Lombok Utara - Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Mariadi, S.Ag menilai, pendataan yang dilakukan Dinas Kesehatan terkait dengan penderita gizi buruk masih lemah.
“Saya lihat pemerintah KLU yang dalam hal ini Dikes masih lemah dalam melakukan pendataan khususnya terkait penderita gizi buruk, dan ini sangat kita sayangkan, karena seharusnya kita memiliki data yang akurat”, kata Mariadi.
Menurut politisi Golkar ini, seharusnya data yang dimiliki oleh Dikes itu adalah data yang akurat, sehingga penderita gizi buruk dari waktu ke waktu dapat terpantau dan bisa cepat dilakukan pengobatan.
Pendataan gizi buruk di sekolah-sekolah juga perlu dilakukan, baik itu di sekolah negeri dan swasta, dan untuk pengentasan gizi buruk di KLU, DPRD sepakat akan menganggarkan dana yang lebih banyak lagi. “Kita sepakat anggaran akan diporsikan lebih besar lagi untuk pengentasan gizi buruk,” jelasnya.
Diharapkan kepada Dikes KLU, selain melakukan pendataan, juga harus terus melakukan pembinaan dan penyuluhan ke masyarakat khususnya yang terkait dengan penderita gizi buruk.
“Saya lihat pemerintah KLU yang dalam hal ini Dikes masih lemah dalam melakukan pendataan khususnya terkait penderita gizi buruk, dan ini sangat kita sayangkan, karena seharusnya kita memiliki data yang akurat”, kata Mariadi.
Menurut politisi Golkar ini, seharusnya data yang dimiliki oleh Dikes itu adalah data yang akurat, sehingga penderita gizi buruk dari waktu ke waktu dapat terpantau dan bisa cepat dilakukan pengobatan.
Pendataan gizi buruk di sekolah-sekolah juga perlu dilakukan, baik itu di sekolah negeri dan swasta, dan untuk pengentasan gizi buruk di KLU, DPRD sepakat akan menganggarkan dana yang lebih banyak lagi. “Kita sepakat anggaran akan diporsikan lebih besar lagi untuk pengentasan gizi buruk,” jelasnya.
Diharapkan kepada Dikes KLU, selain melakukan pendataan, juga harus terus melakukan pembinaan dan penyuluhan ke masyarakat khususnya yang terkait dengan penderita gizi buruk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar