Sabtu, 12 November 2011

DAFTAR PEROLEHAN SEMENTARA MEDALI SEA GAMES

Daftar perolehan sementara medali kontingen peserta SEA Games 2011 di Jakarta dan Palembang, Sabtu hingga pukul 12.30 WIB (emas, perak, perunggu, jumlah).

1. Indonesia 7 -  9  - 1 =  17

2. Singapura 3 - 3 -  4  = 10

3. Thailand 3 -  0 -  5  = 8

4. Filipina 1 -  1  - 1  = 3

5. Vietnam 1 -  0 -  2  = 3

6. Myanmar 0  - 2 - 1  = 3

7. Malaysia 0 - 0  - 1  = 1

8. Timor Leste 0 0 0 0

9. Laos 0 0 0 0

10. Brunei Darussalam 0 0 0 0

11. Kamboja 0 0 0 0
Selengkapnya... »»  

FK PNPM Bayan Tak Akan Tolerir Terhadap Penyelewengan Dana Program

Lombok Utara - Fasilitator PNPM Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Asrin Tombili, S.Sos, menegaskan tak akan tolerir terhadap oknum pelaku yang menyelewengkan pelaksanaan program, baik itu pelaku ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa.

Penegasan tersebut disampaikan didepan puluhan  Tim Penulis Usulan (TPU) dan  Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang mengikti pelatihan di aula kantor camat Bayan (12/11/11).

“Jika ditemukan adanya oknum pelaku yang melakukan penyelewengan dalam pelaksanaan program, kita tak akan melindunginya. Namun hingga sekarang belum ada yang ditemukan ditingkat lapangan yang melakukan hal itu”, katanya.

Dikatakan, PNPM merupakan program pemerintah pusat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin, untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

“Jadi dalam menentukan skala prioritas kegiatan benar-benar selektif dan harus usulan dari bawah. Jangan sampai hanya usulan segelintir orang yang dijadikan prioritas, sementara usulan kebutuhan masyarakat banyak tidak diakomodir”, tegasnya.

Menyoroti pendanaan SPP, sejak digulirkan PNPM khususnya di Kecamatan Bayan, sepertinya masih dipandang sebelah mata, padahal untuk memperoleh pinjaman caranya cukup mudah yaitu membuat kelompok dan melampirkan poto copy KTP.

“Kelompok yang meminjam tinggal mengajukan proposal ke UPK, lalu dilakukan verifikasi oleh tim, layak-tidaknya memperoleh pinjaman. Dan untuk mempermudah kelompok, kita sudah bentuk TPU di masing-masing desa untuk membatu pembuatan proposal yang pelatihannya kita laksanakan hari ini”, jelas Asrin. (ari)

Selengkapnya... »»  

PENDUDUK NTB PENGIDAP HIV DIPERKIRAKAN 3.000 ORANG

Mataram - Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkirakan pengidap HIV/AIDS di daerah itu sedikitnya mencapai 3.000 orang yang diasumsikan dari penyebaran melalui 494 orang yang telah dinyatakan positif sampai posisi Agustus 2011.

"Dari 494 orang pengidap HIV/AIDS yang terdata sejak 2006, diperkirakan saat ini sedikitnya sudah ada sekitar 3.000 yang tertular, sehingga terus diupayakan penyadarannya untuk berobat agar tidak makin menyebar," kata Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Soeharmanto, di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan, angka estimasi itu bisa saja lebih tinggi dari fakta rill di lapangan karena penyebaran virus HIV/AIDS menggambarkan fenomena gunung es. Hanya sedikit yang kelihatan namun penyebarannya telah meluas.

Namun, bisa juga lebih kecil dari fakta rill karena belum terungkap semua pengidap virus itu akibat keengganan memeriksakan diri di klinik VCT (Voluntary Counselling and Testing (VCT) yang disediakan di sejumlah rumah sakit di Pulau Lombok dan Sumbawa.

"Setiap orang yang telah positif mengidap HIV/AIDS diasumsikan telah menyebarkannya kepada empat sampai sepuluh orang, karena hidup bermasyarakat. Mungkin kepada istri dan anaknya atau kerabatnya, atau pun kenalan sehingga diasumsikan sedikitnya 3.000 orang sudah tertular," ujarnya.

 Menurut Soeharmanto, angka estimasi itu diperlukan untuk kepentingan penanganan wabah penyakit mematikan itu, terutama dalam mengimplementasikan program penyadaran terhadap para pengidap agar mau berobat meskipun pengobatannya terus berlanjut sepanjang hidup. 
     
Selain itu, angka estimasi itu juga perlu diketahui masyarakat, terutama yang dikategorikan rawan terular seperti remaja dan anak muda, agar lebih mampu membendung dirinya dari kemungkinan tertular.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hanya 11,4 persen remaja dan anak muda Indonesia yang mempunyai pengetahuan komperhensif soal HIV/AIDS, dari aspek penularan dan cara pencegahannya.

Kemenkes menyatakan bahwa remaja Indonesia kurang memahami cara penyebaran dan bahaya penyakit HIV/AIDS. 

"Padahal, target yang telah ditetapkan dalam Millennium Development Goals (MDGs), pada 2015 setidaknya 95 persen remaja harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai HIV/AIDS. Makanya, program penyadaran atau sosialisasi bahaya HIV/AIDS beserta cara penanganannya terus dilakukan," ujar Soeharmanto.

Ia mengatakan, KPA Provinsi NTB juga mendukung rencana Kemenkes yang akan meluncurkan kampanye HIV/AIDS besar-besaran dengan sasaran remaja berusia 15-24 tahun, pada 27 Nopember mendatang. 

Kampanye itu akan dilaksanakan di 10 provinsi dengan prevalensi HIV/AIDS terbanyak di Indonesia, diantaranya Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatra Utara, dan daerah lainnya. 

"NTB juga cukup banyak pengidap HIV/AIDS sehingga kampanye di sekolah-sekolah, kampus dan lokasi strategis lainnya, akan terus dilakukan. Kami akan terus mendorong agar yang merasa pernah melakukan perilaku menyimpang dan rentan tertular HIV/AIDS agar segera memeriksakan dirinya," ujarnya.

Selain sosialisasi dan penyuluhan, KPA Provinsi NTB bekerja sama dengan KPA di 10 kabupaten/kota di wilayah NTB, untuk membagi-bagikan brosur, pamflet dan bahan cetakan lainnya guna menyadarkan semua pihak.

Total pengidap HIV/AIDS di wilayah NTB sampai posisi akhir Agustus 2011, terdata sebanyak 494 orang, terdiri dari 261 orang penderita HIV dan 233 orang penderita AIDS.

Dari total penderita HIV/AIDS itu, kelompok umur 25-29 tahun yang terbanyak yakni sebanyak 148 orang, kemudian usia 30-34 tahun sebanyak 117 orang dan usia 20-24 tahun sebanyak 92 orang, usia 40-44 tahun terindikasi sebanyak 33 orang, usia diatas 50 tahun sebanyak 12 orang dan usia 45-49 tahun sebanyak enam orang. 

Pengidap HIV/AIDS yang berusia 15-19 tahun terdata sebanyak enam orang, yang berusia 10-14 tahun satu orang, dan 21 orang penderita lainnya merupakan balita dan anak-anak. Dua penderita AIDS lainnya tidak diketahui usianya.

Para pengidap HIV/AIDS itu terbanyak berdomisili di Kota Mataram, ibukota Provinsi NTB yakni sebanyak 194 orang, kemudian Lombok Timur 91 orang, Kabupaten Lombok Barat 83 orang,  Lombok Tengah 51 orang, Sumbawa Barat 29 orang, Kabupaten Bima 12 orang, Sumbawa 10 orang, Kota Bima sembilan orang, dan Dompu yang terkecil yakni sebanyak lima orang. (antaramataram)

Selengkapnya... »»  

SMAN 1 Bayan Dapat Bantuan APBNP

Lombok Utara - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bayan Kabupaten Lombok Utara, tahun 2011 mendapat bantuan 6 Ruang Kegiatan Belajar (RKB) dari APBN Perubahan.

“Kami sudah tandatangani MOU nya, dan sekarang ini tinggal menunggu pendanaan dari pusat baru kita mulai kerja”, kata Kepala SMAN 1 Bayan, Bambang Siswanto, Spd, ketika ditemui diruang kerjanya (12/11/11).

Menurut Bambang yang didampingi Waka SMAN 1 bidang kurikulum, Budi Wicaksono, S.Pd, bantuan APBNP akan digunakan untuk membangunan enam RKB, yang masing-masing RKB dianggarkan Rp. 120 juta.

Ditanya kegiatan siswa, Bambang menjelaskan, mulai bulan Desember mendatang, sudah mulai dilakukan pengayaan bagi siswa kelas III yang akan mengikuti UAN.

“Pengayaan ini kita akan awali  pertemuan dengan wali siswa,  sehingga apa yang kita programkan di sekolah dapat berjalan baik dan mendapat dukungan dari wali murid”, katanya.

Sementara untuk meningkatkan keterampilan siswa dibidang computer dan IT, para siswa diberikan pelajaran wajib yaitu Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK). (ari)

Selengkapnya... »»  

FK PNPM-MP Latih Tim Penulis Usulan

Lombok Utara - Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, (12/11/11) melatih Tim Penulis Usulan (TPU).

Camat Bayan, Fahri, S.Pd yang diwakili Kasi Pemerintahan, Arifin, S.sos dalam pembukaan pelatihan yang berlangsung di aula kantor camat tersebut, menghimbau kepada peserta untuk mengikuti acara pelatihan secara seksama dengan penuh perhatian, sehingga dalam melaksanakan tugas dilapangan khususnya dalam penulisan usulan SPP dapat dikerjakan dengan baik. 

Sementara FK PNPM-MP, Asrin Tombili, S.Sos mengatakan, pendanaan SPP sepertinya masih dipandang sebelah mata, padahal dananya harus dicairkan 25 persen dari total anggaran PNPM-MP, atau sekitar Rp. 750 juta untuk kecamatan Bayan.

“TPU yang dilatih sebanyak 45 orang yang berasal dari anggota masyarakat yang dipilih beradasrkan keahlian melalui musyawarah desa. “Peran TPU menyiapkan dan  menyusun kegiatan-kegiatan gagasan  yang ditetapkan dalam musyawarah desa khusus perempuan  yang nantinya akan menjadi sebuah usulan dalam bentuk proposal”, jelasnya.

TPU dalam menjalankan tugasnya  akan melakukan bersama-sama dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). “Jumlah dana SPP yang sudah beredar di masyarakat sekitar  khususnya di kecamatan Bayan sudah mencapai Rp. 13 miliar dari total dana SPP sebesar Rp. 1,8 miliar.

Menyoroti tugas dan fungsi TPU, selain mencari dan menyiapkan data pendukung seperti peta desa, jumlah penduduk termasuk penduduk miskin, hasil pendataan RTM, juga menyiapkan formulir yang dibutuhkan  dan lampiran lain yang menjadi persyaratan usulan.

Bagi TPU dan KPMD,  harus turun ke lokasi usulan kegiatan dan penerima mamfaat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang mamfaaat dan rencana kegiatan yang diusulkan, termasuk melakukan survey dan pengukuran jika memang diperlukan, dan lain-lain.

Khusus Simpan Pinjam (SP) di SPP, minimal yang mendapat SP itu 80 persen masyarakat miskin, terutama yang memiliki usaha dan produktif. “dan cara untuk memperoleh pinjaman di SPP cukup mudah yaitu cukup memiliki KTP dan kelompok, kemudian mengajukan proposal”, kata Asrin.

Sebagai bentuk transfaransi dalam program PNPM, menurut Asrin, mulai tahun ini sudah menjalin kerjasama dengan media, baik online, cetak maupun radio komunitas yang ada di Kecamatan Bayan.(ari)

Selengkapnya... »»  

Ikut Pelatihan Agar Mampu Buat Proposal

Sopan, ramah  dan santun, demikianlah yang tampak diraut wajah gadis cantik, yang ikut menjadi peserta  pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU) yang digelar FK PNPM-MP Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Hal ini terlihat ketika FK PNPM Bayan, Asrin Tombili, S.Sos meminta peserta memperkenalkan diri satu persatu. Dengan senyum sang gadis yang mengenakan jilbab berwarna kuning telur ini menyebut namanya.

“Nama saya Leni Ayu Kartika, sebagai pendamping kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) Desa Sukadana”, katanya dengan ramah.

Dan ketika FK meminta peserta menulis harapannya, gadis usia 19 tahun ini memiliki harapan tidak muluk, yakni dirinya mengikuti pelatihan TPU, agar nantinya mampu membantu kelompok dampingannya membuat proposal usulan.

Gadis yang panggilan akrabnya Leni atau Ayu ini cukup tekun mengikuti pelatihan. Hal ini ditunjukkan dengan keseriusannya mengikuti materi demi materi, termasuk praktek pembuatan proposal. 

Kendati didalam ruangan aula kantor camat Bayan (tempat berlangsungnya pelatihan-red) sedikit cukup panas, namun gadis ayu ini sedikiptpun tak menyurutkan semangatnya untuk belajar, bahkan dari kedua bibirnya tampak selalu tersenyum sambil sesekali menulis buku yang dipegangnya.

Selamat mendampingi kelompok Ayu, semoga sukses dalam menjalankan tugasnya di lapangan. (ari)

Selengkapnya... »»  

Jumat, 11 November 2011

Seorang Warga Bertais Dibacok Orang Tak Dikenal

MATARAM - Seorang warga  dibacok  orang yang tidak dikenal, hingga mengakibatkan beberapa bagian tubuhnya terluka parah. Musibah yang menimpa korban yang diketahui bernama Sadarudin (90) terjadi ketika korban sedang berada dirumahnya yang terletak di belakang pasar Bertais, persisnya dipasar selak bertais Kecamatan Sandubaya, Mataram,  pada Rabu (9/11/2011) pagi sekitar pukul 11.00 wita.

Akibat peristiwa tersebut korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan. Bagian tubuh korban yang terluka dan harus mendapatkan perawatan yaitu, telinga kiri, lengan kiri, punggung bagian kanan dan tangan jari manis kanan hampir putus, bagian yang terluka tersebut langsung diperban.

Setelah mendapatkan pertolongan, akibat luka yang dialami dirasa cukup serius kemudian korban diharuskan untuk menjalani rawat inap dan menempati bangsal Seruni RSUP NTB.

Menurut penuturan istri korban bernama Saleha menyebutkan bahwa awalnya pada sekitar  pukul 11.00 wita, korban saat kejadian  sedang motong kayu di rumahnya tiba-tiba  didatangi  oleh orang yang diketahui identitasnya dan langsung merebut parang yang dipakai korban. “Tidak tau apa penyebabnya, “kata Saleha ketika ditemui di RSUP NTB, Rabu(9/11/2011)  malam.

Kapolres Mataram melalui Kapolsek Cakranegara, AKP Wakhid, membenarkan atas peristiwa yang dialami oleh korban. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap siapa pelaku dibalik kejadian tersebut.(Joko/mtrm)
Selengkapnya... »»  

Tiga Aliansi Mahasiswa Lotim Gelar Aksi Demo

Lombok Timur - Peringatan hari pahlawan di kabupaten Lombok Timur, diwarnai aksi demo, yang dilakukan oleh Tiga aliansi mahasiswa yaitu Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional  Untuk Demokrasi (LMND) dan Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (UGR).

Masing-masing aliansi mahasiswa mengusung isu berbeda. Seperti halnya, PMII yang menolak segala bentuk pertambangan yang dilakukan di kabupaten Lombok Timur.

Sementara LMND, dalam aksinya justru mereka mendukung pembuatan Raperda tentang tentang Pertambangan mineral dan batubara, dan mereka juga melakukan krtikan terhadap kebijakan pemerintah pusat hingga daerah.

Sedangkan mahasiswa UGR dalam aksinya meminta perhatian pemerintah, untuk memperhatikan para veteran yang masih hidup. Yang menjadi sasaran aksi ketiga aliansi tersebut yaitu pemkab dan kantor dewan, dan  PMII yang juga melakukan aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Selong.

Aksi ketiga aliansi tersebut, mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian, berjalan aman dan lancar, meski sebelumnya, pihak aparat kepolisian sempat dibuat kecolongan,  karena aksi dari PMII sempat masuk kantor  Bupati, meski akhirnya para pendemo keluar setelah dihadang polisi.

Aksi PMII yang dilakukan di depan Kejaksaan, meminta aparat kejaksan untuk melakukan penegakan hukum sebaik-baiknya, “Kami minta agar penegah hukum melakukan penegakan hukum seadil adilnya, jangan justru dibuat mainan,” ucap Muhyi koordinator lapangan, saat berorasi.

Selama ini, katanya,  banyak dijumpai kasus korupsi tak tertangani dengan baik. Sementara itu didepan kantor Bupati Lotim, dalam orasinya, korlap PMII,  juga menyuarakan, penolakannya terhadap berbagai bentuk pertambangan yang akan di lakukan di kabupaten Lombok Timur, karena dinilai akan merusakan lingkungan.

“PMII dengan tegas menolak segala bentuk pertambangan yang akan direalisasikan di kabupaten Lombok Timur ini,” ucapnya. sembari  menegaskan.  “Ini menjadi jihad kami, memaksa Pemkab Lotim untuk membuat Perda tentang pelarangan segala bentuk pertambangan,” katanya, dan akan mendesak Bupati untuk bertanggungjawab atas segala bentuk kerugian masyarakat nelayan,  akibat tailing Newmont.

Lain halnya dengan LMND, dalam aksi ini, justru bertolak belakang dengan apa yang diinginkan PMII, LMND justru menolak adanya pembuatan Perda tentang pertambangan, mineral dan batubara tersebut. “Memang masalah Raperda pertambangan ini telah menimbulkan pro kontra, bahkan ada yang menyatakan penolakannya, namun LMND justru mendukung adanya Raperda tersebut,” ucap Lukmanul Hakim koordinator aksi dalam orasinya.

Sedangkan mahasiswa UGR memperjuangkan kesejahteraan hidup para veteran yang masih hidup, yang dinilai, selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah.  Dan setelah puas berorasi, para pendemo langsung membubarkan diri dengan tertib. (gom/net).

Selengkapnya... »»  

PNPM-GSC Mampu Turunkan Angka Balita BGM

Lombok Utara - Keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC), dinilai mampu  menurunkan angka bayi balita Bawah Garis Merah (BGM).

Penilaian tersebut dikemukakan ketua TPMD PNPM Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Karman, SH, ketika memaparkan dan menetapkan program skala prioritas GSC, di aulan kantor desa setempat (11/11/11).

Menurut Karman, sejak masuknya PNPM GSC di Desa sukadana, jumlah bayi dan balita yang terkena BGM  153 orang, yang pada tahun 2011 mampu diturunkan menjadi 115 anak melalui program peningkatan kesehatan bayi-balita.

“Desa Sukadana termasuk desa urutan pertama yang terbanyak bayi-balita BGM. Namun dengan adanya dana GSC yang dalam programnya menangani kesehatan dan pendidikan, kini jumlah bayi-balita BGM mulai menurun”, kata Karman didepan para kepala dusun, kader posyandu dan tokoh masyarakat se desa Sukadana.

Sementara FK PNPM GSC Kecamatan Tanjung, R. Nyakradi, yang mewakili Faskab GSC Lombok Utara menjelaskan, bahwa PNPM GSC pada intinya memiliki dua tujuan besar yaitu, meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

“Kesehatan dan pendidikan anak merupakan infestasi  atau tabungan masa depan. Karena bila kesehatan dan pendidikannya terjamin, tentu anak tersebut akan menjadi cerdas, terampil dan memiliki wawasan serta  karakter dan pola pikir positif di masa depan”, jelasnya.

Dikatakan, PNPM GSC dalam pendanaannya melihat beberapa sisi, seperti bidang kesehatan diantaranya mengatasi bayi-balita BGM, tingkat kehadiran ibu hamil ke posyandu, dan tingkat kehadiran bayi-balita melakukan penimbangan di posyandu terdekat dan lain-lain.

Sementara bidang pendidikan yaitu mendanai anak yang putus sekolah karena orangtuanya kurang mampu dan anak usia sekolah namun belum masuk ke lembaga pendidikan yang usianya antara 7 – 15 tahun. “Untuk mengatasi itu, diperlukan keterlibatan semua pihak termasuk kepala dusun dan masyarakat setempat”, kata Nyakradi yang juga ketua BPD Desa Sukadana.

Dan khusus bayi balita BGM, menurut aktivis ini, perlu mendapat penanganan serius, lebih-lebih di Desa Sukadana merupakan urutan pertama di Kabupaten Lombok Utara  yang jumlah bayi-balita BGM nya terbanyak. “Bila kita gagal mengatasi bayi-balita BGM, itu artinya kita akan meninggalkan generasi yang lemah di masa yang akan datang”, tegasnya.

R. Nyakradi minta kepada peserta Musyawarah Desa (MD) sebelum melakukan penetapan kegiatan yang didanai PNPM GSC perlu ditentukan program skala prioritas. 

Kepala desa Sukadana, Sojati dalam kesempatan tersebut mengaku, bahwa PNPM GSC cukup membantu masyarakat terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan. “Kami harapkan program yang sudah ditetapkan, dapat dijalankan oleh para pelaku PNPM ditingkat desa”, pintanya.(ari)

Selengkapnya... »»  

Kamis, 10 November 2011

Pinjaman Macet, UPK Jatiwaras akan Investigasi di Desa Mandalamekar

Tasikmalaya -  Kredit Macet Simpan Pinjam untukPerempuan (SPP) Desa Mandalamekar mencapai 34 juta rupiah belum termasuk beban sebesar Rp. 446.000.-. 

Hal ini mengemuka saat Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Jatiwaras, Asep Septuna memberikan sambutan pada Musyawarah Desa, Sosialisasi, Validasi dan Konfirmasi di Desa Mandalamekar pada hari Rabu (9/11). 

Asep menjelaskan UPK sudah mendapat laporan dari fasilitator desa bahwa program SPP Desa Mandalamekar mengalami kemacetan.Beberapa kelompok tidak lagi menunaikan kewajibannya untuk mencicil pinjaman sejak tahun 2009 dan sekarang setelah dihitung jumlah macetnya sudah mencapai 34 juta.
     
"Kami datang sekaligus ingin melakukan investigasi apa yang menjadi permasalahan pada program SPP ini. kami sudah melakukan pendekatan kepada kelompok yang tidak membayar pinjamannya, tapi sampai saat ini mereka tidak bayar" uangkap Asep.

Asep menilai saat melakukan pendekatan kepada warga yang mengalami kemacetan di satu kedusunan di Desa Mandalamekar dirinya bertemu ada oknum yang mengaku aktivis lsm kemudian memfrovokasi agar warga tersebut tidak membayar pinjaman (SPP).

"padahal program SPP ini murni simpan pinjam dan sudah menjadi kesepakatan bersama forum ditingkat kecamatan, bukan hibah. Hal ini mungkin yang menjadi sebab adanya indikasi macetnya SPP di Desa Mandalamekar. kami akan dilakukan upaya penelusuran secara detail ke Desa Mandalamekar pada bulan november ini"jelas Asep.

Asep juga menerangkan kepada peserta musyawarah bahwa ada kejadian di desa lain diwilayahnya yang melakukan penyimpangan dana SPP. Dana cair atas nama kelompok tapi penggunaan dana nya dipakai untuk kepentingan oknum tersebut. Saat dana itu jatuh tempo, oknum tersebut tidak mampu membayarnya. UPK langsung melakukan investigasi dan hasilnya adalah UPK bekerja sama dengan aparat desa dan saudara oknum tersebut menyita rumahnya agar si oknum bisa membayar kembali SPP tersebut.

Sementara itu Fasilitator Desa dan Koordinator bidang Ekonomi PNPM Desa Mandalamekar, Susilawati menjelaskan bahwa Desa Mandalamekar mempunyai 18 kelompok yang mendapat dukungan dari SPP. Sementara yang mengalami kemacetan itu terkonsentrasi di satu kedusunan dan beberapa kelompok saja. Pihaknya sudah menagih dan melakukan beberapa pendekatan agar si peminjam mau mengembalikan hutang tersebut.

"Tapi sampai saat ini pendekatan yang sudah dilakukan tersebut belum ada perkembangannya. Mereka itu sudah membuat pernyataan diatas materai, mungkin karena belum ada sangsi yang diberikan hingga belum ada juga yang membayar" tegas Susi.

Susi berharap UPK dan aparat desa bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan SPP di Desa Mandalamekar. Karena tingkat pengembalian yang macet ini akan berdampak pada program lainnya seperti ditangguhkannya pembangunan sarana fisik.

"masih banyak warga yang serius dan memanfaatkan dana SPP ini agar ekonominya meningkat. Jangan gara gara ulah beberapa gelintir saja dukungan pemerintah dapat berhenti untuk desanya" ujar Susi penuh harap.(Ruyuk FM/suarakomunitas)

Selengkapnya... »»  

Barang Sajim Sastrawan Belum Tentu Jebol di BIL

Harus Diklarifikasikan Dulu, Kejadian di BIL atau Cengkareng

MATARAM – Kasus penjebolan barang penumpang dan penghadangan di jalan dari sekitar Bandara Internasional Lombok (BIL), mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pengurus Daerah Indonesia Congress & Convention Association (DPD INCCA) NTB Ir. H. Misbach Mulyadi. Sebagai contohnya, dialami Kepala Biro Pemerintahan Seketariat Daerah Nusa Tenggara Barat Lalu Sajim Sastrawan, baru-baru ini ketika menumpang pesawat milik maskapai penerbangan Lion Air.

“Kalau benar, itu seharusnya tidak boleh terjadi. Kita minta, jangan sampai hal-hal seperti itu terulang kembali,” tegas Misbach yang juga ketua Panitia Khusus Mandalika Resort DPRD NTB itu, pada Gomong.Com via ponselnya, Selasa (8/11).

Namun demikian, dia meminta agar persoalan tersebut harus diklarifikasikan terlebih dahulu. Apakah kejadian itu benar-benar terjadi di BIL atau di bandara tempat dia naik, Bandara Cengkareng.

Misbach belum yakin jika kasus tersebut terjadi di BIL. “Belum tentu kasus penjebolan barang penumpang itu terjadi di BIL. Bisa jadi, kasusnya terjadi di Bandara Cengkareng, kalau dia naik dari sana. Jangan dulu divonis bahwa itu terjadi di BIL-lah,” imbuhnya.

Lagi pula, lanjutnya, kejadian seperti itu bukan hanya terjadi di BIL atau di Indonesia saja. Di luar negeri (LN), kasus serupa kerap terjadi. Misbach kemudian mengungkap contoh kasus yang pernah dia alami sendiri di Malaysia, beberapa waktu lalu.

Ceritanya, waktu itu, mantan ketua DPD ASITA NTB ini melakukan penerbangan dari Bandara Pulau Penan ke Bandara Kualalumpur. Dia menumpang Malaysia Airline yang merupakan pesawat milik pemerintah Malaysia.

Lalu di mana letak persoalannya?

“Koper saya dibongkar, barang-barang di dalamnya diacak-acak. Mungkin karena isinya hanya pakaian kotor saya, ya gak diambil,” kenang ayah dari satu anak dengan dua cucu ini.

INCCA pun Minta Keamanan BIL Ditingkatkan

Kendati demikian, dia berharap, agar keamanan bandara berkelas internasional (BIL, Red) itu lebih ditingkatkan lagi. Karena, bahayanya, jika kasus serupa terjadi atau menimpa wisatawan mancanegara.

“Tentu hal ini bisa saja membuat image BIL dan NTB secara umum menjadi kurang bagus. Kita tahu bahwa turis itu sangat sensitif dan terpengaruh oleh hal-hal seperti ini,” katanya mengingatkan.

Khusus kepada pihak-pihak terkait, baik aparat keamanan, pengelola bandara, pemerintah daerah dan lainnya, supaya lebih waspada dan meningkatkan upaya pengamanan di BIL. (won) Sumber: www.gomong.com

Selengkapnya... »»  

Keamanan BIL Perlu Ditingkatkan

MATARAM – Pejabat Pemprov NTB Lalu Sajim Sastrawan, meminta pihak-pihak terkait meningkatkan keamanan Bandara Internasional Lombok (BIL).

Hal itu disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Seketariat Daerah Nusa Tenggara Barat itu, karena dia sendiri sempat mengalami nasib apes ketika kembali dari Jakarta dalam urusan dinas. Tas koper berisi berkas-berkas dan pakaian miliknya dijebol maling. Selain itu, di perjalanan dia juga mendapat hadangan.

“Sudah berulang kali saya menyampaikan keluhan tentang kondisi keamanan demikian itu, tapi tetap saja kurang mendapat perhatian. Kiranya aparat keamanan kita jangan hanya menjaga di pos. Mereka harus menjaga di setiap persimpangan, sebab di situlah sering terjadi kerawanan,” katanya kepada Gomong.Com, di Mataram, beberapa hari lalu.

Dijelaskan, pada Kamis (3/11) dini hari, pukul00 .03 Wita, dengan menumpang pesawat Lion tiba BIL bersama para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru saja kembali dari Malaysia dan Timur Tengah.

Saat mengambil barang bagasi, dirinya sangat terkejut melihat tas koper miliknya sudah dijebol maling. Resletingnya dirusak, pakaian dan sejumlah berkas kerja yang baru saja dibahas di Jakarta diacak-acak. Bahkan tas ransel di dalam tas koper juga ikut diacak-acak maling.

“Kejadian itu sangat mengesalkan. Sayangnya tidak ada petugas yang bisa tempat pengaduan, kecuali hanya dua orang petugas pengecek barang-barang yang hendak keluar dari ruang kedatangan. Barang penumpang menjadi rawan ketika ada pihak  ketiga yang berusaha masuk ke bagian barang yang baru diturunkan dari pesawat,” katanya.

Selain itu, dirinya juga sempat mengalami penghadangan. Dikatakan,  penghadangan itu terjadi sekitar lima kilometer sebelum perempatan masjid menuju BIL. Kepada  sopir ataupun keluarga yang akan menjemput telah diingatkan, supaya berhati-hati bila menemukan dua atau tiga orang menghadang dengan pura-pura tertidur di tengah jalan.

Sebab, saat penghadangan itu sopir pribadi langsung menancap gas, dan ternyata ketiga orang pura-pura tidur itu bangkit dan lari terbiri-birit. Yang lebih anehnya lagi, pada saat kembali dari Bandara Internasional, penghadangan kembali terjadi di tempat yang sama. “Saat mobil melintas, sejumlah orang yang ada di lokasi tersebut berteriak, meneriaki mobil yang  kami tumpangi,” tandasnya.

“Jadi apa yang dikuatirkan sejumlah masyarakat selama ini, benar-benar telah saya alami sendiri. Bahwa situasi kamtibmasnya masih perlu dibenahi,” katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan, Sajim menegaskan, aparat keamanan yang bertugas jangan hanya berdiri dan berkumpul di pos saja, tetapi aktivitas patrolinya  harus lebih ditingkatkan. Polisi juga harus ditempatkan di setiap persimpangan jalan yang menuju ke perkampungan.

Bila perlu, patroli polisi lebih ditingkatkan frekwensinya dan tidak tidak dibatasi waktunya. Kalau dalam patroli itu sudah dibatasi dengan waktu, akhirnya beginilah jadinya. “Polisi Lombok Tengah dengan Polisi Lombok Barat bisa saling berkoordinasi. Artinya, kalau setiap 20 menit ada dua polisi bersepeda motor dari Lombok Tengah, dan juga dari Lombok Barat  yang dilepas, maka dipastikan, tidak ada kesempatan bagi orang yang berniat jahat di sepanjang jalan dari BIL hingga pertigaan Patung Sapi di Lombok Barat,” katanya. (Alf/won) Sumber: www.gomong.com

Selengkapnya... »»  

Penetapan Kegiatan Harus Berdasarkan Skala Prioritas

Lombok Utara - Dalam menetapkan kegiatan pengunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sehat dan Cerdas (PNPM-GSC) harus berdasarkan skala prioritas dan kesepakatan, sehingga yang terdanai betul-betul menjadi sebuah kebutuhan masyarakat.

Demikian dikatakan Fasilitator PNPM GCS Kabupaten Lombok Utara, Drs. Abdurrahman dalam Musyawarah Desa (MD) penetapan kegiatan yang berlangsung di aula kantor desa Karang Bajo Kecamatan Bayan, kamis sore (10/11/11).

“Yang didanai PNPM GSC itu ada dua bidang yaitu pendidikan dan kesehatan yang ditentukan pada MD penetapan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan kepentingan masyarakat banyak. Dan tentu tidak semua usulan itu yang terdanai, namun kita lihat mana saja yang menjadi skala prioritasnya”, katanya.

Dalam MD yang difasilitasi TPK PNPM, Syamsul Azis dan Kepala Desa Karang Bajo, Kertamalip, peserta yang hadir telah menetapkan kegiatan PNPM GSC yaitu bidang kesehatan akan menangani bayi balita Bawah Garis Merah (BGM)  sebanyak 26 anak, PMT ibu hamil, PMT bayi-balita, penyediaan ambulance desa, hnor kader posyandu dan tunjangan bidan desa  pasca nifas serta biaya pelatihan kader Posyandu.

Sementara bidang pendidikan berupa beasiswa untuk 61 anak yatim-piatu tingkat SD/SMP, dan penyediaan buku LKS bagi siswa kurang mampu. 

Sedangkan dana PNPM GSC khususnya untuk desa Karang Bajo sebesar Rp. 131 juta dan termasuk  Dana Oprasional (DO) TPK.

MD penetapan ini selain dihadiri Faskab PNPM GSC, dan Fasilitator Teknik PNPM Kecamatan Bayan, Syarul Yani, juga hadir para kader posyandu, kepala dusun dan tokoh masyarakat se desa Karang Bajo. (ari) 

Selengkapnya... »»  

Pembangunan Saluran Irigasi dan PLTMH Dikawal Warga

Lombok Utara - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan pembangunan saluran irigasi di Dusun Sembulan Desa Bayan kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang dibangun sejak bulan Oktober 2011 lalu, dikawal puluhan warga.

Pengawalan tersebut dilakukan karena masih adanya salah seorang warga dari luar desa Bayan yang kebetulan pembangunannya melintasi lahan miliknya tidak setuju, bahkan merusak bangunan saluran irigasi sebagai kebutuhan persubakan.

“Kami terpaksa melakukan pengawalan agar tidak terjadi lagi pengrusakan oleh warga yang bernama Bapak Cici yang kurang peduli terhadap kebutuhan masyarakat banyak”, kata Nigarim, tokoh masyarakat setempat, ketika ditemui dikediamannya, (10/11/11).

Menurut Nigarim, pada awalnya ketika pembuatan proposal PLTMH dan saluran irigasi pada tahun 2009 lalu, Cici setuju, bahkan ikut bertanda tangan pada proposal tersebut, namun belakangan setelah proyek yang didanai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB ini berjalan, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Cici tidak setuju.

“Kami sendiri tidak tahu alasannya mengapa mereka tidak setuju, padahal bangunan saluran irigasi itu selain untuk masyarakat juga untuk kebutuhannya sendiri. Karena ia merusak sehingga perlu kami kawal”, tambah Nigarim.

Dikatakan, pihak dinas pertambangan dan energi  dengan masyarakat pernah mengundang Cici  untuk membicarakan persoalan ini. Dan dalam pertemuan tersebut dia setuju pembangunan itu berlanjut sesuai dengan patok yang sudah disepakati. “Namun belakangan malah dia merusak bangunan yang sudah jadi”, kata Nigarim heran.

Terhadap ulah oknum yang tinggal di Desa Karang Bajo  ini membuat warga gerah, dan mengawal pengerjaan bangunan saluran dan PLTHM. “Kami akan kawal bangunan ini sampai titik darah penghabisan, karena ini adalah kebutuhan masyarakat untuk dua desa yaitu Bayan dan Loloan”, kata Kepla dusun Telaga Segoar Desa Loloan, Jimanto.

Menurut Jimanto, pembangunan ini sudah lama diusulkan masyarakat, dan baru tahun ini bisa teraliasi dengan anggran sekitar Rp. 1,8 miliar."Saluran irigasi yang dibangun sekitar 200 meter hingga turbin atau tempat pembangkit listriknya", jelas Jimanto.

Sementara Kepala Desa Bayan, R. Sugeti, S.Sos mengaku sudah mempertemukan kedua belah pihak termasuk Dinas dari provinsi di kantor camat Bayan. Dan dalam pertemuan tersebut sudah tercapai kata sepakat. Namun belakangan ada informasi kalau Cici melakukan pengrusakan, sehingga semuanya kami serahkan ke masyarakat.

“Agar tidak terjadi pengrusakan yang kedua kalinya, sehingga masyarakat melakukan pengawalan ketat terhadap bangunan yang menjadi kebutuhan orang banyak”, kata Sugeti.

Sementara, Cici ketika akan dikonfirmasi terkait persoalan ini tidak berada di rumahnya, karena beliau bekerja di PT Newmont Sumbawa Barat. “Bapak belum pulang”, kata tetangganya singkat. (ari)

Selengkapnya... »»  

Penentuan Skala Prioritas Jangan Tumpang Tindih

Lombok Utara - Fasilitator PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Kabupaten Lombok Utara, Drs. Abdurrahman mengetakan, dalam menentukan dan menetapkan program skala prioritas jangan sampai terjadi tumpang tindih.

Penegasan tersebut disampaikan ketika memberikan arahan dan Musyawarah Desa (MD) penetapan kegiatan PNPM GSC (9/11/11) di aula kantor Desa Senaru.

Menurutnya, sesuai informasi yang diterima pada beberapa pertemuan,  khususnya dana untuk pendidikan, ternyata setelah dipertanyakan di masing-masing sekolah ada dua sumber pendanaan yang ada yaitu dana Bantuan Oprasional sekolah (BOS) dan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Melihat kondisi ini, Abdurrahman meminta, agar dalam menetapkan skala prioritas kegiatan GSC, hal ini perlu dipertimbangkan, yang bila tidak muncul pada usulan, masyarakat harus memakluminya, karena PNPM GSC tidak mengharapkan ada sumber dana yang double, supaya kegiatan yang satu dengan yang lainnya tidak terjadi benturan di lapangan.

“Artinya begini, PNPM Generasi sudah membiayai suatu kegiatan, tapi ada program lain yang membiayai hal yang sama, sehingga terjadi tumpang tindih, dan ini perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ditingkat lapangan”, jelasnya.

Berkaitan dengan prioritas kegiatan, tentu berdasarkan renking yang sesuai dengan acuan PTO (Petunjuk dan Teknis Oprasional) yang ada di PNPM generasi. “Program ini sesuai dengan namanya yaitu GSC, artinya untuk kesehatan dan pendidikan”, katanya.

Dalam bidang pendidikan, menurut Abdurrahman yang paling diutamakan adalah anak yang tak pernah sekolah sama sekali yang usianya 7 – 15 tahun atau ukuran SD-SMP, dan ini yang perlu diperhatikan, bagaimana anak ini bisa berskolah dan itu yang diharapkan oleh pemerintah.

Kemudian anak yang putus sekolah, yang barangkali dia kelas II atau kelas III, lalu berhenti sekolah karena tidak ada biaya atau orang tuanya tidak mampu membiayainya, pun mungkin karena sikap orang tua yang kurang tau mamfaat pendidikan bagi anaknya, dan ini perlu diperhatikan.

Dan yang terakhir anak yang terancam putus sekolah. Namun sering kita artikan bahwa anak yang terancam putus sekolah itu karena orang itu miskin. Padahal, anak itu rajin masuk sekolah meskipun seragamnya cuma satu. Dan itu bukan menjadi sasaran program, karena yang dilihat adalah kuantitas. 

“Yang dimaksud dengan terancam putus sekolah ini adalah apabila tingkat kehadiran siswa bersangkutan kurang dari 85 persen, dan itu yang perlu diperhatikan, yang kemungkinan jarak tempat tinggalnya yang jauh dari sekolah, atau belum sarapan sehingga perlu dianggarkan biaya transfortasi dari PNPM GSC”, kata Abdurrahman.

Tapi, lanjut Abdurrahman, ada juga orang tua acuh tak acuh terhadap pendidikan anaknya sehingga, sehingga ana usia pendidikan disuruh bekerja, karena pemikirannya setelah taman nanti toh juga dia akan menjadi buruh. 

“Dan orang tua seperti ini tentu perlu penyadaran sehingga perlu diprogramkan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan ataupun kesehatan”, jelasnya.

Disisi kesehatan, menurut Abdurrahman, seringkali yang kelihatan adalah persoalan gizi, sementara Bawah Garis Merah (BGM) terlupakan. “Dan ini pengalaman kami ketika melakukan MD penetapan kegiatan di sebuah desa dimana yang tampak adalah persoalan gizi, padahal bayi-balita yang mengalami BGM itu cukup banyak hingga mencapai 43 orang”, katanya tanpa menyebut nama desanya.

Dalam MD Penetapan jangan sampai terlupakan persoalan BGM, sebab bila terlambat ditangani tentu kasian juga terhadap anak tersebut, karena bisa mengakibatkan terjadinya gizi buruk bahkan sampai meninggal, dan ini perlu mendapat perhatian kita bersama.

Berikutnya, ada ibu hamil yang jarang memeriksa ke hamilannya, sehingga terjadi kerawanan ketika melahirkan, dan ini perlu juga ditangani, atau kadang-kadang ibu hamil melahirkan ke dukun karena kurang percaya terhadap petugas. Dalam hal ini butuh pembinaan.

Terakhir persoalan kesehatan adalah bayi-balita yang jarang memeriksa ke Posyandu, sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah anak itu BGM atau tidak. Dan inilah yang perlu penyluhan, karena selama ini kalau kita melihat tampa ada penyuluhan, mereka tidak mau membawa anaknya ke Posyandu. 

Padahal kalau kita sadar untuk mengetahui anak itu sehat atau tidak, kan harus diperiksa secara medis. Jadi kita minta bantuan agar kader-kader Posyandu untuk mensosialisasikan hal ini ke tingkat lapangan”, harapnya. (ari)

Selengkapnya... »»  

Mahasiswa Unram Akan Lakukan Penyuluhan Hukum

Lombok Utara - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram)  yang bergerak dibidang sosial,minggu kedua bulan Desember 2011 mendatang, akan menggelar penyuluhan hukum bagi masyarakat Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Demikian dikatakan koordinator pekan bhakti sosial, Syukran, ketika mensosialisasikan programnya di aula kantor desa Senaru (9/11/11). 

Menurut Syukran, kegiatan bhakti sosial yang dilakukan sudah berjalan 22 tahun, yang untuk tahun ini akan dilakukan di Desa Senaru. “Kami bukan saja memberikan penyuluhan hukum, tapi juga berkaitan dengan ekonomi dan pertanian”, kata Syukran.

Sementara Kepela Desa senaru, Raden Akria Buana, menyambut baik kehadiran mahasiswa Unram yang akan memberikan penyluhan hukum di desanya. 

“Kegiatan yang dilakukan mahasiswa cukup bagus dan Insya Allah bermamfaat bagi masyarakat”, katanya. (ari)
Selengkapnya... »»  

Rabu, 09 November 2011

Kades Senaru Keluhkan Lampu PJU

Lombok Utara - Kepala Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Raden Akria Buana mengeluhkan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipasang di depan parkir obyek wisata Air Terjun tidak menyala.

“Pemerintah  cukup lamban mengatasi PJU yang rusak, padahal ini sangat dibutuhkan oleh para pengguna jalan terutama malam hari”, keluhnya ketika ditemui diruang kerjanya (9/11/11).

Dikatakan, banyak warga yang jengkel dengan kondisi PJU, yang hanya sekedar menjadi pajangan. “Hampir semua lampu PJU tidak nyala, seperti diperempatan Desa Karang Bajo”, kata Akria.

Meanggapi hal tersebut anggota DPRD KLU M Nashar mengatakan, dinas yang mengelola PJU dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU dan PE) tidak serius. Disebutkan politisi PKPB ini, ada PJU di Kecamatan Pemenang tidak pernah menyala sejak dipasang.

‘’Alasan dari dinas PU dalam setiap rapat kalau PJU itu sedang dalam perbaikan dan belum memiliki daya hanya alasan klasik,’’ katanya.

Menurutnya sejak setahun lalu persoalan PJU ini mengemuka. Dalam setiap rapat legislatif dan eksekutif selalu disorot. Namun ketika sudah keluar dari ruang sidang, seperti lupa untuk melaksanakan hasil kesepakatan itu. ‘’Sampai sekarang tidak ada tindakan untuk PJU-PJU yang belum dan tidak menyala itu,’’ katanya.

Kepala Dinas PU dan PE KLU H Alianshari mengatakan, PJU yang belum menyala itu memang belum memiliki daya. Ketika awal dipasang, saat itu sekadar uji coba saja.  ‘’Kita sudah belikan daya,’’ katanya.

Sementara PJU yang rusak sudah mulai diperbaiki, misalnya saja PJU di kawasan Pusuk yang sudah diganti. Begitu juga dengan PJU-PJU yang rusak di beberapa titik sudah diperbaiki satu persatu. (ari)

Selengkapnya... »»  

Tim Verifikasi Harus Bekerja Sesuai Mekanisme

Lombok Utara - Tim verifikasi  usulan yang mengikuti pelatihan sejak 8 – 9 November 2011 diharapkan terampil dan harus bekerja seuai dengan mekanisme yang berlaku.Karena tim inilah yang sangat menentukan layak tidaknya suatu usulan.

Harapan tersebut dikemukakan Fasilitaor Keuangan (Faskeu) PNPM Kabupaten Lombok Utara, Asdiah Triana, ketika dihubungi via hp disela kesibukannya memberi pelatihan pada 15 tim verifikasi yang berasal dari lima kecamatan yang berlangsung di aula kantor camat Tanjung.

Menurut Asdiah, tim ini harus terampil dalam melakukan tugas dan fungsinya, ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat, terutama dalam menentukan kelayakan usulan dari tingkat bawah.

“Semua usulan, yang menentukan layak atau tidaknya adalah tim verifikasi ini, dan dialah yang berhak merekomendasikan usulan itu setelah dibahas dalam tim kecil yang dibentuk ditingkat kecamatan”, katanya.

Karena mengingat tim verifikasi ini ada anggota baru dan lama, sehingga materi pelatihannya disesuaikan, seperti konsepsi dasar PNPM, refleksi dan alur pemeriksaan usulan. “Kemarin, sehari penuh kita sudah berikan materi, dan hari ini (Rabu 9/11-red)  kita lakukan praktek”, jelasnya.

“Kami berharap tim verifikasi bisa bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada, karena tim verifikasi ini sangat menentukan layak tidaknya suatu usulan dari masyarakat. Jadi perlu terampil dalam melaksanakan tugasnya”, pungkasnya.(ari)

Selengkapnya... »»  

Keberadaan PNPM Cukup Membantu Masyarakat

Lombok Utara - Warga yang tinggal di Dusun Bon Gontor Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara mengaku, cukup merasakan mamfaat Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM), karena dinilai cukup membantu masyarakat setempat.

Penilain tersebut dikemukakan Kepala Dusun Bon Gontor Desa Senaru, Sekarnawadi, S.Pd, ketika ditemui dikediamannya (9/11/11).

  Menurutnya, keberadaan PNPM  khususnya di non fisik cukup memudahkan bagi warganya yang jauh dari akses informasi, terutama dalam memperoleh dana pinjaman melalui Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP).

”Kalau meminjam di lembaga keuangan lain cukup sulit, namun di SPP yang digulirkan dari dana PNPM, cukup dengan membuat kelompok dan poto copy KTP”, kata Sekarnawadi yang juga guru SMPN 1 Bayan ini.

Dikatakan, warganya baru membuat dua kelompok SPP yang sekarang ini sudah berjalan sekitar enam bulan, dan setorannya cukup lancar. “Insya Allah kedepan kelompok ini kita tambah lagi, karena SPP  cukup mampu meningkatkan perekonomian masyarakat”, katanya.

Selain itu, kata Sekar, keberadaan PNPM ini cukup membantu terutama bagi kader-kader Posyandu yang setiap bulan dianggarkan honornya dari GSC.

Dijelaskan, dalam PNPM, program yang dikerjakan betul-betul usulan dari tingkat bawah dan merupakan kebutuhan masyarakat, seperti rabat jalan, saluran drainase dan pembangunan Posyandu.

“Insya Allah tahun ini kami akan dapat bangunan Posyandu yang didanai PNPM GSC. Karena keberadaan posyandu sangat diharapkan oleh masyarakat dan akan kita gunakan mutifungsi, yaitu selain sebagai tempat pemeriksaan ibu hamil dan bayi-balita, juga bisa kita gunakan tempat bermusyarakah dan tempat mengajar siswa Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)”, jelasnya.

Sementara jumlah penduduk di dusun Bon Gontor 139 Kepala Keluarga atau 514 jiwa. “Dan kami sudah dirikan PAUD sesuai dengan nama TPQ yaitu PAUD Bayanul Haq, dengan jumlah siswa 30 orang.  Dan kalau bangunan Posyandu  selesai kita akan mamfaatkan sebagai tempat mengajar anak-anak”, imbuhnya.(ari)

Selengkapnya... »»  

TPK PNPM, Tetapkan Skala Prioritas Kegiatan GSC

Lombok Utara - Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TPK-PNPM) Desa senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (9/11/11) menetapkan skala prioritas kegiatan PNPM Generasi sehat dan Cerdas (GSC).

Penetapan dilakukan dalam Musyawarah Desa yang berlangsung di aula kantor desa setempat, yang dihadiri Kepala Desa senaru, Raden Akria Buana, Fasilitator PNPM GSC KLU, Abdurrahman, Faslitator Teknik, Syahrul Yani, pengurus TPK, kepala dusun, kader posyandu dan tokoh masyarakat lainnya.

Abdurrahman dalam kesempatan tersebut menjelaskan, dalam petunjuk teknis oprasional, PNPM GSC mendanai pendidikan dan kesehatan. Pendanaan di bidang pendidikan antara lain, anak yang tak pernah sekolah  yang usianya berkisar 7-15 tahun (SD/SMP), anak putus sekolah karena kekurangan biaya, siswa yang terancam putus sekolah  atau tingkat kehadirannya kurang dari 85 persen, serta siswa yang jauh jaraknya dari tempat sekolah sehingga membutuhkan biaya transfortasi.

Dibidang Kesehatan, pendanaannya diarahkan untuk membantu anak Bawah Garis Merah (BGM), ibu hamil yang jarang memeriksa kehamilannya atau melahirkan ke dukun, dan anak yang jarang dibawa ibunya  memeriksa ke Posyandu.

Desa Senaru yang memiliki 14 dusun tersebut, memperoleh dana PNPM GSC sebesar Rp. 280.997.000,-  yang setelah dipotong Dana Oprasional (DO) menjadi Rp. 264 juta lebih. 

Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan 32 anak balita BGM, 75 ibu hamil, 1010 bayi balita, honor 75 kader pasyando, biaya pelatihan peningkatan kesadaran orang tua tentang kesehatan dan pendidikan, menyediakan timbangan di 14 posyandu, serta pembangunan fisik dua buah posyandu.

Dana tersebut kurang menyentuh ke pendidikan, karena mengingat di lembaga pendidikan sudah memiliki beberapa sumber pendanaan seperti dana BOS dan BSM bagi siswa miskin. (ari)

Selengkapnya... »»  

Warga Yang Melintasi Pusuk Lebih Berhati-Hati

Lombok Utara - Pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara, M. Iwan Asmara, meminta kepada warga yang melintas di wilayah pusuk  hendaknya berhati-hati.

Permintaan tersebut karena mengingat musim hujan telah tiba, sementara pusuk yang jalannya berbelok dan disampingnya tebing itu termasuk rawan longsor.

Komposisi tanah yang ada di wilayah tersebut tidak lagi kuat saat diterpa hujan. Ini tidak lepas karena hutan yang ada di atasnya sudah tak lagi normal. 

‘’Pohonnya sudah agak berkurang, struktur tanah pasti terpengaruh. Biasanya tanah di sana ditahan oleh akar-akar pohon,’’ katanya.

Dikatakan, kondisi alam di sekitar Pusuk berbahaya saat musim hujan tiba, pengendara yang melintas sebaiknya lebih meningkatkan kewaspadaan. Pengendara bukan dilarang untuk melintas, tapi lebih hati-hati dan tidak terlalu kencang memacu kendaraan. 

‘’Untuk motor sebaiknya pelan-pelan, selain rawan longsor, kalau hujan di sana licin. Ditambah ruas jalan di Pusuk banyak yang rusak,’’ kata Iwan. (primadona)
  
Selengkapnya... »»  

Selasa, 08 November 2011

Salon Kecantikan dan Toko Pakaian Dilalap Si Jago Merah

MATARAM - Kebakaran hebat melanda salon kecantikan dan toko pakaian, minggu (6/11/2011) pagi, sekitar pukul 10.00 wita. Sebuah bangunan lantai dua yang digunakan sebagai tempat salon kecantikan dan juga difungsikan sebagai toko pakaian, terletak di jalan Sriwijaya Blok 5 No 389 Mataram. terbakar setelah mesin alat pendingin ruangan yang diletakkan diluar meledak.

Toko yang diketahui milik Anis Bawasir, terbakar diduga karena alat pendingin ruangan meledak. Namun beruntung kejadian tersebut cepat diketahui oleh warga dan barang yang ada didalam bisa dievakuasi serta tidak meluas ke toko lainnya.

Tidak kurang empat unit mobil PMK kota Mataram dikerahkan kelokasi untuk menjinakkan api. Saat terjadi kebakaran toko tersebut dalam keadaan sepi dan tutup selain karena hari libur juga bertepatan dengan hari raya Idul Adha.

Namun, beruntung pada saat terjadi ledakan seorang warga sekitar melintas di jalan depan toko yang kemudian kejadian tersebut dilaporkan pada warga lainnya. Akibat kebakaran tersebut jalan Sriwijaya jalur barat ke timur ditutup karena digunakan tempat parkirnya mobil PMK untuk melakukan pemadaman.

Menurut seorang saksi mata Sang Ketut Gemuh yang juga ketua RT Karang Kelayu, Punia Mataram.mengatakan bahwa saat itu dia datang dari arah timur dan tiba-tiba mendengar suara ledakan kemudian disusul asap, “saya baru pulang dari acara, saat berada didepan toko terdengar suara ledakan sekali. “katanya.

Melihat kejadian tersebut, lanjutnya langsung memberitahu warga lainnya dan secara bersama-sama mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pertolongan.
Sementara itu, menurut Anis Bawasir, mengakui bahwa saat kejadian toko dalam keadaan tertutup karena libur dan bertepatan hari raya Idul Adha. Namun apa penyebabnya, ia sama sekali tidak mengetahuinya karena sebelumnya pendingin udara (AC) sudah dimatikan.

Ditemui dilokasi kejadian Kapolres Mataram melalui Kapolsek Mataram, Kompol Yunus Junaidi mengatakan selanjutnya polisi melakukan identifikasi dan penyelidikan guna untuk mengetahui apa penyebab kebakaran tersebut.
Selengkapnya... »»  

Peruntukan Kawasan Harus Jelas

Lombok Utara — Konflik antara pengelola Rinjani Beach Hotel dengan kelompok petani rumput laut di Desa Medana, Kecamatan Tanjung dinilai lantaran belum jelasnya pemanfaatan kawasan tersebut. Di satu sisi dimanfaatkan untuk sektor perikanan/kelautan, namun di sisi lain untuk pariwisata. Tidak menuntup kemungkinan ke depan ketika pariwisata sudah maju akan sering terjadi konflik di kawasan tersebut. 

‘’Sejak awal harus diantisipasi dengan kepasatian kawasan tersebut. Bagaimana cara pengelolaannya, mana saja batasan untuk perikanan dan pariwisata,’’ kata Wakil Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto.

Dalam RTRW KLU yang baru saja disetujui, di kawasan Pantai Sire, Medana memang disebutkan untuk pengembangan pariwisata. Di satu sisi daerah tersebut juga diakui sebagai daerah perikanan. Fakta di lapangan, masyarakat lebih awal memanfaatkan untuk sektor perikanan ketimbang pariwisata. Adanya perkampungan nelayan menjadi bukti kuat jika daerah tersebut memang kawasan perikanan.

Sektor pariwisata juga penting untuk dikembangkan, kawasan tersebut memiliki potensi yang besar. Hanya saja, jika pariwisata itu akan mengggusur masyarakat lokal yang bermata pencaharian nelayan, dewan tidak setuju. ‘’Kami akan fasilitasi mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk persoalan di Medana ini,’’ kata politisi PPRN ini.

Rinjani Beach Hotel yang berada di kawasan Pantai Medana itu memang sudah memiliki izin hotelnya, namun untuk usaha lainnya seperti diving belum ada secara khusus. Dalam izin mereka memang disebutkan usaha hotel dengan segala fasilitasnya, inilah yang kemudian ditafsirkan sebagai kebolehan untuk mengelola laut. Apalagi hotel tersebut juga berada persis di pinggir pantai. Pantai berpasir hitam dengan pemandangan matahari tenggelam menjadi daya tarik di daerah ini. 

‘’Pariwisata silahkan jalan, tapi jangan sampai menggusur masyarakat. Kecuali jika pariwisata itu bisa menyerap seluruh masyarakat setempat,’’ katanya.

Pantauan koran ini di lapangan, posisi long line (tali pengikat rumput laut) memang berada persis di depan hotel. Jaraknya dari pinggir pantai sekitar 150 meter. Jika tamu berenang agak jauh ke tengah memang akan tersangkut dengan keberadaan rumput laut tersebut.

Mulyadi, Kadus Karang Anyar, Desa Medana yang juga menjadi ketua kelompok petani rumput laut berharap pemerintah bisa membantu masyarakat dalam persoalan ini. Anggota kelompok yang berjumlah 20 orang baru saja memulai usaha rumput laut setelah lama ‘’tidur’’.  ‘’Jangan sampai mematikan usaha masyarakat kecil,’’ katanya.

Dia berharap pemerintah bisa memberikan bantuan yang lebih besar untuk mengembangkan rumput laut. Sektor ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.  ‘’Budidaya rumput laut ini cukup mudah, masyarakat yang berpendidikan rendah dalam berusaha,’’ ujarnya. (fat) Lombok Post


Selengkapnya... »»  

Faskab PNPM KLU Latih Tim Prefikasi SPP


Lombok Utara - Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) merupakan salah satu ujung tombak dari Program Nasional Pemberdayaan (PNPM). Karena dana inilah yang akan tersisa pasca program tahun 2014 mendatang.

Dan untuk menghindarkan terjadinya kelompok fiktif SPP ditingkat masyarakat, maka setiap kecamatan dibentuk tim prefikasi proposal yang diajukan setiap kelompok. Dan tim inilah yang akan menentukan layak atau tidaknya anggota kelompok memperoleh pinjaman dari dana SPP.

Mengingat hal tersebut, Fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM Lombok Utara menggelar pelatihan selama dua hari, mulai tanggal 8 - 9  November 2011 bagi 15 tim prefikasi yang berasal dari lima kecamatan di KLU.

Pelatihan yang berlangsung di aula kantor camat Tanjung tersebut di fasilitasi PNPM KLU dengan nara sumber, Fasilitator Keuangan PNPM KLU, Asdiah Triana,  FK PNPM Tanjung, Ir. Rusni dan FK Bayan, Asrin Tombili, S.Sos.

“Tujuan pelatihan ini, untuk memperkuat tim prefikasi khusus SPP agar tidak terjadi kelompok fiktif ditingkat masyarakat. Dan tim inilah yang akan langsung turun ke lapangan untuk melihat layak atau tidaknya kelompok tersebut memperoleh pinjaman dari dana SPP”, kata Asrin.(ari)

Selengkapnya... »»  

Oknum Aparat Desa Jual 10 Ton Raskin

LOMBOK BARAT - Aparat kepolisian Daerah (Polda) NTB mengamankan truk pengangkut beras miskin (Raskin) di salah sebuah gudang koperasi Desa Beleka Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Senin (07/11), kemarin. 

Beras sebanyak 10 ton lebih tersebut seharusnya diangkut dan dibagikan ke masyarakat Desa Persiapan Taman Sari, Kecamatan Sekotong, tetapi oleh aparat desa beras tersebut dijual. Pihak desa membenarkan soal penjualan ini.

Saat polisi tiba di gudang, baru  beberapa karung yang berhasil diturunkan dari atas truk oleh pekerja setempat. Mereka lalu diminta menghentikan  aktifitasnya.  Setelah mengumpulkan informasi, polisi membawa seorang pegawai desa Taman Sari untuk dimintai keterangan.
“Raskin ini adalah jatah masyarakat Sekotong, tapi telah dijual oleh oknum aparat desa bernama Faisal,” ungkap salah seorang saksi, Rahman, saat di lokasi.

Polisi sendiri belum bisa memberi keterangan tentang kasus ini. Kepala Desa Persiapan Taman Sari, Suhandi, juga tidak bisa dihubungi. Pejabat desa yang mau buka mulut adalah Ketua Badan Perwakilan Desa, Sahwan. Sahwan mengaku tahu soal penjualan raskin yang menurutnya telah disepakati  oleh unsur desa, BPD dan tokoh masyarakat.

“ Raskin ini dijual untuk pembangunan kantor desa seharga Rp 5.750 per kilogram. Totalnya 10 ton,” aku Sahwan.

Sebelumnya, kasus penjualan Raskin juga dilakukan oleh aparat Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat beberapa waktu lalu. Raskin yang turun beberapa kali dengan nilai 50 juta lebih dijual untuk keperluan pembangunan kantor desa setempat. Beberapa masyarakat miskin mempertanyakan tindakan tersebut. Namun aparat desa beralasan bahwa tindakan penjualan berdasarkan kesepakatan bersama.

Terpisah, Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok Barat. yang sejak awal konsen menyoroti soal Raskin, menilai tindakan aparat Desa Jeringo dan Taman Sari melanggar aturan. JMS menghimbau kepada warga yang merasa keberatan agar melapor ke secara hukum.

“Apa dasar hukumnya desa menyatakan penjualan raskin berdasarkan kesepakatan bersama. Dia akan menjadi kesepakatan bersama kalau desa mengundang seluruh RTS setempat untuk rapat bersama. Ini kan hanya BPD dan tokoh masyarakat,” ungkap Syukri, pengurus JMS.

JMS tengah mengumpulkan sejumlah bukti lain yang berhubungan dengan pelanggaran dalam hal penyaluran Raskin di desa-desa lain.(git/kb)

Selengkapnya... »»  

Korupsi, Mantan Bupati Hanya Dituntut 18 Bulan

MATARAM - Jaksa Penuntut Umum (JPU), hanya menuntut mantan bupati Dompu periode 2005-2010, Syaifurrahman Salman dengan tuntutan penjara 18 bulan atas kasus korupsi pengadaan mobil hibah yang menjeratnya. Tuntutan dibacakan JPU, Senin (7/11) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Mataram. 

Tuntutan JPU dibacakan oleh Budi Tridadi SH dan Siti Salmah SH dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis hakim yang diketuai oleh Efendi Pasaribu SH dengan hakim anggota, Fathurrozi,SH dan Muhammad Idris Moh Amin,SH. Dalam tuntutan, JPU menyebutkan bahwa terdakwa Saifurrahman Salman terbukti telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001.tentang tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 KUHP.

”Terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, terdakwa diharuskan juga untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan juga diharuskan pula untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp 181 juta pada pemerintah Dompu,”kata JPU Budi Tridadi.

Terdakwa dinilai terbukti sesuai dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20  tahun 2001, yaitu dimana setiap orang memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan wewenang serta merugikan Negara.

Sedangkan dalam dakwaan primer JPU, yang mendakwa terdakwa dengan pasal 2 (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001. Jo pasal 55 KUHP tidak dapat dibuktikan.

Akibat dari perbuatan terdakwa ini Negara telah dirugikan sekitar Rp 181 juta sedangkan dari hasil perhitungan BPK perwakilan Denpasar,nilai kerugian Negara  secarah keseluruhan sebesar Rp 543 juta lebih.

Ironisnya, dari dua unit mobil hibah dari pemerintah Jepang tersebut mobil jenis mini bus hingga saat ini belum memiliki dokumen seperti STNK dan BKKB sedangkan mobil penyedot tinja sendiri diketahui sudah memiliki dokumen.

Sebagaimana diketahui bahwa seharusnya pengadaan mobil hibah dari harus sesuai atau sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan pemerintah (PP) no 7 tahun 2003 lalu tentang hibah dari Luar Negeri, dimana setiap mobil hibah harus terlebih dahulu ada persetujuan dari pemerintah pusat Cq Menteri Keuangan.

Sementara itu satu terdakwa lainnya atas nama Candradinita mantan Kabag Umum Setda Dompu dalam kasus yang sama yaitu pengadaan  dua unit mobil  hibah yaitu, jenis mini bus dan mobil penyedot tinja di kabupaten Dompu tahun 2008 lalu telah dijatuhkan vonis selama 2,3 tahun penjara dari tuntutan JPU 4 tahun penjara.

Dimana diketahui bahwa kasus ini bermula dari rencana pengadaan mobil dinas di Pemkab Dompu tahun 2008 silam dengan alokasi anggaran sebesar Rp750 juta. Namun di saat bersamaan, Pemkab juga menerima bantuan hibah dua unit mobil dari pemerintah Jepang.

Anggaran pembelian mobil dinas tetap dicairkan, sementara fisik mobilnya diduga menggunakan mobil hibah Jepang.

Kasus ini sebelumnya ditangani penyidik Polres Dompu sejak dilaporkan sebuah LSM di Dompu, Forum Solidaritas Petani (Fortani) Dompu pada 18 Agustus 2009 lalu. Namun kasus ini diambil alih Polda NTB sejak Juni lalu karena kasus ini melibatkan rekanan Pemda Dompu, PT Pertiwi Guna dari Jawa Timur, sehingga Polda ambilalih agar bisa koordinasi lebih mudah dengan Polda Jatim.(jk) Sumber Koran BERITA
Selengkapnya... »»  

Pembunuhan Gadis ABG Direkonstruksi

LOMBOK TENGAH - Mengkonfrontir hasil penyidikan pada kasus pembunuhan seorang gadis ABG (anak baru gede) yang terjadi di Bendungan Pengga beberapa waktu lalu, pihak Kepolisian Rresor Lombok Tengah, melakukan rekonstruksi. 

Dalam rekonstruksi yang digelar di halaman belakang Mapolres Loteng tersebut, keempat pelaku ternyata telah merencanakan pembunuhan yang dilakukan terhadap gadis ABG bernama H (15), warga Kerandangan Senggigi.

Hal ini terbukti dari rekonstruksi yang digelar dihalaman belakang Mapolres Loteng, dimana didalam tas pelaku telah tersedia seutas tali yang ternyata digunakan untuk menjerat leher korban hingga menemui ajalnya, untuk selanjutnya ditenggelamkan di Bendungan Pengga. 

Dua orang pelaku lainnya juga mengaku telah mencabuli korban ketika sedang sekarat meregang nyawa. Sementara itu pelaku utama, F, tengah sibuk mencari batu yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang digunakan sebagai pemberat agar mayat korban tenggelam.

Rekonstruksi disaksikan langsung oleh pengacara yang ditunjuk oleh Negara, yakni Abdul Gani, SH dan sejumlah pejabat Polres, termasuk Kapolres Loteng, AKBP Budi Karyono.(ads/kb)

Selengkapnya... »»  

Senin, 07 November 2011

MATARAM - LBH NTB dan Semaidea NTB mendorong Pemprov NTB untuk tetap fokus pada agenda pembelian sisa terakhir saham divestasi PT NNT, sebesar 7 persen. Pernyataan dua lembaga non pemerintah ini disampaikan melalui rilis di Mataram, Senin (7/11), untuk menindaklanjuti langkah-langkah Menteri ESDM yang menyerahkan proses analisa hukum terkait hasil audit RPH BPK soal pembelian divestasi 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara.

"Berbagai langkah yang dilakukan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan tidak lebih adalah manufer yang sarat muatan politis dan kurang pantas dilakukan pemerintah dan tidak menunjukan sikap hormat pada aspirasi masyarakat NTB," kata wakil direktur LBH NTB, Basri Mulyani.

Dipaparkan, berdasarkan berbagai fakta sebelumnya, opini BPK secara tegas menyebutkan bahwa berbagai proses pembelian sisa saham PT NNT oleh PT PIP menyalahi berbagai prosedur hukum/aturan perundang-undangan. BPK berpendapat pembelian saham tersebut merupakan bentuk penyertaan modal negara sehingga harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dasarnya antara lain UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Hal ini diperkuat lagi oleh dua surat unsur pimpinan DPR RI yang meminta pemerintah pusat mematuhi hasil audit BPK. Namun ternyata hingga saat ini proses pembelian sisah 7% saham PT NNT justru diperpanjang (amandemen). Dengan amendemen ini, PIP dan Nusa Tenggara Partnership BV sepakat untuk memperpanjang jangka waktu pemenuhan syarat efektif perjanjian jual beli tersebut hingga 6 Mei 2012 untuk memberikan waktu kepada kedua belah pihak memenuhi syarat tersebut. 
Basri mengatakan, pihaknya melihat adanya nuansa agenda politik yang syarat kepentingan neolib dibalik berbagai manuver dan cara pembelian saham 7% divestasi PT NNT. 

”Terlihat benar adanya kekuatan tertentu yang bermain dibalik isu-isu divestasi ini yang menjyebabkan pemerintah pusat terlihat mengikuti arus yang dikembangkan kekuatan diluar unsur pemerintahan,” kata Basri.

Cara-cara yang dilakukan oleh sejumlah meneri menunjukan cara pandang politik dan hukum mereka yang tidak menghormati keputusan kelembagaan negara setingkat BPK yang sejajar dengan presiden. 

”Kami justru melihat agak aneh jika level menteri yang terus bermanuver seperti itu. Ada apa ini ?,” ujar Basri Mulyani.  

Direktur Semaidea, Adhar Hakim menambahkan, salah satu preseden buruk terkait divestasi PT NNT juga pernah ditunjukan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Menkeu bahkan pernah mengeluarkan pernyataan diatas meterai yang menyebutkan pihak PT NNT tidak terlibat saat pelepasan 2% saham PT NNT. Namun ternyata akhirya terbukti bahwa proses pembelian 2% saham PT NNT beberapa waktu lalu juga melibatkan PT NNT dengan cara memberikan pinjaman dana kepada PT Masbaga.

”Catatan-catatan seperti ini yang membuat kami tidak lagi merasa nyaman dengan cara-cara dan manuver sejumlah menteri dalam proses sisa saham terakhir yang 7 persen ini,” tandas Adhar Hakim. 

Oleh sebab itu LBH NTB dan Semaidea meminta Pemprov NTB tetap fokus pada upaya pembelian sisa saham 7% divestasi PT NNT dan tidak terpengaruh pada manuver politik oleh sejumlah menteri di Jakarta. Pemprov NTB dan masyarakat NTB melalui DPRD NTB lebih baik mempersiapkan berbagai kebutuhan terkait proses pembelian saham divestasi 7% saham PT NNT.

LBH NTB dan Semaidea juga mengkritik sikap politik sejumlah anggota DPR RI asal NTB di DPR RI yang baru menunjukan sikap setelah BPK mengeluarkan opini hasil audit mereka yang terakhir. 

”Sebelumnya sejumlah anggota DPR RI bahkan ada yang mengeluarkan statemen mendukung pemerintah pusat,” ujar Adhar Hakim.(kb/gra)
Selengkapnya... »»  

Rampok Bobol Puluhan Juta di Kantor Dukcapil

LOMBOK BARAT - Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat dibobol kawanan rampok,Sabtu(05/11). Penjaga kantor setempat ditemukan dalam kondisi tangan terikat saat seorang saksi mata menghampiri. Akibatknya, uang sisa gaji karyawan senilai Rp25 juta amblas.

Kawanan rampok yang berjumlah sekitar tujuh orang tersebut menjebol pintu samping kantor Dukcapil sekitar pukul 01.00 wita.Mereka langsung melumpuhkan dua orang penjaga kantor yang tidak siap dengan kedatangan mereka.

Sang penjaga, Mik Sah (45), saat itu sedang tidak enak badan. Karenanya ia meminta salah seorang menantunya ikut melaksanakan jaga malam.

"Saya dengar suara orang minta tolong. Saya datangi, Mik Sah dan menantunya sedang dalam kondisi kedua tangan terikat. Perampoknya kabur" ungkap Hasbi, penjaga kantor Dinas Perdagangan yang berlokasi di sebelah kantor Dukcapil.

Aparat kepolisian Sektor Gerung langsung menggelar olah TKP pagi hari sekitar pukul 06.00. Kepala Disdukcapil, Ali Napiah terlihat melihat langsung kantornya. Rampok berhasil mencungkil brangkas dan menggasak sisa gaji pegawai setempat sejulah sekitar Rp25 juta.

"Kita sedang mengembangkan kasus ini" ungkap Kapolres Lombok Barat melalui Kapolsek Gerung, AKP Gede Harimbawa.(git/kb)

Selengkapnya... »»  

Budaya Gotong Royong Perlu Ditingkatkan


Syahru Yani ST (PT PNPM Bayan)
Lombok Utara - Ketua PJOK PNPM Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Darmanom, S.Sos meminta kepada masyarakat agar budaya gotong royong perlu ditingkatkan, khususnya dalam pemeliharaan pembangunan yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Hal tersebut dikemukakan, ketika memberi sambutan pada acara  Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)  yang dilakukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM Desa Mumbulsari Kecamatan Bayan, sabtu 5 November 2011.

Dikatakan, kebersamaan dan gotong royong dalam melaksanakan program pembangunan hingga pemelihraannya perlu terus ditumbuhkembangkan ditingkat masyarakat, sehingga pembangunan yang dikerjakan PNPM dapat dimamfaatkan dengan baik hingga ke anak cucu kita.

Sementara camat Bayan, Fahri, S.Pd dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, pembangunan yang dilaksanakan diera Orde Baru dengan era reformasi sekarang ini  memiliki perbedaan. 

“Kalau di era reformasi, pembangunan dilaksanakan setelah dilakukan penggalian gagasan dan usulan dari tingkat bawah. Namun di era dulu, pembangunan itu di programkan oleh pemerintah”, jelasnya.

Fasilitator Teknik (FT) PNPM Kec. Bayan, Syahruh Yani, yang ditemui secara terpisah mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan TPK Desa Mumubulsari adalah saluran drainase sepanjang 1500 meter dengan total anggaran Rp. 300 juta lebih.

Dijelaskan, pembangunan drainase sudah seratus persen selesai, sehingga dilakukan MDST. Selain itu dalam MDST tersebut, juga muncul usulan dari warga untuk pergantian pengurus TPK. “Karena waktu kurang memungkinkan, sehingga perlu ada pertemuan khusus untuk membahas pergantian ini”, jelasnya.

Acara MDST, selain dihadiri camat Bayan dan ketua PJOK, juga tampak hadir kepala desa Mumbulsari, HM. Ilham, ketua BPD, ketua TPK PNPM, Mahrip, para tokoh masyarakat dan FT Kecamatan Bayan. (ari)


Selengkapnya... »»