Dewan Angkat Bicara Soal Pengiriman TNI/Polri Ke Trawangan

Lombok Utara - Pengiriman Ratusan aparat TNI/Polri yang dilakukan Mapolda NTB bersama pihak TNI, dalam operasi kamtibmas yang akan merazia aksi premanisme, Narkoba,miras dan aksi penyerobotan tanah oleh beberapa warga, sejak selasa lalu itu, membuat dewan angkat bicara dan menilai semua itu sebagai tindakan over protecting pihak keamanan dan hanya akan merugikan rakyat dari aspek ekonomi.

Selain itu, keberadaan pasukan dengan posisi bagaikan situasi darurat perang dipulau yang selama ini menjadi gantungan hidup daerah Kabupaten Lombok Utara itu, sudah pasti akan mengganggu aktivitas dan angka kunjungan wisatawan, yang tentu saja mengancam terjadinya defisit PAD untuk membangun daerah KLU.

Hal itu dikatakan, Djekat Demung, anggota komisi I DPRD KLU kepada wartawan, Jumat (29/7) kemarin menyikapi terjadinya kemerosotan jumlah wisatawan di Trawangan pasca operasi Mapolda tersebut. “Kalau hanya ingin merazia aksi premanisme, miras dan narkoba, mengapa kepolisian harus mendatangkan ratusan aparat ditambah, puluhan pasukan TNI bersenjata laras panjang, sehingga memunculkan anggapan bahwa negara sedang dalam kondisi terancam oleh pengedar narkoba dan preman.

Dikatakannya, jika memang karena maraknya narkoba dan preman di Trawangan, apakah separah itu dibanding kota Mataram yang jauh lebih besar potensi peredaran narkoba dan premanisasi, sehingga harus mendatangkan bala tentara perang. “Saya menduga tidak terbangun koordinasi antara kepolisian, TNI dan Gubernur dengan bupati KLU, sehingga terjadi operasi yang tidak diketahui penguasa wilayah,” cetus Djekat.

Politisi senior Partai Golkar itu mensinyalir kegiatan operasi Gatarin Polda NTB itu, berhubungan erat dengan carut-marutnya sengketa tanah Trawangan antara warga dengan PT.WAH, dimana warga tetap bersikukuh menolak berdamai dengan PT.WAH, karena sertifikat HGB perusahaan itu, sudah batal setelah ditelantarkan selama 15 tahun.

“Pertanyaannya, apa dasar polisi dan TNI menertibkan obyek lahan sengketa yang hingga saat ini belum memiliki ketetapan atau putusan hukum yang jelas dari pengadilan. Tidak hanya itu, sejak kapan dan aturan dari mana, aparat TNI masuk intervensi pada masalah perdata, kecuali terhadap penangan teroris yang memang menjadi domain kita bersama untuk mengatasi,” katanya lagi.

Hal seda juga dikatakan Wakil Ketua DPRD KLU, Syarifudin, SH, apa yang dilakukan aparat tentu demi kebaikan masyarakat secara umum, namun yang menjadi pertayaan apa yang sebenarnya mau ditertibkan di kawasan pariwisata Gili Trawangan, narkoba atau gili termasuk daerah konflik, “ungkap Syarifudin.

Selama ini kawasan tiga gili tidak pernah terjadi persoalan yang dapat mengancam keamanan Negara atau pemerintahan bahkan gili menjadi pantaua pemerintah pusat karena menjadi ikon dunia pariwsisata andalan, “sebutnya.
Dengan adanya aparat keamanan yang bersenjata lengkap tentu aka nada dampak yang harus difikirkan, wisatawan akan takut termasuk imej gili sebgai ikon pariwista akan rusak dimata dunia karena dinilai gili tidak aman dan tidak steril lagi. “Apa pun dalih kita anggapan itu pasti akan berkembang, “ungkap Syarif menambahkan.
Anggota Pansus Gili Trawangan Ardianto, SH menyatakan, status hukum lahan Gili Trawangan belum diputuskan jadi keliru besar kalau ada aparat yang masuk untuk melakukan penertiban. “kita jangan terlalu mengada-ada dan mencari-cari alasan yang tidak masuk akal, “ungkap Politisi dari Partai PPRN ini.

Lalu sejauh mana Pansus Gili Trawangan bekerja?” Pansus akan mengeluarkan rekomendasi berdasarkan fakta dan data tetapi setelah bertemu dengan DPRD NTB, BPN Pusat dan DPR RI. Setelah rekomendasi ini keluar maka akan menjadi domain pemerintah terkait untuk melakukan tindakan dan upaya penyelesaian, “tukasnya.

Sementara informasi yang didapatkan wartawan dilapangan menyebutkan, dari hasil pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah tanggal 8 Juli lalu di Mapolda NTB, pemda KLU menyetujui dilakukannya operasi penertiban di Trawangan dengan menempatkan ratusan anggota TNI dan Polri meski sejumlah pimpinan daerah mempertanyakan dampak yang di akibatkan jika para pasukan bersenjata itu ditempatkan di daerah pariwisata terbesar di KLU itu. (adam)