HomeMataram - Semakin menguatnya dugaan penyalahgunaan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Kota Mataram tahun 2009, berdampak psikologis kepada para kepala sekolah (kepsek). Sejumlah kepsek dikabarkan ramai-ramai mengembalikan fee dari proyek tersebut ke kas daerah. ‘’Mereka mungkin takut dengan kasus ini, sehingga ramai-ramai kembalikan uang,’’ kata Kajati NTB, Didiek Darmanto, SH, MH Jumat (3/12) kemarin.
Uang yang tidak diketahui nilainya itu sudah diserahkan ke Inspektorat Kota Mataram, untuk kemudian diserahkan ke kas daerah. ‘’Mereka kembalikan uang itu ke Inspektorat, saya tidak hafal angkanya. Kabarnya itu uang fee dari proyek DAK,’’ kata Kajati mempertegas informasi sebelumnya. Langkah sejumlah kepsek itu diapresiasi pihaknya sebagai bentuk sadar hukum, apalagi anggaran itu peruntukannya menyalahi aturan.
Namun dengan pengembalian itu, tidak berarti proses hukum kendor. Menurut Kajati, penyidikan atas pihak-pihak tertentu yang diduga tersangkut kasus ini terus gencar dilakukan setelah sebelumnya pejabat Dikpora, CTH ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek senilai Rp 21 miliar itu. Menurutnya, saat ini penyidik masih melengkapi data dan keterangan. Kajati bahkan meminta tim Intelejen gencar mengumpulkan informasi dan data tambahan. “Intelejen sudah saya minta lebih intens dan serius,” kata Kajati.
Dalam kasus itu, selain pihak eksternal, akan diincar juga kontraktor pelaksana. Kontraktor ini disebut Kejaksaan sebagai pihak eksternal. Namun kepastian soal penetapan status pihak eksternal itu belum dipastikannya. Suport data dari masyarakat tetap ditunggu pihaknya, dengan harapan semakin menguatkan penyidikan yang tengah berlangsung. (ris) Sumber: www.suarantb.com
Uang yang tidak diketahui nilainya itu sudah diserahkan ke Inspektorat Kota Mataram, untuk kemudian diserahkan ke kas daerah. ‘’Mereka kembalikan uang itu ke Inspektorat, saya tidak hafal angkanya. Kabarnya itu uang fee dari proyek DAK,’’ kata Kajati mempertegas informasi sebelumnya. Langkah sejumlah kepsek itu diapresiasi pihaknya sebagai bentuk sadar hukum, apalagi anggaran itu peruntukannya menyalahi aturan.
Namun dengan pengembalian itu, tidak berarti proses hukum kendor. Menurut Kajati, penyidikan atas pihak-pihak tertentu yang diduga tersangkut kasus ini terus gencar dilakukan setelah sebelumnya pejabat Dikpora, CTH ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek senilai Rp 21 miliar itu. Menurutnya, saat ini penyidik masih melengkapi data dan keterangan. Kajati bahkan meminta tim Intelejen gencar mengumpulkan informasi dan data tambahan. “Intelejen sudah saya minta lebih intens dan serius,” kata Kajati.
Dalam kasus itu, selain pihak eksternal, akan diincar juga kontraktor pelaksana. Kontraktor ini disebut Kejaksaan sebagai pihak eksternal. Namun kepastian soal penetapan status pihak eksternal itu belum dipastikannya. Suport data dari masyarakat tetap ditunggu pihaknya, dengan harapan semakin menguatkan penyidikan yang tengah berlangsung. (ris) Sumber: www.suarantb.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar