Dana Relokasi Kembali Dipertanyakan Warga Carik

Lombok Utara - Dana relokasi yang terkena dampak pembangunan Pelabuhan Carik Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang anggarannya diketok DPRD KLU tahun 2010 lalu, sebesar Rp. 400 juta kembali dipertanyakan warga. Menurut warga, ketika dewan KLU yang berasal dari Kecamatan Bayan mengunjungi tempat relokasi warga Labuhan Carik beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa dana relokasi, mulai dari biaya pemerataan, pengukluran ulang, pemasangan instalasi listrik, pembuatan MCK dan tempat ibadah sudah dianggarkan sebesar Rp. 400 juta. “Sayang, dana tersebut hingga saat ini belum juga kelihatan, karena apa yang dijanjikan oleh pemerintah akan membangunkan tempat ibadah. Listrik, MCK dan infrastruktur jalan belum juga dibangun, sehingga warga harus menunaikan ibadah di rumahnya masing-masing”, kata Bentol, warga setempat. Ketika ditanya, bagaimana dengan pembuatan sumur dan bantuan genset yang sudah diberikan pemerintah bukankah itu termasuk diambilkan dari dana realokasi? Menjawab pertanyaan tersebut, warga rata-rata menjawab tidak tahu. “Kami belum tahu, karena dua sumur yang dibuatkan sekarang ini airnya sudah mengering, sementara genset itu adalah diberikan oleh wakil bupati KLU, H. najmul Ahyar. Dan yang jelas kami sendiri tidak tahu kedudukan dana relokasi tersebut, karena sampai sekarang apa yang menjadi kebutuhan warga belum juga terpenuhi”, kata Suhardi. Dikatakan, dana relokasi itu belum jelas penggunaannya, karena setiap terjadi persoalan yang dituntut warga, mulai dari pembebasan lahan, pemerataan, pengukuran hingga warga pindah ke tempat relokasi tak pernah berjalan muluh. “Ini artinya persoalan warga Labuhan Carik sengaja tidak mau diselesaikan”, timpal Jasmadi. Sementara puluhan warga lainnya mengeluh atas keringnya dua sumur yang dibuatkan pemerintah ditempat relokasi. “Kami heran, sejak pembangunan Pelabuhan Carik direncanakan oleh pemerintah, kami selalu menemukan kesulitan, mulai dari pembayaran lahan hingga pindah ke tempat relokasi yang baru. Dan setelah pindah, sarana dan prasarana yang kami butuhkan, seperti air bersih, listrik, MCK dan tempat ibadah belum dibangun, padahal janjinya dulu akan dibangun semuanya”, kata warga kesal. “Kami sebenarnya tuntut janji pemerintah yang akan memasangkan instalasi listrik, tapi malah diberikan genset yang belakangan ini menimbulkan konplik antar warga serta harus mengeluarkan biaya bensin setiap hari Rp. 2500. Bukankah ini namanya menambah beban warga yang sedang mengalami kesulitan?” kata mereka dengan nada tanya. Bahkan karena terjadinya pro dan kontra diantara warga, beberapa hari nyaris terjadi adi jotos diantara mereka yang pro bantuan genset dengan yang kontra. Dan sudah selayaknya pemerintah provinsi maupun kabupaten, bahkan pusat untuk menyelesaikan semua persoalan yang dialami warga Labuhan Carik. (Andi/Ari