Home
Lombok Utara - Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2010 kabupaten lombok utara secara keseluruhan, hingga pertengahan november ini, masih stabil. Dari sisi keuangan telah mencapai 66.80%, sedangkan realisasi fisik mencapai 71.80%. Penyerapan APBD disetiap SKPD sangat bervariasi sesuai dengan program kerja. Meski demikian penyerapan APBD tahun 2010, diproyeksikan akan terus meningkat hingga akhir tahun mencapai target yang telah ditentukan.
Demikian dikatakan bupati KLU, H.Djohan Sjamsu.SH, dalam konfrensi pers dengan seluruh awak media cetak dan elektronik KLU, rabu 24/11 diruang kerjanya.
Dalam jumpa pers yang pertama kali dilakukan bupati sejak dilantik februari lalu itu, bupati Djohan Sjamsu juga memaparkan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2011-1015 termasuk capaian seratus hari kerja. Djohan Sjamsu menjelaskan, selama tiga tahun kedepan pihaknya berkonsentrasi terhadap infrastruktur jalan, air bersih, kesehatan dan pendidikan.
Dikatakan bupati, dari total 350 kilometer lebih panjang jalan di KLU, “saat ini dilakukan pembukaan jalur transportasi wilayah terisolir serta pembangunan infrastruktur jalan ekonomi, sepanjang 70 kilometer, penghubung antar kecamatan hingga provinsi. Pembangunan jalan tersebut berupa aspal burda hingga hotmik yang akan dikerjakan secara bertahap selama empat tahun kedepan,” ungkap Djohan.
Sementara itu terkait rencana tata ruang dan wilayah, yang menjadi acuan penyelenggaraan RPJP dan RPMD, pemda KLU telah menyusun perencanaan tata ruang wilayah dan saat ini tengah dibahas bersama pihak legislatif, “termasuk sistim kelembagaan daerah yang tetap berkonsep minimal 8 dinas, tiga kantor dan tiga badan. namun kaya fungsi sebagaimana kebutuhan KLU sebagai sebuah daerah otonom baru,” pungkas bupati.
Sedangkan menjawab pertanyaan beberapa wartawan, mengenai upaya efisiensi anggaran dengan mengurangi pembelian mobil dinas dan pembatasan perjalanan dinas yang tidak penting, H.Djohan menegaskan, hal itu dilakukan karena konsekwensi logis strategi APBD, 70% belanja publik dan 30% belanja aparatur, selain itu, pemerintah menginginkan pembangunan dan pelayanan yang besar bagi masyarakat, jelasnya.
Menyinggung masalah tapal batas wilayah dan penyerahan P3D dengan pemda lobar, bupati KLU menegaskan bahwa saat ini masih terus difasilitasi pemprov NTB. Menurutnya, meski sebelumny ada perbedaan pendapat dalam penentuan titik kordinat namun hal ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, tegas djohan. (L.Supriadi.S)
Dalam jumpa pers yang pertama kali dilakukan bupati sejak dilantik februari lalu itu, bupati Djohan Sjamsu juga memaparkan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2011-1015 termasuk capaian seratus hari kerja. Djohan Sjamsu menjelaskan, selama tiga tahun kedepan pihaknya berkonsentrasi terhadap infrastruktur jalan, air bersih, kesehatan dan pendidikan.
Dikatakan bupati, dari total 350 kilometer lebih panjang jalan di KLU, “saat ini dilakukan pembukaan jalur transportasi wilayah terisolir serta pembangunan infrastruktur jalan ekonomi, sepanjang 70 kilometer, penghubung antar kecamatan hingga provinsi. Pembangunan jalan tersebut berupa aspal burda hingga hotmik yang akan dikerjakan secara bertahap selama empat tahun kedepan,” ungkap Djohan.
Sementara itu terkait rencana tata ruang dan wilayah, yang menjadi acuan penyelenggaraan RPJP dan RPMD, pemda KLU telah menyusun perencanaan tata ruang wilayah dan saat ini tengah dibahas bersama pihak legislatif, “termasuk sistim kelembagaan daerah yang tetap berkonsep minimal 8 dinas, tiga kantor dan tiga badan. namun kaya fungsi sebagaimana kebutuhan KLU sebagai sebuah daerah otonom baru,” pungkas bupati.
Sedangkan menjawab pertanyaan beberapa wartawan, mengenai upaya efisiensi anggaran dengan mengurangi pembelian mobil dinas dan pembatasan perjalanan dinas yang tidak penting, H.Djohan menegaskan, hal itu dilakukan karena konsekwensi logis strategi APBD, 70% belanja publik dan 30% belanja aparatur, selain itu, pemerintah menginginkan pembangunan dan pelayanan yang besar bagi masyarakat, jelasnya.
Menyinggung masalah tapal batas wilayah dan penyerahan P3D dengan pemda lobar, bupati KLU menegaskan bahwa saat ini masih terus difasilitasi pemprov NTB. Menurutnya, meski sebelumny ada perbedaan pendapat dalam penentuan titik kordinat namun hal ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, tegas djohan. (L.Supriadi.S)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar