintahan desa cukup banyak dan harus diimbangi dengan kesejahteraan mereka.(sk-22/0001)
“Sudah empat bulan honor tidak cair, dan kami sudah tidak tahu lagi kemana harus berutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, sementara kami harus bekerja dari pagi hingga sore hari”, keluh puluhan perangkat desa di Kecamatan Bayan.
Sementara Kepala Desa Karang Bajo, Kertamalip menjelaskan, ketrlambatan pembayaran honor ini, dikarenakan masih adanya persoalan perangkat di dua desa di Kecamatan Kayangan, dimana kepala desa terpilih memecat semua perangkatnya dan menggantikan dengan yang baru.
“Perangkat desa yang dipecat ataupun yang diangkat oleh kepala desa terpilih tetap masuk kantor, sehingga Pemda KLU masih mengalami kesulitan, bahwa yang dibayar apakah honor perangkat lama atau yang baru”, jelas Kertamalip.
Hanya saja Kertamalip sangat menyayangkan sikap pemerintah KLU, karena seharusnya yang ditunda honornya itu adalah dua desa yang bermasalah. “Jangan lain makan nangka semua kepala desa dan perangkatnya kena getahnya”, tegasnya.
Karenanya diharapkan kepada Pemda KLU, agar segera membayar honor para kepala desa dan perangkatnya yang tidak bermasalah, karena mengingat program yang harus dikerjakan oleh pemerintahan desa cukup banyak dan harus diimbangi dengan kesejahteraan mereka.(sk-22/0001)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar