Home
Mataram - Kongres warga SukMa yang diikuti oleh perwakilan masyarakat sipil dan pemerintah ini menghasilkan beberapa keputusan penting, salah satunya adalah memilih NTB sebagai lokasi sekretariat SUKMA dengan dikomandoi oleh Adhar Hakim sebagai dinamisator (struktural ketua di komunitas SUKMA).
Melihat kestrategisan jabatan yang baru saja diamanatkan kepadanya, Adhar Hakim sendiri mengaku telah mempunyai rencana masa depan untuk SUKMA. Pertama-tama, ia hendak memulai dengan melakukan penguatan internal kelembagaan SUKMA.
“Bagaimanapun harus diakui secara rendah hati, secara kelembagaan SUKMA harus banyak yang diperbaiki.
Misalnya keorganisasian, jaringan kerja antar simpul belum kuat. Lagipula belum semua simpul belum mengetahui secara tepat apa itu Sukma. Konsolidasi ini harus cepat agar sistem kerja juga terbangun secara kuat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa SUKMA nantinya akan terus menganalisa isu-isu strategis jangka panjang yang berkembang di daerah kepulauan. Yaitu memetakan akar persoalan paling dominan selama ini yang membuat cara pandang pemerintah (pusat) terhadap kebutuhan warga SUKMA cenderung tidak tepat. Padahal diketahui kebutuhan antar wilayah SUKMA saja tidak sama, apalagi jika dikaitkan dengan isu-isu pulau besar.
Sementara wilayah SUKMA sebagai satu kesatuan geografis merupakan penopang masa depan Indonesia setelah sumber daya besar tanah air di wilayah pulau-pulau besar mulai bermasalah.“Oleh sebab itu, SUKMA secara kelembagaan tidak boleh lagi asyik terperangkap pada pembicaraan sekitar lembaga. Tapi harus keluar dan bergerak tidak hanya sebagai lembaga tetapi sudah sebagai dinamisator kebutuhan warga kepulauan di lapangan. Harus riil,” tegasnya.
Menurutnya, ada tiga isu strategis yang akan menjadi perhatian SUKMA ke depan, yakni Sustainable kebijakan dari pusat hingga daerah, konsistensi kebijakan tersebut, serta penghormatan kepada hak-hak dan kearifan lokal.
Melihat kestrategisan jabatan yang baru saja diamanatkan kepadanya, Adhar Hakim sendiri mengaku telah mempunyai rencana masa depan untuk SUKMA. Pertama-tama, ia hendak memulai dengan melakukan penguatan internal kelembagaan SUKMA.
“Bagaimanapun harus diakui secara rendah hati, secara kelembagaan SUKMA harus banyak yang diperbaiki.
Misalnya keorganisasian, jaringan kerja antar simpul belum kuat. Lagipula belum semua simpul belum mengetahui secara tepat apa itu Sukma. Konsolidasi ini harus cepat agar sistem kerja juga terbangun secara kuat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa SUKMA nantinya akan terus menganalisa isu-isu strategis jangka panjang yang berkembang di daerah kepulauan. Yaitu memetakan akar persoalan paling dominan selama ini yang membuat cara pandang pemerintah (pusat) terhadap kebutuhan warga SUKMA cenderung tidak tepat. Padahal diketahui kebutuhan antar wilayah SUKMA saja tidak sama, apalagi jika dikaitkan dengan isu-isu pulau besar.
Sementara wilayah SUKMA sebagai satu kesatuan geografis merupakan penopang masa depan Indonesia setelah sumber daya besar tanah air di wilayah pulau-pulau besar mulai bermasalah.“Oleh sebab itu, SUKMA secara kelembagaan tidak boleh lagi asyik terperangkap pada pembicaraan sekitar lembaga. Tapi harus keluar dan bergerak tidak hanya sebagai lembaga tetapi sudah sebagai dinamisator kebutuhan warga kepulauan di lapangan. Harus riil,” tegasnya.
Menurutnya, ada tiga isu strategis yang akan menjadi perhatian SUKMA ke depan, yakni Sustainable kebijakan dari pusat hingga daerah, konsistensi kebijakan tersebut, serta penghormatan kepada hak-hak dan kearifan lokal.
Ia juga menambahkan bahwa SUKMA harus mengambil peran sebagai fasilitator kebutuhan warga terhadap berbagai isu-isu strategis Indonesia Timur. Simpul Sukma dalam hubungannya dengan lembaga lain harus “merdeka” dalam soal ide-ide lokal kewilayahan. (Adhar, Rina) www.rumahlir.or.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar