HomeLombok Utara - Kedatangan pasukan organic ke Gili Trawangan mengundang pertanyaan berbagai pihak. Pasalanya operasi gatarin yang digelar Polda NTB atas rekomendasi Gubenur dilaksanakan pada saat mencuatnya dua issue besar, yaitu penangkapan teroris di Kabupaten Dompu yang merupakan issue internasional dan issue sengketa tanah antara PT. WAH dan Masyarakat Gili Trawangan.
Djekat, S.Sos, saat dikonfirmasi MataramNews dirumahnya Minggu (7/8/2011) mengungkapkan bahwa issue terorisme dan kisruh sengketa tanah sangat mempengaruhi pelaksanaan operasi gatarin yang pada akhirnya akan sangat merugikan Kabupaten yang bermoto Tioq Tata Tunaq.
Menurutnya sebagus apapun tujuan kedatangan militer apalagi lengkap dengan persenjataannya memasuki suatu kawasan di saat issue terorisme di NTB sedang mencuat ditambah lagi issue instabilitas akibat sengketa lahan di gili trawangan sangat berpengaruh terhadap menurunnya kunjungan wisata, lebih-lebih gili trawangan merupakan destinasi pariwisata internasional, buktinya banyak wisatawan asing kabur ke Pulau Dewata, cetusnya.
Djekat, yang juga anggota DPRD KLU menambahakan, Pemda KLU harus tegas dan cerdas dalam melihat permasalahan yang ada, jangan terpengaruh dengan persoalan politis jika akan merugikan masyarakat. Dikatakannya bahwa Gli Trawangan adalah pulau kecil yang masuk dalam wiayah KLU, seharusnya Pemda KLU sendiri yang harus mengambil inisiatif terlebih dahulu walaupun nantinya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang ada.
Demikian halnya dengan Ardianto, SH. anggota pansus gili trawangan. Ia sangat menyesalkan kehadiran Militer di Pulau Kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit. Kepada wartawan ia mengungkapkan kalo operasi Gatarin di Gili Trawangan terlalu berlebihan. Sebenarnya tidak ada persoalan di gili trawangan yang harus diselesaikan dengan militer. Buktinya mereka tidak menemukan hal-hal yang sifatnya premanisme, demikian halnya dengan miras illegal, ya ujung-ujungnya militer ikut-ikutan melakukan pendataan tanah di lahan sengketa dan perumahan penduduk.
Ia juga menambahkan bahwa pemda KLU sangat diuntungkan dengan adanya gugatan masyarakat gili trawangan atas tanah yang diklaim PT.WAH. kalo masyarakat tidak mengangkat persoalan ini mungkin kita tidak tahu kalo di gili trawangan ada tanah terlantar, ucapnya.
Sementara itu Wakil Bupati KLU H. Najmul Akhyar, SH. MH. Yang berhasil diwawancarai MataramNews saat refleksi setahun Pemerintahan JONA dan buka puasa bersama di pendopo Bupati mengungkapkan bahwa Pemda KLU sendiri merasa kecolongan dengan kehadiran pasukan organic di Gili Trawangan, tapi ini lebih kepada miskomunikasi saja, ucapnya.
Wabub juga menjelakan bahwa saat ini Pemda KLU dengan Provinsi telah membuat kesepakatan baru terkait penanganan Gili trawangan. Ada tiga pendekatan yang akan digunakan, pertama pendekatan prehensif yaitu melakukan kajian awal secara mendalam permasalahan yang ada termasuk didalamnya pemetaan tata ruang wilayah dan ketertiban.
Selanjutnya akan dilaksanakan pendekatan preventif yaitu suatu upaya pencegahan terhadap hal-hal yang negative berdasarkan hasil kajian atau pemetaan awal. Kaitannya dengan pendekatan preventif Pemda KLU sudah membentuk tim yang diketuai oleh Plt. Sekda, Simparudin, S.Ip. untuk melakukan pendekatan dialogis dengan masyarakat Gili Trawangan. Selain itu bapak Bupati juga sudah memerintahkan kepada BPN KLU, Kesbangpol Linmas KLU dan Pol PP untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan tanah-tanah yang diterlantarkan oleh pengusaha atau investor.
Untuk selanjutnya terang Wabub yang juga Ketua Partai DPC PKS KLU, pendekatan terakhir dan sangat kecil kemungkinan untuk dilaksanakan adalah pendekatan secara represif. Tentunya kita tidak ingin ada kekerasan dalam setiap penyelesaian komplik yang ujungnya masyarakat sendiri akan jadi korban. Ia juga mengharapkan permasalahan Gili Trawangan akan cepat teratasi sehingga Citra 3G atau tiga Gili yaiti Gili Air, Meno dan Gili Trawangan tetap baik di mata wisatawan mancanegara, ungkapnya. (DN)
Djekat, S.Sos, saat dikonfirmasi MataramNews dirumahnya Minggu (7/8/2011) mengungkapkan bahwa issue terorisme dan kisruh sengketa tanah sangat mempengaruhi pelaksanaan operasi gatarin yang pada akhirnya akan sangat merugikan Kabupaten yang bermoto Tioq Tata Tunaq.
Menurutnya sebagus apapun tujuan kedatangan militer apalagi lengkap dengan persenjataannya memasuki suatu kawasan di saat issue terorisme di NTB sedang mencuat ditambah lagi issue instabilitas akibat sengketa lahan di gili trawangan sangat berpengaruh terhadap menurunnya kunjungan wisata, lebih-lebih gili trawangan merupakan destinasi pariwisata internasional, buktinya banyak wisatawan asing kabur ke Pulau Dewata, cetusnya.
Djekat, yang juga anggota DPRD KLU menambahakan, Pemda KLU harus tegas dan cerdas dalam melihat permasalahan yang ada, jangan terpengaruh dengan persoalan politis jika akan merugikan masyarakat. Dikatakannya bahwa Gli Trawangan adalah pulau kecil yang masuk dalam wiayah KLU, seharusnya Pemda KLU sendiri yang harus mengambil inisiatif terlebih dahulu walaupun nantinya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang ada.
Demikian halnya dengan Ardianto, SH. anggota pansus gili trawangan. Ia sangat menyesalkan kehadiran Militer di Pulau Kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit. Kepada wartawan ia mengungkapkan kalo operasi Gatarin di Gili Trawangan terlalu berlebihan. Sebenarnya tidak ada persoalan di gili trawangan yang harus diselesaikan dengan militer. Buktinya mereka tidak menemukan hal-hal yang sifatnya premanisme, demikian halnya dengan miras illegal, ya ujung-ujungnya militer ikut-ikutan melakukan pendataan tanah di lahan sengketa dan perumahan penduduk.
Ia juga menambahkan bahwa pemda KLU sangat diuntungkan dengan adanya gugatan masyarakat gili trawangan atas tanah yang diklaim PT.WAH. kalo masyarakat tidak mengangkat persoalan ini mungkin kita tidak tahu kalo di gili trawangan ada tanah terlantar, ucapnya.
Sementara itu Wakil Bupati KLU H. Najmul Akhyar, SH. MH. Yang berhasil diwawancarai MataramNews saat refleksi setahun Pemerintahan JONA dan buka puasa bersama di pendopo Bupati mengungkapkan bahwa Pemda KLU sendiri merasa kecolongan dengan kehadiran pasukan organic di Gili Trawangan, tapi ini lebih kepada miskomunikasi saja, ucapnya.
Wabub juga menjelakan bahwa saat ini Pemda KLU dengan Provinsi telah membuat kesepakatan baru terkait penanganan Gili trawangan. Ada tiga pendekatan yang akan digunakan, pertama pendekatan prehensif yaitu melakukan kajian awal secara mendalam permasalahan yang ada termasuk didalamnya pemetaan tata ruang wilayah dan ketertiban.
Selanjutnya akan dilaksanakan pendekatan preventif yaitu suatu upaya pencegahan terhadap hal-hal yang negative berdasarkan hasil kajian atau pemetaan awal. Kaitannya dengan pendekatan preventif Pemda KLU sudah membentuk tim yang diketuai oleh Plt. Sekda, Simparudin, S.Ip. untuk melakukan pendekatan dialogis dengan masyarakat Gili Trawangan. Selain itu bapak Bupati juga sudah memerintahkan kepada BPN KLU, Kesbangpol Linmas KLU dan Pol PP untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan tanah-tanah yang diterlantarkan oleh pengusaha atau investor.
Untuk selanjutnya terang Wabub yang juga Ketua Partai DPC PKS KLU, pendekatan terakhir dan sangat kecil kemungkinan untuk dilaksanakan adalah pendekatan secara represif. Tentunya kita tidak ingin ada kekerasan dalam setiap penyelesaian komplik yang ujungnya masyarakat sendiri akan jadi korban. Ia juga mengharapkan permasalahan Gili Trawangan akan cepat teratasi sehingga Citra 3G atau tiga Gili yaiti Gili Air, Meno dan Gili Trawangan tetap baik di mata wisatawan mancanegara, ungkapnya. (DN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar