Kemiskinan di KLU Diatas Rata-Rata Nasional

Lombok Utara - Kemiskinan yang terejadi di Kabupaten Lombok Utara jauh diatas rata-rata secara nasional yaitu mencapai 43,14 persen. Dan ini merupakan tantangan awal di daerah yang dikenal dengan sebutan Dayan Gunung. 

Hal tersebut dikemukakan Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH ketka membuka smiloka DPRD PNPM-MP KLU yang berlangsung di gedung dewan setempat 17/9 kemarin yang dihadiri para pejabat, SKPD, kepala desa, BPD, tokoh masyarakat dan BKAD PNPM se KLU. 

Menurut Bupati, bila melihat konsep awal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yakni dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan prosentasi kemiskinan di KLU tertinggi diantara kabupaten yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Untuk mengatasi kemiskinan ini, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan 2,5 persen pertahun. “Kita sekarang lebih baik memberikan masyarakat itu kailnya daripada ikannya. Artinya kita lakukan pemberdayaan terhadap warka kita yang katagori miskin daripada terus menerus memberikan bantuan”, jelas bupati. Khusus dana PNPM di KLU, sejak tahun 2003 hingga sekarang sudah mencapai sekitar Rp. 54 miliar. 

Sementara pada tahun 2010 lalu, total dana PNPM sebesar Rp. 9,750 miliyar yang dibagi di lima kecamatan yaitu, Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan. 

Wakil bupati KLU, H. Najmul Ahyar, SH.MH ketika memaparkan data jumlah warga miskin di KLU mengungkapkan dari jumlah penduduk KLU 218.073 jiwa, 124.488 atau 57,09 persen diantaranya penduduk miskin. Dan angka ini sudah mampu diturunkan menjadi 43,17 persen. 

Pada Kluster 1: untuk mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, pemerintah KLU telah melakukan evaluasi program tahun 2010 dengan menggelontorkan beberapa program antara lain: distribusi Raskin bagi 124.488 KK dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.963.136.000,- Jamkesmas, Jamkesda provinsi, Bansos Kabupaten untuk 122.945 jiwa dengan anggaran dana Rp. 11.341430.000,- 

Kluster 2: mendorong tumbuh dan kembangkan lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat pedesaan meliputi beberapa bidang yaitu : pertanian dengan alokasi dana Rp. 14.039.844.900,- Perkebunan dengan anggaran Rp.1.260.695.000. 

Anggaran Peternakan, 2.793.195.000,- bidang kehutanan, Rp. 2.122.638.600, bidang PU, pertambangan dan energi (pengadaan Kontruksi dan pemeliharaan jalan) Rp. 2.402.714.970,- Bidang perhubungan, Rp. 26.755.772.558, bidang komunikasi, 315.015.950, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 13.860.000, bidang KB, Rp. 1.029.446.700 dan beberapa bidang lainnya. (ari)