Home
Lombok Utara - Ironis memang, saat banyak warganya yang kini membutuhkan ketersediaan air bersih, pemerintah daerah justru tidak mencantumkan anggaran pengadaan air bersih dalam pengajuan anggaran APBD Perubahan tahun 2011 ini, yang justru mengutamakan pengadaan Kendaraan Dinas (Randis) dan notebook hingga Rp 1 miliar lebih.
Saat ini, sedikitnya ada 4 desa di KLU yang masih membutuhkan ketersediaan air bersih, diantaranya Desa Salut, desa senaru Kecamatan Bayan, Desa Tegal Maja dan Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung, yang hampir 8 bulan ini dilanda krisis air bersih.
Kebijakan pemerintah daerah dalam pengajuan anggaran untuk beberap jenis kebutuhan dinilai banyak pihak tidak pro rakyat, tidak hanya tingginya anggran untuk pengadaan mobil dinas pejabat, yang mencapai hampir Rp 5 miliar, namun juga pengadaan dan notebook yang dinilai berlebihanserta kurang epektif.
Seperti yang terjadi di Desa Tegal Maja, dan Desa Sigar Penjalin, dimana ratusan kepala keluarga (KK) tidak dapat menikmati air bersih, proyek perpiaan yang dihadarapkan dapat mengurangi beban mereka dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pasokan air bersih, ternyata tidak berpungsi maksimal, bahkan di Desa Senaru, pipa-pipa yang semestinya di peruntukkan untuk membangun sitalasi air bersih dijual, yang pada akhirnya menyebabkan ratusan masyarakat krisi air bersih bekepanjangan.
Berbeda lagi dengan apa yang terjadi di desa tegal maja kecamatan tanjung, meski ketersediaan sumber mata air cukup, namun sejmlah dusun di desa itu hingga kini tetap tidak bsia menikmati air bersih, hanya karena warga tidak mampu membeli sendiri pipa-pipa saluran air dari sumber mata air.
Tidak hanya itu, kondisi ini diperparah lagi dengan sentiment yang terjadi antar warga desa, dimana ada dusun yang tadak mengijinkan dusun lain untuk memasang pipa atau mengambil langsung dari sumber mata air yang ada, dengan alasan volume air yang tidak memunginkan untuk dibagi. Sehingga hal ini tidak jarang menyebabkan warga desa serign cekcok memperebutkan jatah air yang mengalir ke rumah mereka masing-masing.
Salah seorang warga tegal maja, Purwanto, mengatakan, kami sangat mengharapkan adanya anggaran yang lebih dalam pembahasan apbd perubahan ini, namun ternyata tidak seperti yang diharapkan masyarakat, padahal, masih banyak daerah yang membutuhkan air bersih, tidak hanya di daerah ini, tapi banyak lagi di kecamatan-kecamatan lain.
“Meskipun didusun saya sudah ada air yang mengalir melalui pipa yang dipasang di pipa milik warga lain, namun tidak semua warga dapat menikmatinya, mengingat volume air yang menglair jauh dari cukup, itupun hanya beberapa orang saja yang bisa menikmatinya, tapi mau bagaimana lagi, masyarakat sangat memahami kondisi ini,”ungkapnya.
Sementara, Perwakilan LSM NPW KLU, Lalu Mamad, kepada Suarakomunitas mengatakan, kebijakan pemerintah untuk tidak menganggarkan pengadaan instalasi air kepada 3 desa yang kita tahu selama ini mengalami krisi air, sangat tidak sejalan dengan visi pembangunan yang gencar di suarakan pemerintah, yakni pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah hanya memikirkan dan mengutamakan kebutuhannya saja, padahal masih banyak kebutuhan public yang perlu mendapat perhatian lebih, anggaran pengadaan randis dan notebook hingga bermiliar-miliar tentu sangat tidak wajar, mengingat masih banyak warga yang membutuhkan air bersih,” cetusnya.
Dikatakannya, keinginan pemerintah daerah untuk mngetaskan kemiskinan ternyata hanya kamufplase semata, saat masyarakatnya masih membutuhkan banyak pasilitas, namun disatu sisi aparatur pemerintahnya justru berusaha memuaskan kebutuhannya sendiri, mobil bagus tidak sebanding dengan kenerjanya selama ini.
Kepala Dinas Dukcapil Sosnaker KLU, H Alwi, kepada Pewarta Media ini menyatakan, pihak kami sudah mendata sejumlah desa yang memang dilanda krisi air bersih, dan hampir merata disemua kecamatan, ini tentu membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan kita semua.
“Krisi air bersih yang melanda klu cukup memprihatinkan, kami saja hanya memiliki 1 unit mobil tangki untuk mengangkut air bersih ke pemukiman warga, tentu saja itu belum mencukupi,” katanya beberapa waktu lalu.
Ditempat terpisah, anggota komisi I DPRD KLU, Ardianto, mengatakan, masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan air bersih, kenapa tidak kita anggarkan biaya tambahan untuk pengadaan perpipaan, tapi justru hanya memperhatikan kebutuhannya sendiri. (edgsfm)
Saat ini, sedikitnya ada 4 desa di KLU yang masih membutuhkan ketersediaan air bersih, diantaranya Desa Salut, desa senaru Kecamatan Bayan, Desa Tegal Maja dan Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung, yang hampir 8 bulan ini dilanda krisis air bersih.
Kebijakan pemerintah daerah dalam pengajuan anggaran untuk beberap jenis kebutuhan dinilai banyak pihak tidak pro rakyat, tidak hanya tingginya anggran untuk pengadaan mobil dinas pejabat, yang mencapai hampir Rp 5 miliar, namun juga pengadaan dan notebook yang dinilai berlebihanserta kurang epektif.
Seperti yang terjadi di Desa Tegal Maja, dan Desa Sigar Penjalin, dimana ratusan kepala keluarga (KK) tidak dapat menikmati air bersih, proyek perpiaan yang dihadarapkan dapat mengurangi beban mereka dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pasokan air bersih, ternyata tidak berpungsi maksimal, bahkan di Desa Senaru, pipa-pipa yang semestinya di peruntukkan untuk membangun sitalasi air bersih dijual, yang pada akhirnya menyebabkan ratusan masyarakat krisi air bersih bekepanjangan.
Berbeda lagi dengan apa yang terjadi di desa tegal maja kecamatan tanjung, meski ketersediaan sumber mata air cukup, namun sejmlah dusun di desa itu hingga kini tetap tidak bsia menikmati air bersih, hanya karena warga tidak mampu membeli sendiri pipa-pipa saluran air dari sumber mata air.
Tidak hanya itu, kondisi ini diperparah lagi dengan sentiment yang terjadi antar warga desa, dimana ada dusun yang tadak mengijinkan dusun lain untuk memasang pipa atau mengambil langsung dari sumber mata air yang ada, dengan alasan volume air yang tidak memunginkan untuk dibagi. Sehingga hal ini tidak jarang menyebabkan warga desa serign cekcok memperebutkan jatah air yang mengalir ke rumah mereka masing-masing.
Salah seorang warga tegal maja, Purwanto, mengatakan, kami sangat mengharapkan adanya anggaran yang lebih dalam pembahasan apbd perubahan ini, namun ternyata tidak seperti yang diharapkan masyarakat, padahal, masih banyak daerah yang membutuhkan air bersih, tidak hanya di daerah ini, tapi banyak lagi di kecamatan-kecamatan lain.
“Meskipun didusun saya sudah ada air yang mengalir melalui pipa yang dipasang di pipa milik warga lain, namun tidak semua warga dapat menikmatinya, mengingat volume air yang menglair jauh dari cukup, itupun hanya beberapa orang saja yang bisa menikmatinya, tapi mau bagaimana lagi, masyarakat sangat memahami kondisi ini,”ungkapnya.
Sementara, Perwakilan LSM NPW KLU, Lalu Mamad, kepada Suarakomunitas mengatakan, kebijakan pemerintah untuk tidak menganggarkan pengadaan instalasi air kepada 3 desa yang kita tahu selama ini mengalami krisi air, sangat tidak sejalan dengan visi pembangunan yang gencar di suarakan pemerintah, yakni pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah hanya memikirkan dan mengutamakan kebutuhannya saja, padahal masih banyak kebutuhan public yang perlu mendapat perhatian lebih, anggaran pengadaan randis dan notebook hingga bermiliar-miliar tentu sangat tidak wajar, mengingat masih banyak warga yang membutuhkan air bersih,” cetusnya.
Dikatakannya, keinginan pemerintah daerah untuk mngetaskan kemiskinan ternyata hanya kamufplase semata, saat masyarakatnya masih membutuhkan banyak pasilitas, namun disatu sisi aparatur pemerintahnya justru berusaha memuaskan kebutuhannya sendiri, mobil bagus tidak sebanding dengan kenerjanya selama ini.
Kepala Dinas Dukcapil Sosnaker KLU, H Alwi, kepada Pewarta Media ini menyatakan, pihak kami sudah mendata sejumlah desa yang memang dilanda krisi air bersih, dan hampir merata disemua kecamatan, ini tentu membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan kita semua.
“Krisi air bersih yang melanda klu cukup memprihatinkan, kami saja hanya memiliki 1 unit mobil tangki untuk mengangkut air bersih ke pemukiman warga, tentu saja itu belum mencukupi,” katanya beberapa waktu lalu.
Ditempat terpisah, anggota komisi I DPRD KLU, Ardianto, mengatakan, masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan air bersih, kenapa tidak kita anggarkan biaya tambahan untuk pengadaan perpipaan, tapi justru hanya memperhatikan kebutuhannya sendiri. (edgsfm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar