Home
Lombok Timur – Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten kedua yang memiliki kasus penyimpangan terbesar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) setelah Kabupaten Lombok Barat. Adanya Penyimpangan tersebut disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program ini.
Demikian dikatakan Eka Wahyulia, Fasilitator Kabupaten (Faskab) Lombok Timur saat memberikan materi dalam rangkaian kegiatan Training Of Trainer (TOT) bagi Tim Pelatih Masyarakat (TPM) di Pondok Santai Kelurahan Kembang Sari – Selong (Jum’at, 21/10/2011).
Alasan inilah yang kemudian menjadikan TOT ini sangat penting untuk dilaksanakan, agar masyarakat tidak lagi dapat dibohongi oleh para pelaku PNPM, baik di Tingkat Desa maupun di Tingkat Kecamatan. "Peran TPM ini nantinya sangat dibutuhkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kapasitas masyarakat setempat.” katanya.
Terkait dengan statemen yang dilontarkan tersebut, M. Noor Anwardi salah seorang peserta yang juga Kepala Desa Prian Kec. Montong Gading, mengatakan, penyimpangan yang sering terjadi disebabkan adanya monopoli kerja oleh Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknis (FT). "Semua kegiatan perencanaan diserahkan kepada FK – FT, bahkan sampai PNPM ini mau berakhir, tidak terlihat adanya transfer ilmu dari fasilitator kepada kader – kader yang ada di desa, terutama dalam hal perencanaan. Padahal tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat", tegas M. Noor.
Hal tersebut dibenarkan oleh Faskab, namun apa yang sering dilakukan bukan semata – mata keinginan dari FK – FT.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Faskab, bahwa hal itu dipicu oleh kurangnya koordinasi dan pemahaman terhadap tupoksi dari para pelaku PNPM di tingkat desa. Seringkali terjadi ketidakharmonisan antar – pelaku karena tidak memahami tupoksinya masing – masing, sehingga segala sesuatunya selalu diserahkan kepada FK – FT, terutama hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Faskab, bahwa hal itu dipicu oleh kurangnya koordinasi dan pemahaman terhadap tupoksi dari para pelaku PNPM di tingkat desa. Seringkali terjadi ketidakharmonisan antar – pelaku karena tidak memahami tupoksinya masing – masing, sehingga segala sesuatunya selalu diserahkan kepada FK – FT, terutama hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan.
Karenanya, melalui kegiatan TOT ini, para calon pelatih diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua elemen masyarakat serta para pelaku PNPM, sehingga masing – masing dapat bekerja dengan baik, dan tahu apa yang harus dilakukan. (JHD/sk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar