Home
Lombok Utara - Kedatangan ratusan aparat TNI/Polri dan Sat Pol PP NTB ke gili Trawangan untuk melakukan penertiban miras, premanisme dan Narkoba di kawasan gili Trwangan terus mendapat soroton dan dkritikan karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap jumlah kunjugan wisatawan termasuk akan merusak citra kawasan wisata tiga gili sebagai ikon pariwisata dunia.
Bahkan berdasarkan data dari pemerintah desa setempat, pasca kedatangan TNI/Polri dan Sat Pol PP NTB itu sebanyak 1.636 orang wisatawan pindah ke pulau Bali karena merasa tidak nyaman bahkan beranggapan kawasan Gili Trawangan tidak aman untuk di kunjungi. Tak hanya itu bulan Juli dan Agustus bisanya hotel atau penginanapan sudah full booking (penuh) termasuk banyak rumah penduduk yang disewakan sebagai penginpan tetapi saat ini masih banyak yang kosong.
Hal tersebut dikatakan Kepala Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Haji Muhamad Taufik, saat menerima kedatangan rombongan Pansus Gili Trawangan Minggu (31/7) kemarin yang akan melakukan kros cek terkait kedatangan ratusan aparat keamanan itu.
Menurut Taufik, sejak kedatangan ratusan aparat gabungan tanggal 26 Juli hingga tanggal 28 Juli 2011, sebanyak 1.636 wisatawan yang pindah Bali menggunakan Fast Boat (kapal cepat-red). “Itu baru lewat kapal cepat saja, belum kita hitung yang langsung dari Trawangan ke Pelabuhan Bangsal Pemenang, “ungkapnya.
Dikatkaanaknyan, kedatangan ratusan aparat tersebut juga tidak ada konfirmasi dan pemberitahuan dengan pememerintah desa maupun dusun. “Benar ini NKRI dan mereka (aparat-red) juga mengemban tugas, tetapi paling tidak harus ada permisi dong kepada tuan rumah, “sebutnya.
Aparat datang ke gili hanya melakukan pendataan tanah pada masyarakat yang berada di lahan PT.Wanawisata Alam Hayati (PT.WAH), bukan persoalan miras dan lainnya.”Mereka tanya warga dapat tanah dari mana, perolehan ijin dari mana, kenapa berani tinggal di lahan ini, “ungkap Taufik.
Setelah sekitar 30 menit Panus Gili Trawangan yang di ketuai Jasman Hadi berdialong dengan Kepala Desa setempat, Pansus kemudian beranjak ke Posko operasi gabungan yang berada di lahan sengketa PT.WAH. Rombongan kemudian diterima oleh beberapa perwira dari TNI AD, Polri TNI AL termasuk dari Pol PP NTB dan Denpom.
Sementara Kasat Intel Kam Polda NTB, AKP Hurri Nugroho,SH.MH didepan pansus Gili Trawangan mengaku hanya menjalankan tugas dari Kapolda.” Kami hanya menjalankan tugas, “katanya.
Ia juga membatah kalau Aparat TNI/Polri yang melakukan pendataan tanah. “Kami tidak melakukan pendataan tanah, yang mendata dari pemda Provinsi dalam hal ini BPN dan Kesbangpoldagri NTB. “Mereka yang mendata, baik soal kepemilikan, asal perolehan tanah dan perizinan, “sebutnya.
Di Trawangan lanjut Hurri, ada pelaku bisnis yang resmi dan tidak resmi. “Yang tidak resmi inilah yang keberatan dengan kedatangan kami, “tandasnya.
Ditemui terpisah Ketua Pansus Gili Trawangan, Jasman Hadi menyatakan, persoalan miras dan premansime bukan menjadi tujuan sebenarnya, tetapi masalah PT.WAH itu yang ditonjolkan. “Data yang berhasil kita dapatkan akan menjadi catatan dan laporan pansus untuk bekerja dan bertemu langsung dengan DPRD NTB dan DPR RI dan pihak terkait lainnya, “tukasnya.
Sementara sekretris Pansus Gili Trawangan, Ardianto, SH sangat menyayangkan dan memepertanyakan sikap Pemprov NTB yang melibatkan TNI/ Polri dalam melakukan pendataan tanah. “Ini yang aneh kenapa Pemprov NTB libatkan TNI/Polri mendata tanah, “ungkapanya dengan nada tanya, seraya mengatakan Pansus juga akan menjadwalkan ke BPN Pusat, Menhankam, dan Mabes Polri. (adam)
Bahkan berdasarkan data dari pemerintah desa setempat, pasca kedatangan TNI/Polri dan Sat Pol PP NTB itu sebanyak 1.636 orang wisatawan pindah ke pulau Bali karena merasa tidak nyaman bahkan beranggapan kawasan Gili Trawangan tidak aman untuk di kunjungi. Tak hanya itu bulan Juli dan Agustus bisanya hotel atau penginanapan sudah full booking (penuh) termasuk banyak rumah penduduk yang disewakan sebagai penginpan tetapi saat ini masih banyak yang kosong.
Hal tersebut dikatakan Kepala Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Haji Muhamad Taufik, saat menerima kedatangan rombongan Pansus Gili Trawangan Minggu (31/7) kemarin yang akan melakukan kros cek terkait kedatangan ratusan aparat keamanan itu.
Menurut Taufik, sejak kedatangan ratusan aparat gabungan tanggal 26 Juli hingga tanggal 28 Juli 2011, sebanyak 1.636 wisatawan yang pindah Bali menggunakan Fast Boat (kapal cepat-red). “Itu baru lewat kapal cepat saja, belum kita hitung yang langsung dari Trawangan ke Pelabuhan Bangsal Pemenang, “ungkapnya.
Dikatkaanaknyan, kedatangan ratusan aparat tersebut juga tidak ada konfirmasi dan pemberitahuan dengan pememerintah desa maupun dusun. “Benar ini NKRI dan mereka (aparat-red) juga mengemban tugas, tetapi paling tidak harus ada permisi dong kepada tuan rumah, “sebutnya.
Aparat datang ke gili hanya melakukan pendataan tanah pada masyarakat yang berada di lahan PT.Wanawisata Alam Hayati (PT.WAH), bukan persoalan miras dan lainnya.”Mereka tanya warga dapat tanah dari mana, perolehan ijin dari mana, kenapa berani tinggal di lahan ini, “ungkap Taufik.
Setelah sekitar 30 menit Panus Gili Trawangan yang di ketuai Jasman Hadi berdialong dengan Kepala Desa setempat, Pansus kemudian beranjak ke Posko operasi gabungan yang berada di lahan sengketa PT.WAH. Rombongan kemudian diterima oleh beberapa perwira dari TNI AD, Polri TNI AL termasuk dari Pol PP NTB dan Denpom.
Sementara Kasat Intel Kam Polda NTB, AKP Hurri Nugroho,SH.MH didepan pansus Gili Trawangan mengaku hanya menjalankan tugas dari Kapolda.” Kami hanya menjalankan tugas, “katanya.
Ia juga membatah kalau Aparat TNI/Polri yang melakukan pendataan tanah. “Kami tidak melakukan pendataan tanah, yang mendata dari pemda Provinsi dalam hal ini BPN dan Kesbangpoldagri NTB. “Mereka yang mendata, baik soal kepemilikan, asal perolehan tanah dan perizinan, “sebutnya.
Di Trawangan lanjut Hurri, ada pelaku bisnis yang resmi dan tidak resmi. “Yang tidak resmi inilah yang keberatan dengan kedatangan kami, “tandasnya.
Ditemui terpisah Ketua Pansus Gili Trawangan, Jasman Hadi menyatakan, persoalan miras dan premansime bukan menjadi tujuan sebenarnya, tetapi masalah PT.WAH itu yang ditonjolkan. “Data yang berhasil kita dapatkan akan menjadi catatan dan laporan pansus untuk bekerja dan bertemu langsung dengan DPRD NTB dan DPR RI dan pihak terkait lainnya, “tukasnya.
Sementara sekretris Pansus Gili Trawangan, Ardianto, SH sangat menyayangkan dan memepertanyakan sikap Pemprov NTB yang melibatkan TNI/ Polri dalam melakukan pendataan tanah. “Ini yang aneh kenapa Pemprov NTB libatkan TNI/Polri mendata tanah, “ungkapanya dengan nada tanya, seraya mengatakan Pansus juga akan menjadwalkan ke BPN Pusat, Menhankam, dan Mabes Polri. (adam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar