Di KLU Kekeringan Tahun Ini Diprediksi Lebih Parah Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Iwan Marat Asmara, S.Sos, memprediksi tingkat kekeringan tahun ini di Lombok Utara akan lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, BPBD KLU lebih dini mendata titik-titik rawan kekeringan yang berdampak terhadap kecukupan air bersih masyarakat di titik rawan itu. Kepada Suara NTB, Rabu (20/6), Iwan menjelaskan hingga saat ini pihaknya telah menginventarisir titik rawan kekeringan di lima kecamatan yang ada di KLU. Tak menyebut data pasti titik rawan itu, namun Iwan mengakui terjadi tambahan titik yang membutuhkan suplai air bersih dari pemerintah. ‘’Perkiraan kita, tingkat kekeringan tahun ini lebih parah dari sebelumnya. Karena meskipun hujan masih terjadi di beberapa titik, namun banyak titik-titik yang mulai kesulitan air bersih," ujar Iwan, sembari menyebut titik rawan di Pemenang yang belum masuk ke BPBD hingga hari kemarin. Ia mengatakan, dalam beberapa hari ke depan sudah dapat diketahui berapa jumlah titik keseluruhan yang mesti ditanggulangi kebutuhan air bersihnya. Penanggulangan tahun ini masih mengacu pada pola lama dengan distribusi air bersih ke tandon-tandon yang tersedia. Catatan BPBD, di lima kecamatan tersebar 30 tandon, dominan di Kecamatan Bayan. Tahun ini tak ada penambahan tandon karena tak ada anggaran untuk pengadaan dimaksud. Namun tahun ini, tandon ini akan diusulkan untuk dapat diadakan tahun 2013. Menurutnya keempat armada pengakut air bersih yang ada masing-masing di Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Nakertrans, Dinas PU dan BPBD akan dioptimalkan pelayanannya. Bagi warga di titik yang memiliki tandon, air bersih akan disalurkan langsung. Sedangkan bagi warga yang belum tersedia tandonnya, diminta untuk bersurat ke BPBD atau SKPD terkait agar suplai air bersih dapat dialokasikan langsung. "Hanya saja, untuk titik rawan yang bisa ditalangi yang ada akses jalannya, karena kalau tak ada, mobil pengangkut juga tak bisa masuk," ucapnya. Iwan melanjutkan, belum memastikan kapan akan dimulai penyaluran air bersih ini, menyusul masih melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika masyarakat segera melayangkan surat pengajuan, maka secepatnya air bersih akan dialokasikan. Iwan menyebut, alokasi air bersih pada waktunya akan digelar dalam dua bulan secara berturut-turut. Bantuan Rp 5 Miliar Belum Dilaporkan Hal lain yang menjadikan kinerja BPBD terganjal untuk mendapat bantuan pusat, kata Iwan, yakni belum dilaporkannya penggunaan dana bantuan bencana tahun 2009 di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, serta persoalan aset mencakup bantuan itu. Catatan BPBD, pada tahun 2009, BPBD belum terbentuk sehingga Dinas PU Tamben KLU yang dipercaya mengendalikan anggaran itu. "Saya ditelepon oleh Pak Dirjen langsung, beliau meminta bantuan Rp 5 miliar untuk bencana di Desa Bentek tahun 2009 segera dilaporkan. Saya kurang paham bentuknya seperti apa. Dampak belum dilaporkannya anggaran itu, pusat belum mau memperhatikan BPBD KLU dalam 2 tahun terakhir," tandas Iwan. Iwan mengakui, belum mau menembuskan persoalan ini ke pimpinan daerah. Namun demikian, ia berupaya untuk melakukan pendekatan persuasif kepada SKPD terkait. Sehingga tahapan pertanggungjawaban pelaporan dana dan aset senilai itu, sudah mencapai 80 persen. (joe)

Lombok Utara - Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Iwan Marat Asmara, S.Sos, memprediksi tingkat kekeringan tahun ini di Lombok Utara akan lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, BPBD KLU lebih dini mendata titik-titik rawan kekeringan yang berdampak terhadap kecukupan air bersih masyarakat di titik rawan itu.

Kepada Suara NTB, Rabu (20/6), Iwan menjelaskan hingga saat ini pihaknya telah menginventarisir titik rawan kekeringan di lima kecamatan yang ada di KLU. Tak menyebut data pasti titik rawan itu, namun Iwan mengakui terjadi tambahan titik yang membutuhkan suplai air bersih dari pemerintah.

‘’Perkiraan kita, tingkat kekeringan tahun ini lebih parah dari sebelumnya. Karena meskipun hujan masih terjadi di beberapa titik, namun banyak titik-titik yang mulai kesulitan air bersih," ujar Iwan, sembari menyebut titik rawan di Pemenang yang belum masuk ke BPBD hingga hari kemarin.

Ia mengatakan, dalam beberapa hari ke depan sudah dapat diketahui berapa jumlah titik keseluruhan yang mesti ditanggulangi kebutuhan air bersihnya. Penanggulangan tahun ini masih mengacu pada pola lama dengan distribusi air bersih ke tandon-tandon yang tersedia. Catatan BPBD, di lima kecamatan tersebar 30 tandon, dominan di Kecamatan Bayan. Tahun ini tak ada penambahan tandon karena tak ada anggaran untuk pengadaan dimaksud. Namun tahun ini, tandon ini akan diusulkan untuk dapat diadakan tahun 2013.

Menurutnya keempat armada pengakut air bersih yang ada masing-masing di Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Nakertrans, Dinas PU dan BPBD akan dioptimalkan pelayanannya. Bagi warga di titik yang memiliki tandon, air bersih akan disalurkan langsung. Sedangkan bagi warga yang belum tersedia tandonnya, diminta untuk bersurat ke BPBD atau SKPD terkait agar suplai air bersih dapat dialokasikan langsung.

"Hanya saja, untuk titik rawan yang bisa ditalangi yang ada akses jalannya, karena kalau tak ada, mobil pengangkut juga tak bisa masuk," ucapnya.

Iwan melanjutkan, belum memastikan kapan akan dimulai penyaluran air bersih ini, menyusul masih melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika masyarakat segera melayangkan surat pengajuan, maka secepatnya air bersih akan dialokasikan. Iwan menyebut, alokasi air bersih pada waktunya akan digelar dalam dua bulan secara berturut-turut.

Bantuan Rp 5 Miliar Belum Dilaporkan

Hal lain yang menjadikan kinerja BPBD terganjal untuk mendapat bantuan pusat, kata Iwan, yakni belum dilaporkannya penggunaan dana bantuan bencana tahun 2009 di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, serta persoalan aset mencakup bantuan itu. Catatan BPBD, pada tahun 2009, BPBD belum terbentuk sehingga Dinas PU Tamben KLU yang dipercaya mengendalikan anggaran itu.

"Saya ditelepon oleh Pak Dirjen langsung, beliau meminta bantuan Rp 5 miliar untuk bencana di Desa Bentek tahun 2009 segera dilaporkan. Saya kurang paham bentuknya seperti apa. Dampak belum dilaporkannya anggaran itu, pusat belum mau memperhatikan BPBD KLU dalam 2 tahun terakhir," tandas Iwan.

Iwan mengakui, belum mau menembuskan persoalan ini ke pimpinan daerah. Namun demikian, ia berupaya untuk melakukan pendekatan persuasif kepada SKPD terkait. Sehingga tahapan pertanggungjawaban pelaporan dana dan aset senilai itu, sudah mencapai 80 persen. (joe) Sumber: suarantb.com