SKPD Tidak Hadir, Sejumlah Dewan Kecewa

Sumbawa Barat – Perasaan kecewa tidak mampu disembunyikan oleh sejumlah anggota DPRD KSB. Pasalnya, Paripurna ke 9 masa sidang II, Selasa (14/6/2011), harus dibatalkan akibat tidak dihadiri oleh Kepala SKPD. Ironisnya lagi, Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap penjelasan Pemerintah Daerah,tentangRaperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Raperda Sewa Perairan Laut. Bupati KSB hanya diwakili oleh Asisten I Administrasi Pemerintahan, M.HasbySH. Wakil Ketua DPRD KSB, Abidin NasarSP, kepada sejumlah wartawan mengungkapkan, sejumlah Kepala SKPD seakan menganggap remeh Paripurna DPRD KSB. Buktinya, hanya dua Kepala Dinas (Kadis) yang menghadiri Paripurna danselebihnya hanya mengirimkan perwakilan masing-masig dinas. “Jangan menganggap paripurna acara seremonial, sehingga seenaknya tidak menghargai undangan yang sudah kami sampaikan,” tegasnya dengan nada kecewa. Dijelaskan Abidin, panggilan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), agenda yang akan diparipurnakan kali ini sangat penting, dan ada beberapa saran serta masukan dari sejumlah fraksi atas laporan pertanggungjawaban Bupati KSB. “Ada beberapa Raperda yang akan dibahas dan Raperda itu merupakan produk dari pemerintah, tapi mengapa paripurna itu tidak dihadiri oleh eksekutif,” sesalnya. Diakui, saat ini Bupati dan Wakil Bupati sedang berada di luar daerah. Tapi minimal Sekda KSB harus bisa mewakili serta memberikan komando kepada seluruh Kepala SKPD untuk menghadiri undangan Paripiurna DPRD, “DPRD KSB merasa tidak dihargai oleh Kepala SKPD, maka kami sepakat untuk membatalkan agenda paripurna kali ini,” cetus Abidin. Dengan dibatalkannya agenda paripurna itu, maka sejumlah kegiatan DPRD KSB yang sudah teragendakan akan berubah dari jadwal. Kemudian, masalah ini akan membebani Badan Musyawarah (Banmus) dalam menentukan jadwal kegiatan DPRD KSB selanjutnya. Hal yang sama juga disampaikan, Amiruddin Embeng, anggota DPRD KSB dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lembaga sudah mengundang secara resmi seluruh Kepala SKPD agar menghadiri paripurna itu, tapi kenapa kenyataannya sejumlah SKPD justru masing-masing mengirim utusan. Parahnya lagi, paripurna hanya dihadiri oleh dua Kepala SKPD. “Etika saling menghargai harus dikedepankan dalam menjalankan pemerintahan. DPRD merupakan lembaga terhormat,” tegasnya berapi-api. Pembatalan paripurna itu, sambung Embeng, akrabnya, merupakan bentuk dari kekecewaan sejumlah anggota DPRD akibat sikap yang ditunjukan oleh sejumlah Kepala SKPD. “ada Raperda yang harus dibahas secara bersama, kalau tidak dihadiri oleh Kepala SKPD, lebih baik pembahasan itu dibatalkan saja,” imbuh Sekretaris DPC PPP KSB yang juga terkenal vokal di DPRD KSB. Diingatkan, legislatif dan eksekutif harus sejalan dan seirama dalam menjalankan roda pembangunan di daerah ini. Jadi, jangan saat pembahasan anggaran saja seluruh Kepala SKPD hadir di DPRD. Paripurna itu merupakan kegiatan penting di DPRD dan sejumlahkebutuhan pemerintah akan ditentukan di paripurna. M.Saleh Mantar, anggota DPRD KSB dari Partai Patriot juga menyesalkan, sikap tidak disiplin yang ditujukkan oleh sejumlah Kepala SKPD di KSB. Bahkan, anggota DPRD dengan tubuh brongsor itu mempertanyakan, apa alasan sejumlah Kepala SKPD sehingga tidak menghadiri undagan paripurna DPRD. “Kalau hanya alasan sibuk, ada Sekretaris dinas yang bisa diberikan tanggung jawab di kantor. Apalagi, paripurna tidak makan waktu berhari-hari,” tandasnnya. DPRD KSB juga, harus dihargai oleh sejumlah Kepala Dinas, dan sangat wajar sejumlah anggota DPRD kecewa dengan sikap sejumlah Kepala SKPD, karena sudah diundang secara resmi kemudian tidak menghargai undangan itu, “siapa saja akan kecewa. Coba saja mengundang seseorang dan orang itu tidak datang, sudah pasti kita akan kecewa,” beber Saleh, sapaan akrabnya. Kemudian diharapkan, kerjasama antara eksekutif dan legislatif harus terus dibina, terlebih lagi eksekutif harus bisa menghargai keberadaan legislatif. DPRD merupakan representatif dari seluruh rakyat KSB, keinginan DPRD merupakan keinginan rakyat. (MS)