Home
Masyarakat Harus Sadar Aksinya Merugikan Mereka Sendiri
MATARAM – Kian kacaunya dampak dari aksi pemblokiran Pelabuhan Laut Sape oleh massa Front Rakyat Anti Tambang (FRAT), sejak Senin (19/12) lalu, membuat kalangan DPRD NTB, khususnya wakil rakyat dari Daerah Pemilihan VI (Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu) angkat bicara.
Salah satu utusan Dapil VI yang juga Wakil Ketua DPRD NTB Suryadi Jaya Purnama, mendesak pemerintah daerah agar merespons cepat tuntutan masyarakat. Dengan demikian masyarakat segera tahu apa yang akan menjadi kebijakan pemerintah. “Jangan dibiarkan mengambang,” tegas pria yang akrab dipanggil Suyadi JP itu.
Pada sisi lain Suryadi juga menggugah kesadaran masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu menyadari dampak lain dari aksi yang dilakukan juga merugikan masyarakat sendiri. “Oleh karena itu, harus segera bertemu antara pemda dan perwakilan masyarakat, sehingga bisa terjadi (diperoleh) titik temunya,” sarannya.
Lebih jauh Suryadi, mengingatkan pemerintah daerah, lebih khusus lagi penentu kebijakan, agar setiap pengambilan kebijakan ke depan hendaknya melibatkan masyarakat secara luas. “Memang harus melibatkan masyarakat agar benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka,” imbuhnya.
Demikian juga kegiatan sosialisasi, menurut dia, juga harus dilakukan secara luas. “Kami dari Dapil VI juga siap memfasilitasi pemda dengan masyarakat, termasuk dengan pihak ketiga, calon investor,” janjinya. (won) gomong.com
Salah satu utusan Dapil VI yang juga Wakil Ketua DPRD NTB Suryadi Jaya Purnama, mendesak pemerintah daerah agar merespons cepat tuntutan masyarakat. Dengan demikian masyarakat segera tahu apa yang akan menjadi kebijakan pemerintah. “Jangan dibiarkan mengambang,” tegas pria yang akrab dipanggil Suyadi JP itu.
Pada sisi lain Suryadi juga menggugah kesadaran masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu menyadari dampak lain dari aksi yang dilakukan juga merugikan masyarakat sendiri. “Oleh karena itu, harus segera bertemu antara pemda dan perwakilan masyarakat, sehingga bisa terjadi (diperoleh) titik temunya,” sarannya.
Lebih jauh Suryadi, mengingatkan pemerintah daerah, lebih khusus lagi penentu kebijakan, agar setiap pengambilan kebijakan ke depan hendaknya melibatkan masyarakat secara luas. “Memang harus melibatkan masyarakat agar benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka,” imbuhnya.
Demikian juga kegiatan sosialisasi, menurut dia, juga harus dilakukan secara luas. “Kami dari Dapil VI juga siap memfasilitasi pemda dengan masyarakat, termasuk dengan pihak ketiga, calon investor,” janjinya. (won) gomong.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar