Home
Lombok Utara - Program Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang dikucurkan melalui dana PNPM, masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Padahal SPP merupakan ruh dari PNPM itu sendiri, karena dana itulah yang akan tersisa bila PNPM sudah tidak ada.
Demikian dikemukakan Fasilitator PNPM Kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara, Asrin Tombili, S.sos pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri semua pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) se kecamatan Bayan (14/6/11) di aula kantor camat setempat.
Temuan baru Unit Pengelola Kegaiatan (UPK) kecamatan Bayan, bahwa dana SPP yang masih macet di kelompok sebesar Rp. 200 juta lebih. “Kita sudah panggil kelompok-kelompok yang masih menunggak hingga jatuh tempo dan membuat surat pernyataan diatas materai 6000 bahwa batas akhir pelunasannya pada bulan Juli mendatang”, katanya.
Selain menyoroti SPP, juga papan informasi yang dipasang di masing-masing desa tidak pernah diisi oleh pengurus TPK, padahal kegiatan apapun dilakukan ditingkat desa dapat ditempel di papan informasi yang sudah tersedia sebagai bentuk ketransaparanan pengurus TPK. “Setiap kali kunjungan dari petugas provinsi maupun kabupaten, kita selalu ditegur, karena melihat papan informasi yang tidak diisi alias mulus. Jadi dalam hal ini saya minta kepada semua pengurus TPK kedepan untuk menempel semua kegiatannya”, pintanya.
Dalam penyusunan program ditingkat desa, lanjut Asrin, PNPM menyiapkan dana pemeberdayaan, seperti pelatihan, kursus dan lainnya. Namun kenyataannya, ketika penggalian gagasan yang muncul selalu pembangunan infrastruktur. “Memang dalam hal ini fasilitator tidak bisa melakukan intervensi, karena semuanya berada pada keputusan musyawarah”, jelasnya.
Salah satu program baru, kata Asrin, adalah program Ruang Belajar Masyarakat (RBM) dan membentuk Tim Pelatih Masyarakat (TPM). Dan dalam RBM, PNPM akan menjalin mitra dengan radio komunitas yang ada di KLU yang akan dijadikan sebagai media sosialisasi.
Hal senada juga diungkapkan Fasilitator Kabupaten (Faskab) KLU, Baiq Nurhayati. “Selain kerjasama dengan rakom, kita juga akan menerbitkan Buletin PNPM yang akan disebar mulai dari tingkat provinsi sampai ketingkat dusun. Tujuannya agar masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh TPK di masing-masing desa”, katanya.
Kehadiran TPK dan kader pada rakor juga mendapat sorotan dari Faskab KLU. Karena pada rakor ini ada dua desa yang pengurus TPK dan kadernya yang tidak hadir yaitu Anyar dan desa Senaru tanpa alasan yang jelas. “Bila sampai tiga kali kader desa ini tidak hadir dalam acara rakor, maka saya minta kepada FK untuk mengkomunikasikan dengan kepala desa dan menanyakan apa penyebabnya mereka tidak hadir”, tegas Nurhayati.
Sementara kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah mengikuti jambore PNPM tingkat provinsi NTB yang akan berlangsung 20 juni mendatang di Mataram. “Kita berharap semua pengurus TPK dan kader-kader ditingkat desa menghadiri kegiatan jambore ini, yang akan diisi dengan seminar dan pameran. Dan khusus peserta dari KLU agar mengenakan pakaian adat”, pungkas Asrin Tombili.(Ari)
Demikian dikemukakan Fasilitator PNPM Kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara, Asrin Tombili, S.sos pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri semua pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) se kecamatan Bayan (14/6/11) di aula kantor camat setempat.
Temuan baru Unit Pengelola Kegaiatan (UPK) kecamatan Bayan, bahwa dana SPP yang masih macet di kelompok sebesar Rp. 200 juta lebih. “Kita sudah panggil kelompok-kelompok yang masih menunggak hingga jatuh tempo dan membuat surat pernyataan diatas materai 6000 bahwa batas akhir pelunasannya pada bulan Juli mendatang”, katanya.
Selain menyoroti SPP, juga papan informasi yang dipasang di masing-masing desa tidak pernah diisi oleh pengurus TPK, padahal kegiatan apapun dilakukan ditingkat desa dapat ditempel di papan informasi yang sudah tersedia sebagai bentuk ketransaparanan pengurus TPK. “Setiap kali kunjungan dari petugas provinsi maupun kabupaten, kita selalu ditegur, karena melihat papan informasi yang tidak diisi alias mulus. Jadi dalam hal ini saya minta kepada semua pengurus TPK kedepan untuk menempel semua kegiatannya”, pintanya.
Dalam penyusunan program ditingkat desa, lanjut Asrin, PNPM menyiapkan dana pemeberdayaan, seperti pelatihan, kursus dan lainnya. Namun kenyataannya, ketika penggalian gagasan yang muncul selalu pembangunan infrastruktur. “Memang dalam hal ini fasilitator tidak bisa melakukan intervensi, karena semuanya berada pada keputusan musyawarah”, jelasnya.
Salah satu program baru, kata Asrin, adalah program Ruang Belajar Masyarakat (RBM) dan membentuk Tim Pelatih Masyarakat (TPM). Dan dalam RBM, PNPM akan menjalin mitra dengan radio komunitas yang ada di KLU yang akan dijadikan sebagai media sosialisasi.
Hal senada juga diungkapkan Fasilitator Kabupaten (Faskab) KLU, Baiq Nurhayati. “Selain kerjasama dengan rakom, kita juga akan menerbitkan Buletin PNPM yang akan disebar mulai dari tingkat provinsi sampai ketingkat dusun. Tujuannya agar masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh TPK di masing-masing desa”, katanya.
Kehadiran TPK dan kader pada rakor juga mendapat sorotan dari Faskab KLU. Karena pada rakor ini ada dua desa yang pengurus TPK dan kadernya yang tidak hadir yaitu Anyar dan desa Senaru tanpa alasan yang jelas. “Bila sampai tiga kali kader desa ini tidak hadir dalam acara rakor, maka saya minta kepada FK untuk mengkomunikasikan dengan kepala desa dan menanyakan apa penyebabnya mereka tidak hadir”, tegas Nurhayati.
Sementara kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah mengikuti jambore PNPM tingkat provinsi NTB yang akan berlangsung 20 juni mendatang di Mataram. “Kita berharap semua pengurus TPK dan kader-kader ditingkat desa menghadiri kegiatan jambore ini, yang akan diisi dengan seminar dan pameran. Dan khusus peserta dari KLU agar mengenakan pakaian adat”, pungkas Asrin Tombili.(Ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar