HomeMataram-Dua Anggota DPRD NTB dan semua unsur yang mendapat rekomendasi Pengurus Besar (PB) Nahdatul Wathan (NW) di DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta ditarik. Jika tidak, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) NTB melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW).
Persoalan itu bermula dari surat Nomor: A-045/PWNTB-Sek/IV/2011 tertanggal 24 Mei 2011 tentang permohonan kesediaan waktu Ketua PB NW KH Zainul Majdi untuk menerima utusan DPW PBB NTB. Surat ditandatangani langsung oleh Ketua DPW PBB NTB DR KH Zulkifli Muhadli dan Sekretaris Lalu Sahabuddin serta Ketua MPW PBB NTB DR H Mahrip dan Ketua BKW PBB NTB H Syahdan SH.
Utusan yang dimaksud yaitu Wakil Ketua 1 DPW PBB NTB H Lalu Moh Syamsir, Sekretarus Lalu Sahabuddin, Bendahara Zulkarnain, Ketua DPC Kabupaten Bima Ahmad SP dan Ketua DPC Kabupaten Loteng Lalu Arif Rahman Hakim.
Agenda yang akan dibahas yaitu meminta ketegasan Ketua PB NW untuk menarik semua kader yang mendapat rekomendasi dari pengurus PB NW yang sekarang duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota yang mewakili PBB.
Sekretaris DPW PBB NTB Lalu Sahabuddin membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan, komunikasi politik dengan Ketua PB NW KH Zainul Majdi pernah dijalankan beberapa waktu lalu. Namun, tidak ada titik temu lantaran KH Zainul Majdi justru meminta kehadiran Ketua DPW PBB NTB DR KH Zulkifli Muhadli SH MM dan Ketua MPW PBB NTB DR H Mahrip SE MM.
Kendati demikian, pihaknya tetap meminta agar KH Zainul Majdi menarik kader yang mendapat rekomendasi PB NW yaitu dua dari Anggota DPRD NTB dan semua Anggota DPRD Kabupaten Lotim. "Intinya kita minta PB NW menarik kadernya. Jika tidak mau ditarik, maka akan dilakukan tindakan berdasarkan aturan partai yaitu PAW," ujar Lalu Sahabuddin kepada wartawan, Sabtu (18/6/2011).
Menurut dia, aturan partai tetap ditegakkan, tapi sebelum hal itu dijalankan tentunya komunikasi politik tetap dilaksanakan. "Kalau ada orang pindah partai tentu partai itu akan menegakkan aturannya, dan itu tidak saja PBB, tapi semua partai," ujarnya.
Persoalan penarikan kader itu juga, lanjut Sahabuddin bukan lantaran kekecewaan PBB terhadap perpindahan KH Zainul Majdi ke partai Demokrat. Tapi, penegakan aturan partai berdasarkan ADART partai.
"Kita tetap meminta melalui komunikasi politik untuk menarik kadernya. Sekali lagi, kalau tidak kita akan mengambil langkah terakhir yaitu PAW," ungkapnya. (Deo)
Persoalan itu bermula dari surat Nomor: A-045/PWNTB-Sek/IV/2011 tertanggal 24 Mei 2011 tentang permohonan kesediaan waktu Ketua PB NW KH Zainul Majdi untuk menerima utusan DPW PBB NTB. Surat ditandatangani langsung oleh Ketua DPW PBB NTB DR KH Zulkifli Muhadli dan Sekretaris Lalu Sahabuddin serta Ketua MPW PBB NTB DR H Mahrip dan Ketua BKW PBB NTB H Syahdan SH.
Utusan yang dimaksud yaitu Wakil Ketua 1 DPW PBB NTB H Lalu Moh Syamsir, Sekretarus Lalu Sahabuddin, Bendahara Zulkarnain, Ketua DPC Kabupaten Bima Ahmad SP dan Ketua DPC Kabupaten Loteng Lalu Arif Rahman Hakim.
Agenda yang akan dibahas yaitu meminta ketegasan Ketua PB NW untuk menarik semua kader yang mendapat rekomendasi dari pengurus PB NW yang sekarang duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota yang mewakili PBB.
Sekretaris DPW PBB NTB Lalu Sahabuddin membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan, komunikasi politik dengan Ketua PB NW KH Zainul Majdi pernah dijalankan beberapa waktu lalu. Namun, tidak ada titik temu lantaran KH Zainul Majdi justru meminta kehadiran Ketua DPW PBB NTB DR KH Zulkifli Muhadli SH MM dan Ketua MPW PBB NTB DR H Mahrip SE MM.
Kendati demikian, pihaknya tetap meminta agar KH Zainul Majdi menarik kader yang mendapat rekomendasi PB NW yaitu dua dari Anggota DPRD NTB dan semua Anggota DPRD Kabupaten Lotim. "Intinya kita minta PB NW menarik kadernya. Jika tidak mau ditarik, maka akan dilakukan tindakan berdasarkan aturan partai yaitu PAW," ujar Lalu Sahabuddin kepada wartawan, Sabtu (18/6/2011).
Menurut dia, aturan partai tetap ditegakkan, tapi sebelum hal itu dijalankan tentunya komunikasi politik tetap dilaksanakan. "Kalau ada orang pindah partai tentu partai itu akan menegakkan aturannya, dan itu tidak saja PBB, tapi semua partai," ujarnya.
Persoalan penarikan kader itu juga, lanjut Sahabuddin bukan lantaran kekecewaan PBB terhadap perpindahan KH Zainul Majdi ke partai Demokrat. Tapi, penegakan aturan partai berdasarkan ADART partai.
"Kita tetap meminta melalui komunikasi politik untuk menarik kadernya. Sekali lagi, kalau tidak kita akan mengambil langkah terakhir yaitu PAW," ungkapnya. (Deo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar