HomeLombok Utara - Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggandeng Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk disenergikan dengan program-program yang jalankan pemerintah. Data stasitik Pemda KLU mencatat jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 43,17 persen. Ini merupakan jumlah tertinggi di seluruh kabupaten /kota di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, data gizi kurang mulai dari umur 0 hingga 5 tahun mencapai 2.400 orang lebih, sedangkan yang masuk dalam kasus atau katagori gizi buruk berjumlah 500 orang lebih.
”Menurut rencana pemerintah pusat, PNPM akan dihapus tahun 2014. Apa pun hasilnya, PNPM tetap kita harapkan untuk bersinergi dengan program pemerintah, karena PNPM merupakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan,“ ungkap Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu pada acara temu silaturahmi dengan seluruh pelaku PNPM se- KLU di Gedung Serba Guna, Sabtu (06/7) kemarin. Menurut Djohan, data kemiskinan di Lombok Utara merupakan akumulasi dari pemerintahan Lombok Barat. Meski demikian Pemda KLU tetap bertekad menuntaskan persoalan tersebut.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) KLU, Jayadi dalam kesempatan tersebut menyatakan, kegiatan temu langsung antara pelaku PNPPM se- KLU dengan Pemerintah Lombok Utara untuk mensinergikan, menyamakan presepsi, rencana program hingga evaluasi rencana program PNPM di wilayah Lombok Utara.
Ditemui terpisah Fasilitator Tehnik (FT) PNPM, KLU, Mawardi menuturkan, tahun 2011, realisasi program PNPM untuk jalan sepanjang 17,500 m dengan total anggaran sebesar Rp 4,725 milyar, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 112 kelompok dengan jumlah anggaran Rp 1,244 milyar, program pipanisasi air bersih sepanjang 7,5 km dengan total biaya Rp 331 juta, pembanguan posyandu 20 unit dengan nilai anggaran Rp 1,136 milyar. (adam)
”Menurut rencana pemerintah pusat, PNPM akan dihapus tahun 2014. Apa pun hasilnya, PNPM tetap kita harapkan untuk bersinergi dengan program pemerintah, karena PNPM merupakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan,“ ungkap Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu pada acara temu silaturahmi dengan seluruh pelaku PNPM se- KLU di Gedung Serba Guna, Sabtu (06/7) kemarin. Menurut Djohan, data kemiskinan di Lombok Utara merupakan akumulasi dari pemerintahan Lombok Barat. Meski demikian Pemda KLU tetap bertekad menuntaskan persoalan tersebut.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) KLU, Jayadi dalam kesempatan tersebut menyatakan, kegiatan temu langsung antara pelaku PNPPM se- KLU dengan Pemerintah Lombok Utara untuk mensinergikan, menyamakan presepsi, rencana program hingga evaluasi rencana program PNPM di wilayah Lombok Utara.
Ditemui terpisah Fasilitator Tehnik (FT) PNPM, KLU, Mawardi menuturkan, tahun 2011, realisasi program PNPM untuk jalan sepanjang 17,500 m dengan total anggaran sebesar Rp 4,725 milyar, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 112 kelompok dengan jumlah anggaran Rp 1,244 milyar, program pipanisasi air bersih sepanjang 7,5 km dengan total biaya Rp 331 juta, pembanguan posyandu 20 unit dengan nilai anggaran Rp 1,136 milyar. (adam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar