Minggu, 25 September 2011

“Nasib Belum Berpihak Bagi Petani”

Aksi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat NTB di depan kantor Gubernur NTB

MATARAM - Ratusan orang turun kejalan gelar aksi dalam rangka memperingati Hari Tani ke-51. Mereka berasal dari berbagai elemen pergerakan dan bahkan ada pula dari kalangan masyarakat, kemudian tergabung dalam Koalisi Rakyat NTB. 
Dalam peringatan Hari Tani pada tahun ini, mereka sengaja mendatangi kantor Gubernur NTB sebagai tempat untuk menggelar Hari Tani yang jatuh setiap tanggal 24 September. Pada peringatan kali ini, Koalisi Rakyat NTB, menuntut agar adanya perbaikan bagi petani mulai dari penyediaan lahan pertanian hingga keadilan hukum. 
Selain itu, mereka menilai bahwa hingga pada peringatan Hari Tani yang ke-51, nasib belum berpihak pada petani, pasalnya konflik agraria masih terjadi khususnya di wilayah NTB dan perlindungan hukum dan keamanan dari pihak keamanan juga belum dirasakan. “konflik agraria saat ini sedang memuncak dimana ada 24 orang warga Gili Trawangan sudah divonis bersalah, padahal mereka menduduki tanah nenek moyang mereka dan hal tersebut juga terjadi di daerah lainnya,” ucap Wahidjan dari Serikat Petani Indonesia saat menyampaikan orasinya. 
Menurutnya, gubernur harus segera tata ulang agraria agar konflik tidak terjadi lagi. Sementara itu, Ketua STN menilai bahwa hingga saat ini Undang Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 masih layak digunakan, namun pemerintah lebih senang memakai Undang Undang Pertambangan. Disebutkan pula, bahwa Hari Tani pertama kali dicanangkan oleh Presiden RI pertama Soekarno, dimana tanah dicanangkan untuk kepentingan rakyat dan mensejahterakan rakyat, namun apa yang terjadi saat ini, cita-cita dari presiden pertama telah diintrupsi oleh rezim orde baru dan bahkan rezim neoliberalisme (SBY-Boediono) hingga kebawah. 
Bahkan, untuk penguasaan atas tanah petani sering digunakan kekuatan pihak keamanan dalam aksinya tersebut, Koalisi Rakyat NTB juga membawa spanduk yang bertuliskan, “Penuhi hak dasar rakyat atas eksploitasi sumber daya alam”. Dan pamplet bertuliskan, “PT Wana Wisata Alam hengkakng kaki dari Gili Trawangan, Pak Gubernur jangan sakiti kami masyrakat Gili Trawangan, Hentikan refresipitas aparat terhadap warga Trawangan”. (ok) Sumber: MataramNews

Tidak ada komentar:

Posting Komentar