Jasman : Eksekutif Dalangi Aksi Pengepungan Pol PP

LOMBOK UTARA - Ketua Komisi I DPRD KLU, Jasman Hadi, menilai aksi pengepungan geudng DPRD KLU oleh puluhan Sat Pol PP dalam rapat koordinasi ekskuitf dengan legilaitf terkait pembahasan Draf APBD 2012 beberap waktu lalu itu tidak lain adalah rekayasa eksekuitf.

“Dalam pristiwa ini ada indikasi bahwa aksi penepungan puluhan Sat Pol PP minggu lalu itu adalah rekayasa eksekuitf,” ungkap Jasmna Hadi dihadapan sejumlah wartawan di ruangannya rabu (21/12).

Lebih lanjut Jasman menjelaskan, ini bisa dilihat dari banyaknya kejanggalan dalam aksi itu, mulai dari sikap diam sekda dalam ruangan meski mengetahui aparaturnya telah menganggu jalannya sidang, hingga sikap berani dari Sat Pol PP yang merangsek masuk ke ruanagn tanpa ada kompirmasi terlebih dahulu yang tanpa pernah beripikr akan resistensi yang ditimbulkan.

“Aksi unjuk kekuatan para sat Pol PP itu berlangsung lebih dari 15 menit, bahkan mereka menendang-nendang dan memukul tamang hingga membuat gaduh serta menganggu jalannya sidang, namun anehnya sekda tidak segera mengambil tindakan, bahkan seperti mengamini kejadian itu,” jelasnya.

Seharusnya, lanjut Jasman, Sekda cepat mengambil tindakan dengan menyuruh grombolan Pol PP itu keluar menginggalkan ruangan, jangan dibiarkan melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, karena mengganggu jalannya sidang, dan sekdalah yang seharusnya orang pertama yang mengintruksikan kepada bawahannya, bukan ketua DPR.

Pimpinan sidang mengintruksikan agar Para Pol PP segera meninggalkan ruangan, bahkan hingga tiga kali, tapi mereka tetap tidak mau keluar ruangan, tidak hanya itu, ketua sidang juga sudah meminta maaf atas nama pribadi-pribadi dewan dan lembaga, namun tetap juga bersikeras, semakin berutal.

“Yang dikacaukan ini rapat resmi, dan dilakukan dihadapan para pejabat eselon II, yang notebene adalah atasan mereka, sangat tidak terhormat, apalagi dengan menunjukan sikap-sikap yang tidak terpuji seperti itu, tapi aneh, sekda hanya diam saja, dan baru bereaksi setelah semua terjadi,” katanya lagi.

Ditempat terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda KLU, H L Darma, saat dikompirmsi wartawan terkait tudingan komisi I tersebut mengatakan, tidak ada sangkut pautnya dengan aksi pol pp itu, tiba-tiba saja pristiwa itu terjadi.

“Informasi yang kami dapat memang 2 hari sebelumnya Pol PP telah menemui ketua dprd terkait kalimat yang dinilai menyinggung itu, tapi kalau prihal rencana aksi Pol PP itu kami sama sekali tidak tahu, terjadi begitu saja,” tegasnya kepada radar Lombok (23/12) kemarin.

Sementara, buntut dari stagnan pembahasan APBD 2012 ini menyebabkan berbagai spekulasi ditengah masyarakat KLU, ada yang menilai legislatif dan eskekuitf lamban dalam mengambil sikap, namun tidak sedikit juga yang menilai ada tarik ulur kepentingan yang terjadi antara legislative dengan eksekuitf terkait adanya pengajuan komposisi anggaran yang belum menemui kata sepakat.