Home
Lombok Utara - Belakangan ini santer rumor dan isu yang berkemabnag kalau Panitia Khusus (Pansus) gili Trawangan menerima duit sebesar Rp 300 juta dari persoalan sengketa lahan antara PT.WAH dengan masyarakat gili Trawangan yang hingga saat ini belum tuntas. Tak hanya itu bulan puasa lalu juga beredar selebaran gelap yang menyebutkan ketua Pansus Gili Trawangan, Jasman Hadi telah memiliki/mengkavling tanah dilahan sengketa tersebut.
Dikonfirmasi terkait hal ini Ketua Pansus Gili Trawangan Jasman Hadi juga membenarkan berkembangnya isu kalau pansus Gili Trawangan telah menerima duit sebesar Rp 300 juta, termasuk selebaran yang menyatakan kalau dirinya memiliki tanah di lokasi sengketa. “Isu itu memang berkembang termasuk selebaran itu masih saya simpan, “ungkap Jasman Rabu (28/9).
Menyikapi masalah tersebut, pihaknya juga mengaku sudah melakukan rapat internal pansus bahkan pihaknya tidak melarang semua anggota DPRD KLU menerima duit asalkan jangan mengatas namakan pansus Gili Trawangan. “Silahkan ambil duitnya tapi jangan atasnamakan pansus karena persoalan sengketa lahan tersebut akan diteruskan hingga tuntas, “ungkapnya.
Lantas benarkah Ketua pansus terima duit Rp 300 juta dari persoalan ini?, Saya tidak pernah terima duit dari siapa pun apalagi menyangkut masalah Gili Trawangan, bahkan saya tidak terpengaruh dengan uang apalagi konfensasi yang diterima masyarakat terhadap masalah gili Trawangan terlebih masalah ini akan tetap kita usut, “sebutnya.
Dikatakannya, ia tidak mau dan tidak akan membiarkan asset Negara seluas 13,9 ha yang saat ini dikalim milik PT.WAH ditilep oleh oknum-oknum dan pejabat yang tidak bertanggung jawab. “Kita tidak rela asset Negara yang nilanya setengah triliun ditilep oknum yang tidak bertanggung jawab, “tekadnya.
Sementara Ardianto, salah satu anggota Pansus Gili Trawangan menambahkan, bisa-bisa saja ada oknum anggota DPRD menerima duit dan mengambil keuntungan pribadi dari persoalan lahan sengketa gili Trawangan, tetapi kalau punya bukti tunjukan saja biar kita tahu siapa orangnya, “pintanya.
Malah ketua pansus beberapa waktu lalu menjaminkan rumahnya untuk pinjam duit Rp 250 juta untuk biaya pansus ke Jakarta dalam rangka menelusuri keberadaan PT.WAH karena dari Lembaga DPRD tidak meyediakan anggaran untuk itu, “tandasnya. (adam)
Dikonfirmasi terkait hal ini Ketua Pansus Gili Trawangan Jasman Hadi juga membenarkan berkembangnya isu kalau pansus Gili Trawangan telah menerima duit sebesar Rp 300 juta, termasuk selebaran yang menyatakan kalau dirinya memiliki tanah di lokasi sengketa. “Isu itu memang berkembang termasuk selebaran itu masih saya simpan, “ungkap Jasman Rabu (28/9).
Menyikapi masalah tersebut, pihaknya juga mengaku sudah melakukan rapat internal pansus bahkan pihaknya tidak melarang semua anggota DPRD KLU menerima duit asalkan jangan mengatas namakan pansus Gili Trawangan. “Silahkan ambil duitnya tapi jangan atasnamakan pansus karena persoalan sengketa lahan tersebut akan diteruskan hingga tuntas, “ungkapnya.
Lantas benarkah Ketua pansus terima duit Rp 300 juta dari persoalan ini?, Saya tidak pernah terima duit dari siapa pun apalagi menyangkut masalah Gili Trawangan, bahkan saya tidak terpengaruh dengan uang apalagi konfensasi yang diterima masyarakat terhadap masalah gili Trawangan terlebih masalah ini akan tetap kita usut, “sebutnya.
Dikatakannya, ia tidak mau dan tidak akan membiarkan asset Negara seluas 13,9 ha yang saat ini dikalim milik PT.WAH ditilep oleh oknum-oknum dan pejabat yang tidak bertanggung jawab. “Kita tidak rela asset Negara yang nilanya setengah triliun ditilep oknum yang tidak bertanggung jawab, “tekadnya.
Sementara Ardianto, salah satu anggota Pansus Gili Trawangan menambahkan, bisa-bisa saja ada oknum anggota DPRD menerima duit dan mengambil keuntungan pribadi dari persoalan lahan sengketa gili Trawangan, tetapi kalau punya bukti tunjukan saja biar kita tahu siapa orangnya, “pintanya.
Malah ketua pansus beberapa waktu lalu menjaminkan rumahnya untuk pinjam duit Rp 250 juta untuk biaya pansus ke Jakarta dalam rangka menelusuri keberadaan PT.WAH karena dari Lembaga DPRD tidak meyediakan anggaran untuk itu, “tandasnya. (adam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar