Home
Lombok Utara, - Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Paer Daya, Lombok Utara mengaku sangat kecewa atas ketidak hadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam acara workshop mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berlangsung selama dua hari di Tanjung kemarin.
Pasalnya, pelaksanaan workshop tersebut untuk membahas terkait keberadaan atau memepertegas posisi masyarakat adat di Lombok Utara dalam upaya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berbasis kearifan lokal, termasuk mendorong pihak eksekutif dan legslatif untuk terbentuknya perda terkait keberadaan masyarakat adat berikut dengan hak dan kewajibannya dalam melestarikan kearifan lokal yang dimiliki komunitas adat.
Ketua AMAN Paer Daya, Lombok Utara, Husnul Munadi pada Suara Komunitas Kamis (25/8) kemarin mengatakan, seharusnya momen seperti ini pihak eksekutif harus hadir karena masyarakat adat membutuhkan dukungan penuh dari wakil rakyat terkait tentang rancangan pembentukan peraturan daerah (perda) tentang keberadaan masyarkat adat dan kearifan lokal yang dimiliki Lombok Utara, “ungkpanya.
Hal senada juga dikatakan Anggota Dewan AMAN Pusat, Kamardi, SH, saat ini masyarakat adat mempertanyakan kebijakan eksekutif dan legeslatif dalam mendukung dan melestarikan kearifan lokal yang ada di Lombok Utara, karena beijakan terkait pembentukan dan penetapan perda menjadi ranahnya legeslatif, namun tidak hadir, “ungkap Kamardi menyayangkan.
Dikatakannya, semua materi untuk pemebentukan perda sudah ada mulai dari pemetaan, naskah hingga dukungan masyarakat sudah lengkap, namun dukungan dari legeslatif yang belum ada. “Kita sudah undang unsur ketua DPRD KLU tetapi tidak hadir, masak dari 25 anggota DPRD KLU tidak satu pun yang dapat hadir, “ungkapnya dengan nada tanya seranya mengatakan dari enam pemateri dalam kegiatan tersebut hanya satu pemateri yang tidak dapat disampaikan karena pihak DPRD yang tidak hadir, “tandasnya. (adam)
Pasalnya, pelaksanaan workshop tersebut untuk membahas terkait keberadaan atau memepertegas posisi masyarakat adat di Lombok Utara dalam upaya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berbasis kearifan lokal, termasuk mendorong pihak eksekutif dan legslatif untuk terbentuknya perda terkait keberadaan masyarakat adat berikut dengan hak dan kewajibannya dalam melestarikan kearifan lokal yang dimiliki komunitas adat.
Ketua AMAN Paer Daya, Lombok Utara, Husnul Munadi pada Suara Komunitas Kamis (25/8) kemarin mengatakan, seharusnya momen seperti ini pihak eksekutif harus hadir karena masyarakat adat membutuhkan dukungan penuh dari wakil rakyat terkait tentang rancangan pembentukan peraturan daerah (perda) tentang keberadaan masyarkat adat dan kearifan lokal yang dimiliki Lombok Utara, “ungkpanya.
Hal senada juga dikatakan Anggota Dewan AMAN Pusat, Kamardi, SH, saat ini masyarakat adat mempertanyakan kebijakan eksekutif dan legeslatif dalam mendukung dan melestarikan kearifan lokal yang ada di Lombok Utara, karena beijakan terkait pembentukan dan penetapan perda menjadi ranahnya legeslatif, namun tidak hadir, “ungkap Kamardi menyayangkan.
Dikatakannya, semua materi untuk pemebentukan perda sudah ada mulai dari pemetaan, naskah hingga dukungan masyarakat sudah lengkap, namun dukungan dari legeslatif yang belum ada. “Kita sudah undang unsur ketua DPRD KLU tetapi tidak hadir, masak dari 25 anggota DPRD KLU tidak satu pun yang dapat hadir, “ungkapnya dengan nada tanya seranya mengatakan dari enam pemateri dalam kegiatan tersebut hanya satu pemateri yang tidak dapat disampaikan karena pihak DPRD yang tidak hadir, “tandasnya. (adam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar