Sabtu, 17 Desember 2011

PNPM-P Harus bersinergi dengan Program Pemerintah Daerah


LOMBOK UTARA - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan merupakan program unggulan pemerintah pusat dan harus bersinergi dengan program pemerintah daerah.

Demikian dikatakan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), drs. H. Jayadi N, ketika dimintai tanggapannya tentang keberadaan PNPM, beberapa waktu lalu.
 Menurutnya, PNPM-MP dihajatkan akan mampu mewujudkan kemandirian masyarakat pada suatu wilayah tertentu berdasarkan potensi lokal yang ada.

“PNPM yang bertumpu pada konsep pembangunan berbasis kemasyarakatan memiliki keyakinan bahwa kemandirian suatu bangsa hanya akan terwujud jika  akselerasi pembangunan bermula dari struktur ketatanegaraan dan kebangsaan yang paling bawah yaitu pedesaan”, katanya.

Mengingat Negara Indonesia merupakan bangsa yang majemuk maka keniscayaan terhadap keanekaragaman sosial budaya, ekonomi dan politik harus menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan dan pelaksanaan setiap kebijakan.
“Dengan demikian diperlukan suatu formulasi atau strategi yang terencana, terarah, dan terukur dalam pelaksanaan PNPM-MP berdasarkan karakteristik masing-masing daerah”, tegasnya.

Menurut Jayadi,  jika mengacu kepada latar belakang lahirnya program PNPM ada kesamaan semangat dan cita-cita dengan lahirnya konsep otonomi daerah yang lebih kita kenal dengan desentalisasi kebijakan.
“Keduanya bisa kita katakan sebagai antitesa (konsep baru) terhadap problem sistem pemeritahan Negara sentralistik yang penuh dengan kediktatoran, monopoli ekonomi dan praktek-praktek korupsi”, jelasnya.

Dijelaskan, sinergitas dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara Program PNPM-MP dengan program pemerintah KLU, baik terhadap kelompok sasarannya maupun terhadap target capaiannya sehingga biaya yang dikeluarkan tidak mubazir.
“Contohnya dalam pembangunan sarana dan prasarana jalan desa. Mengingat PNPM-MP memiliki keterbatasan finansial maka PNPM lebih diarahkan kepada prasarana jalan seperti pembukaan jalan Baru dan pembentukan badan jalan, maka tugas selanjutnya seperti pengaspalan jalan dan lain-lainnya akan di ambil alih oleh pemerintah daerah”, katanya.

Dengan demikian, sambung Kepala BPMD yang juga Satker PJOKab PNPM-MP ini, untuk menjamin terjadinya sinergitas antara PNPM-MP dengan Pemda KLU maka semua tahapan-tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan Evaluasi harus terintegrasi dengan baik menjadi satu kesatuan yang utuh.
Namun demikian, lanjutnya, yang paling pokok adalah kesadaran akan pentingnya integrasi program oleh masing-masing pelaku itu sendiri baik pelaku PNPM-MP maupun dari pihak Pemerintah Daerah.

“Salah satu persoalan yang perlu dihindari adalah ego sektoral, jadi perlu ditekankan bahwa integrasi bukan berarti intervensi tetapi untk menjamin keterpaduan dan keselarasan program”, imbuhnya.

Selain itu ia juga mengakui kalau sistem yang dijalankan PNPM-MP sangat relevan (sesuai) dengan perkembangan politik terkini. “Kita akui secara tekstual sistem yang dijalankan PNPM-MP mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sangat mencerminkan nilai-nilai demokratis. Inilah yang disebut sistem pembangunan partisifatif. Jadi masyarakat tidak sekedar objek semata tapi juga sekaligus terlibat sebagai pelaksana dari semua proses tahapan pembangunan”, jelas Nurdin.

Sistem yang baik akan menjadi kekuatan untuk melahirkan integritas, professionalisme dan koordinasi. Akan tetapi, lanjutnya, sistem yang baik juga membutuhkan person atau orang yang baik dan professional. Sebagai manusia biasa kita sering lalai bahkan melupakan tentang pentingnya profesionalisme. “Untuk itu Bapak Bupati KLU sering kali dalam pidato beliau menekan kan akan pentingnya koordinasi dan sinergitas dengan semua kalangan”, ujar sosok pigur yang low profil ini.

Menanggapi seruan pemerintah daerah Lombok Utara terkait pentingnya membangun sinergi antara PNPM dengan Pemda, Faskab PNPM-MP Lombok Utara Baiq Nurhayati, SP. Menegaskan,  sinergitas antara Pelaku PNPM dan Pemda mutlak diperlukan, demikian halnya dengan pentingnya integrasi program muali dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sinergitas dan integrasi program akan mempermudah dilakukannya pengukuran terhadap indikator capaian pelaksanaan kegiatan.

Dijelaskan,  kedua hal tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan sejak awal program PNPM-MP diluncurkan, misalnya PNPM juga terlibat dalam perencanaan pembangunan mulai dari Musrenbangdes sampai Musrenbangkab untuk tingkat kabupaten. “Salah satu bukti sinergitas bisa kita amati dari program prioritas Pemda KLU seperti listrik, jalan dan air, maka dengan demikian program Prioritas PNPM-MP juga harus seirama dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten”, ungkap Faskab yang biasa disapa mbak Nung.

Diakui selama ini yang menjadi persoalan adalah kurangnya koordinasi antara Pelaku PNPM dengan Pemerintah Daerah terutama Pelaku PNPM ditingkat Desa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa kurang mampu membangun koordinasi dengan pemerintah Desa. “Kondisi ini disebabkan oleh paradigma actor-aktor pembangunan yang cenderung digiring dan terkontaminasi oleh pemikiran subjektif dan terpengaruh oleh politik praktis”, pungkasnya . (ari).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar