PEMKAB BLITAR BELAJAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KE MATARAM

MATARAM  - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur tertarik mempelajari bagaimana sistem pengelolaan keuangan dan penyusunan ABPD tahun 2012 yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram. Kedatangan rombongan Pemkab Blitar yang dipimpin Asisten I bidang Administrasi dan Umum Pemkab Blitar, Miftah dan PLT Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Ismuni, diterima Asisten III Administrasi Umum Pemkot Mataram, Makmun SH MM.

Dalam sambutannya Makmun mengatakan, pengelolaan keuangan terutama untuk mengenjot pemasukan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh dengan terus menarik perhatian investor agar menanamkan investasinya, salah satunya untuk perkembangan akomodasi perhotelan di Kota Mataram. ''Kota Mataram masih tetap dijadikan pusat kegiatan dari skala lokal hingga internasional,'' ujar Makmun.

Sementara dalam penjelasannya, PLT Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Ismuni menyatakan, kunjungannya ke Kota Mataram dikaitkan juga dengan adanya Permendagri nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman perencanaan APBD 2013. ''Salah satu isi Permendagri mengamanatkan belanja modal harus 29 persen, kita ingin tahu Pemkot Mataram kemampuannya sejauh mana untuk bisa memenuhi aturan sesuai Permendagri itu,'' jelas Ismuni.

Pemilihan Kota Mataram sebagai lokasi kunjungan kerja, menurut Ismuni, didasari keberhasilan Pemkot Mataram meraih penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam dua tahun berturut-turut. Padahal di sisi lain, Pemkot Mataram belum menerapkan PP 41 yang mengamanatkan terbentuknya SKPD tersendiri untuk pengurusan aset. ''Di Kota Mataram persoalan aset masih gabung di Bagian Keuangan  tapi bisa meraih WDP. Kami ingin tahu apakah ada sangsi atau tidak bagi Pemkot Mataram karena belum laksanakan PP 41. Baik sangsi administrasi maupun pengurangan DAU,'' terangnya.

Berbekal informasi yang dihimpun dari Pemkot Mataram, Kabupaten Blitar diakui Ismuni, telah berencana memecah DPPKAD menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). (tim). portalentebe.com