Tingkat Kehadiran SKPD Bahas Penanggulangan Kemiskinan Dinilai Masih Kurang

Lombok Utara - Wakil Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, SH MH mengatakan, tingkat kehadiran SKPD dalam acara pembahasan penanggulangan kemiskinan masih kurang.

Penilaian ditegaskan H. Najmul pada saat workshop dengan tema Strategi dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lombok Utara, 5/12/13 di aula kantor Bappeda KLU.

Wabup yang juga ketua tim penanggulangan kemiskinan KLU mengaku, bahwa tingkat kemiskinan di KLU menduduki urutan 10 dari seluruh kabupaten/kota di provinsi NTB. “Bila semua desa maju, maka secara otomotis KLU akan maju”, tegasnya didepan  kepala SKPD, camat, kepala desa, LSM dan pengurus Bumdes.

H. Najmul minta kepada Bappeda KLU untuk meningkatkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sampai Rp. 33 miliar sehingga per desa dapat memperoleh Rp. 1 miliar, sehingga pemerintah tidak perlu lagi memikirkan pembangunan  jalan, jembatan, karena akan dapat dibangun dengan ADD di masing-masing desa setempat dan dapat meningkatkan  peran lembaga keuangan Bumdes.

“Jadi kalau dananya Rp. 1 miliar perdesa yang dikelola oleh Bumdes, maka masyarakat tidak perlu lagi meminjam di Bank tapi cukup ke Bumdes, sehingga masalah penurunan angka kemiskinan mampu cepat teratasi”, jelasnya.

Sementara Kepala Bapeda Lombok Utara Ir. H. Nanang Matalata mengatakan, tujuan di laksanakan kegiatan tersebut adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian program pengentasan kemiskinan yang telah di lakuan oleh pemerintah Lombok Utara.

Selain itu, juga untuk mengetahui ke efektipan dan efesiensi pelaksanaan progam yang berkaitan dengan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program pemberdayaan masyarakat, progam berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sehingga dapat disusun program strategis dan langkah langkah pembinaan yang  terpadu berkesinambungan dan bersipat konseptual.

“Dengan kegiatan ini kita dapat meningkatkan fungsi kelompok kerja dan kelompok program TKPKD secara lebih baik dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi, terindentifikasinya semua permasalahan yang di hafapi TKPKD dalam melaksanakan tugasnya sekaligus mencari solusi pemecahan masalah sehingga secara keseluruhan mampu merumuskan program penanggulan kemiskinan yang berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di KLU”, harap Nanang Mattalata. (Kertamalip) www.suarakomunitas.net