Jumat, 14 Oktober 2011

Gempa Bali Terasa di Mataram

MATARAM - Gempa berkekuatan 6,8 skala richter (SR) yang mengguncang Bali , Kamis (13/10) sekitar pukul 10.15 Wita, juga dirasakan di Mataram. Pantauan Koran Berita Online, gempa yang berlangsung sekitar 30 detik itu membuat pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov NTB) panik dan berhamburan keluar dari komplek kantor gubernur NTB.

Kepanikan juga terlihat di ruang rapat utama kantor Gubernur saat Wakil Gubernur  NTB, Ir Badrul Munir memimpin rapar koordinasi ketahanan pangan bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB sontak berhenti sejenak. Tidak sampai disitu kepanikan juga dirasakan sejumlah pegawai dan warga di luar kantor gubernur tepatnya di halaman parkir dibawah gedung Graha Bhakti Praja Praktis dimana diselenggarakan pameran prduk-produk pertanian dan pangan NTB serta pasa murah dalam rangka memeriahkan Hari  Pangan Sedunia (HPS) ke-13 tahun 2011. Akibat gempa tersebut juga menghentikan sejenak aktivitas para pegawai dan warga.

“Gempanya keras sekali, kita sampai was-was rasanya,”ujar salah seorang pengunjung stand pameran.
Gempa yang mengguncang Bali dan dirasakan hingga Lombok , tidak berpotensi tsunami. Tak ada kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut  di wilayah Mataram. Paska gempa yang kekuatannya mencapai 6,8 SR, warga dan pegawai di Kota Mataram kembali beraktivitas seperti biasa.

Namun, sejumlah warga masih was-was, kalau gempa akan kembali mengguncang rumah mereka.
Berdasarkan Informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Selaparang melalalui Kasi Observasi dan Informasi, Oktaviana Indriani, mengatakan  pusat gempa pada koordinat 9.89 Lintang Selatan (LS)-114.53 Bujur Timur (BT) pada kedalaman 10 kilometer dan gempa berada sekitar 143 kilometer
barat daya Nua Dua Bali.(im/kb)
Selengkapnya... »»  

Angka Kematian Bayi Menurun

Ilustrasi Balita yang sehat
LOMBOK TIMUR - Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) di kabupaten Lombok Timur dilaporkan menurun tahun ini jika dibanding tahun 2010 lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H Suroto SKm, Kamis (13/10) mengatakan, penurunan tersebut terlihat dari data terlapor yang diterima dari masing-masing puskesmas hingga bulan September.

"Tahun lalu jumlah AKI mencapai 586 orang dari 2.381 kelahiran, sedangkan tahun ini dari Januari – September jumlah AKI hanya berkisar 340 kasus. Ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan," katanya.

Menurutnya, ada banyak faktor penyebab kematian bayi, diantaranya faktor pengetahuan tentang perawatan bayi baru lahir masih kurang, juga termasuk faktor ekonomi.
“Untuk menekan angka kematian balita dan ibu melahirkan ini, kegiatan sosialisasi di tingkat Puskesmas terus digalakkan,” ucapnya.(dy/kb)




Selengkapnya... »»  

PNPM-MP KLU Gelar TOT TPM

Lombok Utara - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kabupaten Lombok Utara, 13 – 15 Oktober 2011 menggelar pelatihan Traning Of Trainer (TOT) bagi 17 orang Tim Pelatih Masyarakat (TPM) di aula kantor camat Tanjung.

TOT atau pelatihan untuk pelatih tersebut diawali dengan do’a bersama, yang dilanjutkan perkenalan  dan menulis harapan masing-masing peserta difasilitasi oleh beberapa fasilitator, antara lain, Fasilitator Kabupaten (Faskab) keuangan PNPM KLU, Asdiah, Faskab PNPM, Baiq Nurhayati dan  regional Managemen consultant-IV NTB, Ir. Lukman Taufik.

Baiq Nurhayati mengatakan, program TOT bagi TPM dilaksanakan selama tiga hari yang tujuannya bisa menjadi pelatih baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten, sehingga pelatihan –pelatihan lainnya bukan lagi seratus persen dilakukan fasilitator kecamatan, akan tetapi nantinya dilakukan oleh TPM itu sendiri.

“Selama ini setiap ada pelatihan PNPM yang menjadi fasilitatornya adalah Faskab atau Fasilitator Kecamatan, sehingga kita bentuk TPM di lima kecamatan di KLU, yang pada hari ini kita latih. Dan dalam TOT ini fasilitator bukan memberi ilmu  tapi lebih kepada berbagi pengalaman, karena para TPM ini memiliki pengalaman yang bisa terus digali dan dikembangkan yang sekaligus nantinya diaplikasikan”, kata Nurhayati.

Sementara Lukman Taufik, Spesialis Training PNPM-MP Nusa Tenggara Barat, ditemui di sela-sela pelatihan menjelaskan pelatihan ini bertujuan supaya tenaga pelatih masyarakat ini terampil memfasilitasi di masing-masing tempat yang kegiatan pelatihannya ada basis kabupaten, kecamatan dan juga ditingkat desa.

Ketika ditanya materi yang diberikan pada TOT ini, Lukman mengaku tergantung dari jajak kebutuhan. “Kita akan menjajaki kebutuhan para TPM pada setiap segmen, karena nantinya bila masyarakat butuh pelatihan hukum akan muncul materi tentang hukum. Kalau masyarakat membutuhkan berkaitan dengan pengawasan, maka akan dirumuskan dan dilatih bagaimana melakukan pengawasan”, jelasnya.

Selain itu TPM yang dilatih akan melakukan penjajakan kebutuhan pelatihan yang akan dirumuskan menjadi sebuah modul pelatihan yang akan disepakati ditingkat kabupaten. Sementara basis TPM dimasing-masing kecamatan itu minimal tiga orang, demikian juga dengan di tingkat kabupaten, yang memiliki tugas pokok antara lain, menjajaki kebutuhan pelatihan, merusmuskan modul, memfasilitasi dan memantau pelatihan dan mengvaluasi hasilnya untuk penguatan kapasitas.

“Pelatihan yang dilakukan selama tiga hari ini diberikan beberapa materi antara lain metode Pendidikan Orang Dewasa (POD), merusmuskan metode dan media pelatihan dan merancang kegiatan pelatihan”, kata Lukman.

“Peserta pelatihan tampaknya mereka masih rumit melakukan Training Net Assesmen (TNA), dan ini belum bisa saya lihat, apa yang mereka hasilkan, padahal ini sudah mereka lakukan beberapa waktu lalu dalam rangka penajaman. Karena dari hasil diskusi yang kami lakukan dengan Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) itu masih ada beberapa hal yang perlu dipertajam, karena didalam melakukan TNA itu harus jelas sasarannya siapa, sehingga akan muncul pelatihan yang akan diberikan apa, karena inilah titik keritisnya”, kata Lukman menjelaskan.

Ditambahkan, bila TPM ini memiliki komitmen dan kemampuan yang memadai dalam rangka peningkatan kapasitas kita akan punya banyak orang, sehingga kita tidak lagi bergantung kepada orang kabupaten, karena kita sudah memiliki TPM ditingkat kecamatan yang mampu meningkatkan kapasitas sampai pada tataran ditingkat desa. (ari)

Selengkapnya... »»  

Kamis, 13 Oktober 2011

Virginia Sukses, Hutangpun Terbayar

Lombok Timur - Prospek tembakau Virgina Lombok Timur musim tanam tahun ini, bisa dikatakan meningkat pesat dibandingkan tahun 2010 kemarin, hal tersebut diungkapkan Amaq Sul salah seorang petani tembakau asal peneda desa Sakra Selatan [12/10].

Ditambahkannya lagi, meningkatnya produksi tembakau ini juga tidak seluruhnya membawa keuntungan bagi para petani, karena hasil keuntungan tahun ini digunakan untuk menutup hutang-hutang pada tahun lalu.

Musim tanam tembakau tahun ini juga banyak dikeluhkan para petani, terutama mengenai sumber energi untuk oven yang biasanya menggunakan minyak tanah  yang sekarang sudah terbatas dan dibatasi. Dengan kendala bahan energi yang terbatas, para petani tembakau menempuh jalur alternatif lain, seperti bahan bakar kayu, batu bara dan LPG.

Untuk musim tanam tahun mendatang, petani tembakau Virginia di Lombok Timur ini sangat berharap kepada fihak-fihak yang terkait, agar dapat meringankan dan membantu dengan meningkatkan pembinaan terhadap para petani tembakau yang ada di kabupaten Lombok Timur. Link: www.suarakomunitas.net
Selengkapnya... »»  

Takut Meledak, LPG Dijual

Lombok Timur – Masyarakat kurang mampu di kabupaten Lombok Timur sekarang ini sudah dapat bernafas lega dengan adanya uluran tangan dari Pemda Lotim. Sepanjang tahun 2011 ini, Dinas ESDM Kabupaten Lombok Timur mengucurkan bantuan dalam bentuk pengadaan tabung dan alat memasak menggunakan energi LPG, untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, terutama di kecamatan Masbagik. Dengan melangitnya harga minyak tanah yang menembus level harga Rp. 8.000,-/liter, menyebabkan masyarakat sekitar sangat terbebani.

Hampir seluruh desa di wilayah ini telah mendapatkan bantuan tabung LPG tiga kilogram beserta aksesoris memasak, yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu. Fihak desa maupun tingkat kekadusan, turun langsung mendata masyarakat yang tergolong kurang mampu dengan sangat ketat.

Akan tetapi, masalah sosial timbul akibat hal ini. Yaitu munculnya berbagai rumor dan isu yang menjadikan beberapa kalangan masyarakat yang belum faham akan kegunaan dan manfaat dari LPG, merasa ketakutan dan menimbulkan polemik yang belum secara tuntas dirampungkan oleh fihak-fihak yang terkait. Adapun ketakutan yang dirasakan adalah, kekhawatiran akan terjadinya ledakan dan kebakaran yang timbul dari salah cara menggunakan LPG. Sehingga banyak masyarakat yang menjual peralatan mereka tersebut secara sefihak dengan harga yang sangat rendah, berkisar antara Rp. 60.000,- sampai Rp. 80.000,-. Apalagi kalau isi tabung LPG telah habis, masyarakat tersebut malas mengisi ulang tabung mereka dengan berbagai alasan.

Sungguh disayangkan memang hal tersebut. Dinas ESDM Kabupaten Lombok Timur, seharusnya dalam menjalankan program bantuan pemberian peralatan memasak LPG ini, diikuti dengan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat tingkat bawah tentang, cara dan penggunaan serta manfaat LPG, agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam masyarakat itu sendiri.

Divisi Penyiaran dan Pemberitaan BKL FM (Link: www.suarakomunitas.net
Selengkapnya... »»  

Mataram Mall Diguncang Gempa

MATARAM - Pengunjung pusat perbelanjaan terbesar  di NTB, Mataram Mall lari tunggang langgang. Pasalnya, mereka lari menyelamatkan diri setelah gempa berskala 6,8 SR yang terpusat di Nusa Dua Bali, menggunjang tempat perbelanjaan itu, sekitar pukul 11.20 wita.

Para pengujung dan bahkan para karyawan Mataram Mall pun langsung berhamburan lari tidak hanya yang ada dilantai paling atas namun juga mereka yang ada dilantai dasar.

Terlihat pula beberapa petugas dari pegawai Mataram Mall berusaha untuk menenangkan pengunjung untuk tidak panik dan berlarian. “Tenang-tenang jangan lari gempanya sudah selesai, “kata karyawan itu sambil melambaikan tangannya keatas.

Namun beruntung gempa yang dirasakan sekitar satu menit lebih tersebut, tidak menimbulkan korban.

Selengkapnya... »»  

Polisi Gagalkan Pemberangkatan CTKW Illegal

MATARAM - Jajaran Polsek Mataram berhasil menggagalkan upaya pemberangkatan dua orang wanita calon tenaga kerja (CTKW) ke luar negeri, dan berhasil menggelandang "tekong" penyalur TKI berinisial MA, warga Batukliang, Lombok Tengah. Sebelumnya, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan MA yang akan mengirimkan dua wanita yang juga dari Batukliang itu, ke Malaysia untuk menjadi TKW, namun tanpa izin pihak keluarga.

Kabarnya, Selasa malam (11/10) sekitar pukul 23.30 Wita, pihak keluarga hendak mencari MA dikos-kosannya di sekitar Karang Bedil, Mataram, untuk dihakimi sekaligus membawa pulang dua CTKW itu.
Mendapat informasi itu, polisi kemudian lebih dulu mengamankan MA agar tidak terjadi tindak kekerasan. Setelah diperiksa, MA pun menunjukan tempat penampungan CTKW itu. Polisi kemudian menjemput dua orang CTKW itu yang ditampung di sebuah hotel kelas melati di bilangan Cakranegara.

"Malam itu juga anggota kami menjemput kedua wanita tersebut untuk dibawa ke kantor (Polsek Mataram). MA juga masih kami taha dalam pemeriksaan," kata Kapolsek Mataram, Komisaris Polisi Yunus Junaidi, atas izin Kapolres Mataram AKBP I Nyoman Sukena, Rabu (12/10).

Berdasarkan keterangan MA, dua wanita ibu rumah tangga itu sudah dibawanya sejak Sabtu pekan lalu dari kampung mereka dan langsung ditampung di hotel tersebut. Polisi menjerat MA sebagai tersangka melanggar Undang- Undang Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri, atas perbuatanya yang mencoba memberangkatkan TKW tanpa izin keluarganya.(Jk/kb)
Selengkapnya... »»  

Rabu, 12 Oktober 2011

Lahan Transmigrasi di Jeringo Diklaim Milik Warga

LOMBOK TIMUR - Puluhan hektar lahan lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di kawasan Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, mulai diklaim warga, dengan menunjukan bukti kepemilikan berupa sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur. Mereka mengajukan klaim itu ke Pemda setempat.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (STT) Lombok Timur, H Sirman mengatakan, sejauh ini sudah ada 11 sertifikat yang diterimanya, terkait klaim lahan UPT Jeringo. Padahal di lokasi tersebut sudah ditempatkan sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) transmigran.

“Sebelumnya tidak ada klaim terkait lahan UPT ini, tapi sekarang muncul 11 sertifikat. Ini yang masih kami kaji sebelum memutuskan agar antinya tidak ada pihak yang dirugikan," katanya.

Dijelaskan lahan UPT Jeringo seluas 240 hektar sudah ditetapkan sejak tahun 2006 oleh Bupati Lombok Timur untuk kemudian ditindaklanjuti kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi untuk dimanfaatkan sebagai lokasi transmigrasi.

Pada tahun 2007 lalu, di lokasi UPT Jeringo itu juga telah melakukan pembebasan lahan  milik warga sekitar 45 hektar dengan anggaran sebesar Rp341 Juta dari APBD Lombok Timur sebagai komitmen pemerintah daerah untuk mensukseskan program transmigrasi lokal tersebut.

"Permasalahan lahan lokasi UPT Jeringo tersebut sebelumn
ya tidak ada masalah dan sudah final, bahkan SK dari kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah menyetujuinya sehingga mulai dilakukan proyek tersebut," tambah H Sirman.

Ia meminta kepada warga yang mengajukan klaim kepada Dinas STT Lombok Timur dengan memberikan sertifikatnya sebagai alat bukti yang kuat, hendaknya bersabar dan menahan diri dalam menyelesaikan permasalahan ini. Agar nanti tidak ada yang merasa dirugikan, baik dari warga yang sudah menempati UPT Jeringo maupun warga yang mengklaim lahannya diambil menjadi lahan kawasan UPT Jeringo.

"Karena kami sendiri masih belum mengetahui secara pasti, apakah lokasi yang diklaim oleh warga itu lokasinya berada di dalam kawasan UPT Jeringo ataukah diluar itu, sehingga inilah yang tentunya harus diselesaikan dengan baik," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya akan turun bersama-sama ke lapangan untuk melihat dengan jelas mengenai lokasi lahan yang diklaim milik warga apakah berada di dalam lokasi UPT Jeringo ataukah tidak agar menjadi lebih jelas lagi. (dy/kb)
Selengkapnya... »»  

Pemerintah Pusat Apresiasi Pemda KLU

Lombok Utara - Dalam rangka mepercepat proses pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak Daerah, Direktoral Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan  RI adakan sosialisasi di Kabupaten  Lombok Utara (KLU), Rabu (12-10-2011).

Dari Pemerintah Pusat hadir Anggota DPR RI Komisi XI, I Wayan Sugiana, MM., I Ketut Suastika, SE. MM. Kasi Bimbingan Pengawasan BJP Nusra, Jamiah Avis Kafat, SH. Kepala Subdid PDRD II, Rouli Hutabarat, Kepala Kantor KPP Pratama Praya Nani Wisata Yanti, SE. M.Pak. Sedangkan Unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Hadir Wakil Bupati KLU H. Najmul Akhyar, SH. MH, Wakil Ketua II DPRD KLU Burhanudin, SH. Anggota DPRD KLU Djekat DM, S.Sos. Ketua Komisi I  Jasman Hadi, SH. H. Sayuti, SH. Dan Jajaran Pemerintah Daerah dari masing-masing SKPD.

Dalam Sambutannya Wakil Bupati KLU H. Najmul Ahkyar, SH. MH, mengungkapkan bahwa sebagai daerah Kabupaten yang luas wilayahnya kecil dan baru terbentuk, KLU pada dasarnya belumlah siap untuk melaksanakan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah, hal ini antara lain disebabkan oleh karena potensi yang tersedia relatif kecil, sarana dan prasarana penunjang ynag dibutuhkan cukup mahal, belum tersedianya suber daya aparatur yang memadai dan biaya pengelolaanya cukup tinggi.

Namun, sambungnya karena Undang-Undang telah mengatur dan menetapkan pengalihannya menjadi pajak Daerah maka suka ataupun tidak suka ketentuan tersebut harus dijalankan. Dengan telah diterbitkannya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari UU No. 18 tahun1997 dan UU No. 34 tahun 2004.

Diakui Wabup, bahwa Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tersebut memiliki makna yang sangat strategis dan mendasar dibidang desentralisasi fiskal, karena didalamnya mengandung perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah dan telah diberlakukan sejak 1 Januari 2010.

“Adapun tujuannya adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan  kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” sebutnya.

Selain itu Wakil Bupati KLU juga menjelaskan bahwa sebagai implementasi UU tersebut Pemda KLU telah membentuk Perda tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah,  yaitu Perda KLU No. 3 Tahun 2010 tentang pajak Daerah, Perda KLU No. 4 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, Perda KLU No. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha dan Perda KLU No. 6 Tahun 2010 tentang Retribusi golongan perizinan tertentu. Namun demikian Pemerintah Daerah Lombok Utara telah menetapkan Pelaksanaan PBB-P2 pada tanggal 1 Januari 2014.

Untuk itu tegasnya, melalui kesempatan ini saya minta kepada seluruh jajaran Pemda KLU secarabersama-sama mengamankan pelaksanaannya, terutama kepada semua Camat dan Kepala Desa beserta perangkatnya untuk senantiasa memberikan penyadaran kepada masyarakat agar taat membayar pajak. Disamping itu kepada seluruh Notaris/PPAT yang ada di KLU untuk membantu Pemda dengan sepenuh hati dalam melakukan pemungutan BPHT secara jujur.

Anggota DPR RI komisi XI I Wayan Sugiana, MM, menyambut baik kesiapan Pemda Lombok Utara dalam mepersiapkan proses Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah. Saya kagum kepada Pemda KLU, sebagai Daerah Otonom Baru KLU telah mampu mepersiapkan tahapan-tahapan pengalihan PBB-P2 dan PBHTB, terbukti dengan sudah diterbitkannya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mungkin KLU adalah yang pertama menerbitkan Perda terkait dengan hal tersebut, ucapnya.

Menurut Sugiana, kehadiran Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pengalihan PBB-P2 dan PBHTB ke Daerah semata-mata bertujuan untuk mempercepat akselerasi Pembangunan di Daerah. Secara filosofis lanjutnya, berangkat dari azas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka undang-undang tersebut meberikan kesempatan kepada untuk lebih meningkatkan kapasitasnya sehingga tidak terbatas kepada pemberian kewenangan tapi juga dibarengi dengan kewenangan terhadap pengelolaan anggaran, terangnya.

Sementara itu, I Ketut Suastika, SE. MM. Kasi Bimbingan Pengawasan BJP Nusra menjelaskan,   langkah-langkah persiapan pemungutan PBB-P2 yaitu Aspek Legalitas seperti Perda, SOP dan NJOP. Aspek Teknis diantaranya Sistem Data, SDM, dan Sarana Prasarana sedangkan untuk aspek Pendukung yang harus dilakukan adalah sosialisasi dan Kerjasama. Mengingat tegat waktu pelaksanaan PBB-P2 pada 1 Januari 2014 dan BPHTB pada 1 Januari 2011 maka hal-hal yang dilakukan Pemda dalam pengalihan PBB-P2 sebagaipajak Daerah adalah Sosialisasi, Pengaturan tahapan pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri No. 213/MK.07/2010 dan 58 tahun 2010, Pelatihan/Bintek, Pengalihan data,pengalihantanggung jawab pemungutan PBB-P2 dan Pendampingan dan Fasilitasi, jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran beberapa anggota dewan dan tokoh-tokoh masyarakat terhadap inplikasi hadirnya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah terhadap berkurangnya dana perimbangan pusat  ke Daerah-daerah miskin dan tertinggal Kepala Subdid PDRD II Jamiah Avis Kafat, SH. Menjelaskan bahwa justru dengan hadirnya UU No. 28 tahun 2009 tersebut objek pajak daerah akan semakin luas  misalnya pada UU No. 34/2000 hanya terdapat 7 objek bandingkan dengan dengan UU No. 28/2009 yang jumlahnya sebelas (11) jenis Objek pajak. “Selain itu terangnya, pemerintah Daerah tidak perlu khawatir karena UU No. 28/2009 hanya merubah mainside bagi hasil pajak antara pusat dan daerah bukan dana Perimbangan lainnya seperti DAU dan DAK,” tegas Kafat.(DN/MN)

Selengkapnya... »»  

Tekong TKI Nyaris Dihakimi Warga

Mataram - Seorang tekong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nyaris dihakimi oleh warga karena diduga hendak memberangkatkan dua wanita  tanpa seijin dari keluarganya, Selasa (11/10/2011) sekitar pukul 23.30 wita. Namun  beruntung tekong yang diketahui berinisial MA warga Batu Keliang, Loteng tersebut berhasil terlebih dahulu diselamatkan oleh polisi.

MA diduga hendak memberangkatkan dua orang ibu rumah tangga yang juga berasal dari Batu Keliang ke Malaysia untuk dijadikan TKW.  Namun karena diduga tidak mengantongi ijin dari keluarga akhirnya  kedua wanita tersebut dicari  hingga ke tempat tinggal si tekong.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, menyebutkan bahwa  dengan menggunakan dua mobil keluarga wanita tersebut mendatangi tempat tinggal MA yang terletak di jalan Kulintang,Karang Bedil Mataram, beruntung polisi yang sudah mendapatkan informasi dari warga setempat langsung mendatangi kos MA dan langsung mengamankannya ke Polsek Mataram. Keluarga yang mengetahui hal tersebut langsung mendatangi Polsek.

Kapolres Mataram, melalui Kapolsek Mataram, Kompol Yunus Junaidi mengatakan, bahwa berdasarkan keterangan dari MA menyebutkan kedua wanita tersebut dibawa dari kampung sejak Sabtu kemarin.

Sementara itu, kedua wanita itu dijemput dari salah satu hotel dibilangan Sweta yang digunakan sebagai tempat untuk menampung TKW. “Anggota menjemput kedua wanita tersebut  untuk dibawa ke kantor, “ucapnya ketika ditemui Rabu (12/10/2011).

Bahkan salah satu wanita itu sempat memberikan perlawanan ketika keluarga meminta untuk pulang dengan membanting diri dan membenturkan kepalanya. Ia malu untuk pulang karena batal berangkat, padahal warga sudah mengetahui bahwa akan ke Malaysia.

Akibat perbuatannya, kini MA harus meringkuk dibalik jeruji besi dan diancam dengan Undang- Undang perlindungan dan Penempatan TKI di luar negeri.
Selengkapnya... »»  

KLU Tuan Rumah Pencanangan HKG P PKK Provinsi NTB 2011

Lombok Utara, Suara Komunitas – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terpilih sebagai lokasi pusat pencanangan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan (HKGP) Kesejahteran Keluarga (PKK) tingkat provinsi NTB tahun 2011, yang akan digelar oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB, tanggal 17 Oktober 2011 mendatang.

Hal tersebut ditegaskan Kepala BKKBN Provinsi NTB, Sukardi,Mkes saat menggelar sosialisasi sekaligus rapat koordinasi dengan pengurus PKK KLU yang juga dihadiri bupati Lombok Utara beserta sejumlah kepala SKPD  Senin (11/10) kemarin.

Menurut kepala BKKBN NTB, pencanangan hari kesatuan gerak PKK tingkat provinsi itu dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun keluarga berencana, termasuk sebagai ajang penguatan gerakan sayang ibu dan membangun pola hidup bersih dan sehat.

Sukardi mengatakan, pencanangan HKG PKK NTB tanggal 17 Oktober itu rencananya akan dipimpin langsung oleh gubernur NTB, KH.Zaeinul Majdi dan akan dihadiri sejumlah perwakilan BKKBN pusat. Selain itu momentum ini juga dirangkai dengan penyuluhan KB, senam massal sehat dan gerakan cuci tangan dengan sabun dilingkungan siswa sekolah.

Pada kesempatan yang sama, Bupati KLU, H.Djohan Sjamsu, SH mengatakan, dipilihnya Daerah Lombok Utara sebagai lokasi pencangan HKGP PKK provinsi NTB, merupakan kepercayaan dan amanah yang cukup besar. Untuk itu pihaknya telah menyiapkan lokasi yang cukup refresantatif yakni dilingkungan MTS Raudlatul Jannah, Dusun Penjor Desa Genggelang Kecamatan Gangga, dimana wilayah tersebut memiliki angka partisipasi program KB yang cukup tinggi dan angka kasus kematian ibu dan bayi yang sangat rendah. (adam)

Selengkapnya... »»  

Pesona Alam Air Terjun Tiu Bombong

Lombok Utara - Lombok Utara terkenal dengan obyek wisata air terjunnya yang alami dan eksotik, banyak dikagumi wisatawan domestik ataupun mancanegara. Air terjun yang satu ini, bisa dibilang belum begitu dikenal dari yang ada di Kabupaten termuda NTB ini. Air terjun “Tiu Bombong”, objek wisata yang masih sangat alami,  airnya yang jernih kebiru-biruan, menambah pandangan eksotik, air terjun dengan ketinggian 150 meter ini, terletak di Dusun Sempakok, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, KLU.

Dalam penelusuran tim MataramNews di lokasi air terjun Tiu Bombong ini, ternyata air terjun ini merupakan salah satu lokasi wisata yang tak kalah menarik dengan air terjun yang lain di KLU. Dengan panorama alam yang alami, sejuk dan indah, siapapun yang berkunjung akan merasakan kenyamanan tersendiri bagi pengunjungnya.

Penasaran dengan pesonanya, tim MataramNews menelusuri dengan mencari informasi lebih jauh dari warga yang berdomisili disekitarnya. Slamet, warga setempat memiliki cerita sendiri mengenai Tiu Bombong. Ia mengatakan air terjun ini membawa kesan eksotik tersendiri bagi siapa saja yang memandangnya. Menurutnya, objek wisata ini belum begitu dikenal banyak orang sehingga efeknya sepi dari kunjungan wisatawan, Padahal, memiliki keasrian yang amat indah, dan sangat bangus untuk wisata refresing atau membuang kejenuhan bagi orang yang melepas lelah dengan kesibukannya.

Tiu Bombong agak berbeda dibanding objek wisata lain yang sejenis, sebab diapit oleh dua jurang terjal dengan rona-rona pepohonan yang hijau alami, membatasi wilayah Kecamatan Gangga dan Kecamatan Kayangan. Namun ia memiliki nilai jual tinggi dan potensi wisata yang potensial berkembang dengan pesat apabila mampu dikelola dengan baik pihak terkait untuk menopang roda perekonomian masyarakat.

Keterangan warga kepada Mataramnews soal Tiu Bombong mengatakan, bahwa air terjun ini memeiliki sejarah panjang.

Menurut salah satu warga, Melsah bercerita, dulu kala ada orang pemburu rusa melintas di air terjun ini, kebetulan ia dilihat penduduk setempat, lalu memberi tahu kepada sang pemburu bahwa di dalam air tiu bombong ada ikan tuna besar bertanduk dan bernapas. Si pemburu pun tak jadi menyebrang air tiu ini. Selang beberapa tahun kemudian, ada pedagang parang ingin menyebrang, wargapun memberi tahunya bahwa disitu ada ikan tuna besar bertanduk, tapi si pedagang tak percaya, si pedagangpun nekat menyeberang air tiu itu.  Saat sampai di tengah aliran air, ikan tuna pun keluar dan beradu dengan si pedagang. Pendek cerita, si pedagang dapat mengalahkan ikan tuna tersebut sehingga selamat sampai tujuan. Untuk mengenang peristiwa luar biasa ini, maka air terjun itu dinamakan Tiu Bombong.

Bagi yang ingin berkunjung ke lokasi wisata ini jangan takut dan ragu karena jalannya bagus dan tak memakan waktu lama. Jarak tempuhnya kira-kira 16 km dari Tanjung dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Setelah sampai kita bisa meminta bantuan jasa guide lokal. Selamat menikmati panorama alam air terjun Tiu Bombong.(Sarjono/MN)

Selengkapnya... »»  

Program Dinas Sosial, Masyarakat Harus Tahu

Lombok Utara -  Sosialisasi penyuluhan program sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil KLU, pada (12/10/2011) dihadapan  ratusan warga KLU dari semua kecamatan di Aula Balai Penebeng Desa.

Menurut Kepala Seksi Sosial dan Pemuda Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. Husni, bahwa sosialisasi penyuluhan diadakan untuk memberi arahan sekaligus memperkenalkan program-program dinas bersangkutan kepada masyarakat Lombok Utara.

Dijelaskan, selama ini banyak sekali program dinas sosial yang belum diketahui masyarakat kabupaten termuda NTB ini. “masyarakat belum mengetahui program-program kami di Dinas Sosial, jadi kami berkewajiban mensosialisasikannya,” tandas Husni.

Yang termasuk dalam program dinas social, lanjutnya, seperti pembinaan para fakir miskin, pembinaan warga lanjut usia, pemberian bantuan rumah pada warga yang masuk dalam kategori rumah kumuh, pemberdayaan ekonomi warga dan lain-lain. “Inti pokok kegiatan ini murni untuk mensosialisasikan peran dan tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Utara dalam memberdayakan masyarakat.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil  Lombok Utara, Fathurrahman, S.ST dan para staffnya. Sarjono/MN

Selengkapnya... »»  

Pemilik Lahan Tolak Surat Pernyataan PT SIC

Lombok Utara - Warga pemilik lahan menolak menerima surat pernyataan yang dibuat oleh PT Suar Investindo Capital. Penolakan itu disinyalir karena surat pernyataan yang dibuat pihak perusahaan terkesan merugikan warga. Atas kenyataan ini warga melalui juru bicaranya, Yurdi, menolak secara tegas surat pernyataan yang dibuat salah satu pimpinan perusahaan atas nama PT SIC.

Hal itu, terungkap pada rapat yang dimulai pukul 10 Wita bertempat di ruang tamu Kepala Desa Bentek dihadiri Kades Bentek, Budiarta, Camat Gangga, Artha, S.Sos., Pejabat Dinas Pembangunan KLU dan para pimpinan perusahaan PT SIC serta warga pemilik lahan yang berjumlah puluhan orang.

Menurut Yurdi dengan suara lantangnya mengatakan, bahwa masyarakat pemilik lahan selama ini merasa dibohongi dan dibodohi pihak perusahaan. Pasalnya dalam surat pernyataan yang dibuat perusahaan sangat berbeda dengan hasil kesepakatan yang di sepakati beberapa bulan sebelumnya.

“Jangan bodohi masyarakat, karena mereka sudah bodoh. Jadi jangan sekali-kali menambah kebodohan mereka,” cetusnya dengan nada emosi.

Bahkan, dalam pandangannya, ada oknum perusahaan yang membuat surat pernyataan yang sangat merugikan pemilik lahan. Menurut Yurdi, surat pernyataan yang dibuat oknum itu berisikan dua hal, pembohongan pada masyarakat luas dan pembodohan pada warga pemilik lahan.

“Pihak perusahaan telah membuat surat pernyataan yang merugikan warga, jadi kami minta supaya surat pernyataan diganti dengan yang baru sambil menunjukkan surat pernyataan yang disinyalir bermasalah tersebut,” tegas Yurdi dihadapan para peserta rapat.

Salah satu isi surat pernyataan itu ialah warga dikasi batas waktu untuk menyelesaikan kewajiban administrasi padahal tak disepakati dalam pertemuan bulan Agustus yang lalu.

Dijelaskan Yurdi, pada pertemuan pertama terdahuludulu, pernah ditanyakan apa isi dari kata “Lain-lain” dari butir surat pernyataan yang konon itu biaya yang telah diatur dalam APBDes. Sepengetahuan warga bahwa dalam jual beli yang besar hanya jadi kewajiban adalah biaya PPh saja tanpa APBDes,” kilahnya.

“Masalah APBDes, itu urusan warga dengan pemerintah desa bukan dengan pihak perusahaan,  jangan campur aduk otonomi kami sebagai warga masyarakat dengan pemerintah desa kami dan kami minta item-item pada perkataan “LAIN-LAIN” itu dirinci sedetail mungkin supaya tak menimbulkan kecurigaan warga,” ucap Yurdi.

Ia juga meminta agar dibuatkan rekomendasi untuk Bupati agar hal tersebut tak menjadi bumerang dikemudian hari.

Hal senada juga disampaikan  Judin  bahwa ia sepakat kalau surat pernyataan yang dibuat perusahaan diganti yang baru. “Saya ingat bahwa pada rapat tanggal 15 Agustus yang lalu surat pernyataan yang diketahui warga berbeda dengan yang dibuat perusahaan,” tambahnya.

Judin juga mengatakan, soal APBDes itu kewajiban warga pada pemerintah desa. Dan, kebiasaan yang telah berlaku pihak yang mengeluarkan biaya administrasi balik nama tanah ialah pembeli bukan penjual.

“Masalah kewajiban balik nama dan lain-lain, ini menjadikan warga banyak bingung. Karena tak sesuai seperti kebiasaan yang diketahui umum,” terang Judin.

Sementara itu, perwakilan PT SIC, Made Mastre mengatakan bahwa isi dari butir “lain-lain” dalam surat pernyataan itu dimaksudkan untuk biaya balik nama, kewajiban warga pada pemerintah desa bukan untuk tujuan lain. “Setiap warga yang menjual tanah pasti ada kewajiban pada pemerintah, jadi biaya lain-lain diperuntukkan untuk APBDes dan biaya administrasi lainnya.

Sedangkan Bupati KLU yang diwakili oleh pejabat dinas pembangunan mengungkapkan, bahwa administrasi balik nama dan lain-lainnya menjadi tanggungan penjual. Dan, pihaknya akan membuatkan surat pernyataan baru untuk menegaskan luas tanah yang terjual dan harga maupun biaya pengurusan administrasinya. “Kami siap buatkan bapak-bapak sekalian yang penting bisa membuat warga tenang,” terangnya.(sarjono/mataramnews)
Selengkapnya... »»  

"Pembangunan" Lebih Penting Dari Study Banding

Lombok utara - Setiap kali keluar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), program study banding ke luar daerah bagi kepala desa dan lembaga lainnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU) selalu diadakan, padahal ditingkat desa masih banyak yang perlu dibangun, artinya pembangunan itu jauh lebih penting daripada studi banding yang tidak memiliki hasil apapun.

Penegasan tersebut dikemukakan Kepala Desa sambik Elen Kecamatan Bayan, M. Katur, 12/10/11. Kades yang cukup kritis ini mengaku sudah beberapa kali persoalan ini diangkat oleh media, namun tetap saja masukan dari beberapa kepala desa itu dianggap angin lalu oleh instansi terkait.

“Saya rasa study banding itu hanya menghabiskan anggaran saja, yang bila digunakan untuk membangun ditingkat desa, jauh lebih bermamfaat bagi masyarakat ketimbang digunakan sebagai biaya study banding ke Pulau Jawa yang belum tentu ada hasilnya” kata Katur.

Ditegaskan, study banding yang dilakukan dengan biaya dari dana ADD hingga puluhan juta itu kurang efektif karena selama ini tidak ada hasil apapun yang bisa diterapkan ditingkat desa. 

“Coba saja dilihat sejak kita masih bergabung dengan Kabupaten Lombok Barat, hingga KLU mandiri, apa yang bisa diterapkan oleh kepala desa atau lembaga LPM dan BPD yang pernah mengikuti Bintek atau study banding, sehingga saya menilai tidak lebih dari sekedar jalan-jalan menghabiskan anggaran saja”, tegasnya. 

“Saya pada dasarnya setiap kali diajak melakukan study banding selalu menolak, namun yang terjadi oleh instansi pemerintah yang memprogramkan itu terlebih dahulu memotong biaya transfortasi dan akomodasi dari dana ADD, sehingga mau tidak mau harus berangkat dengan menggunakan dana untuk pembangunan ditingkat desa yaitu ADD”, jelas Katur.

Padahal, lanjut Katur, jika program itu mau lebih efektif, kita bisa saja mengundang beberapa nara sumber dari pusat, sehingga perputaran uang ADD sebagai biaya keluar daerah itu bisa dinikmati oleh banyak orang.  “Silahkan saja undang nara sumber yang ahli dibidangnya, kemudian dilakukan Bimbingan Teknis di KLU, kan dengan dana puluhan juga masing-masing desa itu bisa mengundang peserta dari tingkat RT sampai pejabat ditingkat kabupaten”, katanya.

Karenanya, Katur mengharapkan kepada pemerintah daerah, agar program studi banding pada tahun depan sebaiknya ditiadakan, karena itu hanya memboroskan anggaran. “Lebih baik biaya itu digunakan untuk membangun desa daripada study banding yang hanya menghabiskan anggaran unruk masyarakat”,pungkasnya. (ari)


Selengkapnya... »»  

Dikes KLU Akhirnya Mulai Membangun RSUD Dengan Dana 4,7 Milyar

Lombok Utara - Setelah sempat menjadi pro kontra dan tarik ulur antara pihak eksekutif dan legislatif, dimana sebelumnya pihak legislatif meragukan pembangunan RSUD oleh dikes KLU dengan hanya menggunakan dana sebesar 4,7 milyar, termasuk adanya kekhawatiran akan tidak turunnya dana stimulan sebesar 120 milyar pada tahun 2012, yang dijanjikan kementerian kesehatan,  akan tetapi dipenghujung tahun ini, dinas kesehatan daerah lombok utara, tetap melaksanakan pembangunan rumah sakit umum daerah KLU Tipe C.

Proses pembangunan RSUD yang terletak dilahan milik pemda seluas sekitar empat hektar berdampingan dengan puskesmas Tanjung itu, saat ini baru saja memasuki tahapan penggalian pondasi dan penembokan pagar keliling, dengan pengawasan ketat konsultan dari pusat, meski proses tendernya nyaris tidak terdengar sebelumnya.

Kepala dinas kesehatan KLU, dr Benny Nugroho saat ditemui Suarakomunitas 09/10 diruang kerjanya menyatakan, bahwa sesuai dengan perencanaan awal, tahun ini proses pembangunan RSUD tetap dilakukan, mengingat RSUD merupakan kebutuhan masyarakat KLU yang cukup mendesak, terlebih anggaran sebesar 4,7 milyar telah disetujui DPRD. Menurut Benny, pembangunan RSUD KLU terdiri dari beberapa gedung pelayanan, dan saat ini sedang dibangun satu gedung dasar untuk sejumlah Poly yakni, poly anak, Opjien, penyakit dalam, bedah dan poly gigi termasuk apotik dan UGD.

dr Benny mengatakan bahwa seluruh proses pembangunan awal RSUD KLU ditargetkan rampung akhir tahun ini termasuk proses pembangunan tidak akan mengganggu pelayanan kepada pasien. “Pembangunan RSUD KLU itu ditargetkan selesai akhir desember tahun ini, dan akan dilanjutkan tahun 2012 dengan dana lanjutan yang lebih besar yang akan kita ajukan. Pembangunan RSUD juga kami jamin tidak akan mengganggu pelayanan pasien dipuskesmas tanjung,” tegasnya.

Mengenai kelanjutan pembangunan beberapa gedung dan fasilitas pendukung lainnya, kadikes KLU itu menyebutkan, bahwa ia akan mengajukan anggaran tambahan sebesar 15 milyar pada APBD murni tahun 2012. Ia juga menambahkan dana stimulan RSUD KLU dari kementerian kesehatan masih bisa didapatkan, sebagaimana yang dijanjikan pusat, namun masih tetap membutuhkan pengawalan dan lobi disamping adanya dukungan dari DPRD dan setidaknya dengan dukungan kondusifitas masyarakat lombok utara. (Edgsfm)

Selengkapnya... »»  

Masyarakat Usir Pekerja PT WAH di Gili Trawangan

Lombok Utara-Berkembangnya berita bahwa terdapat seorang warga yang diancam untuk dibunuh oleh seorang pekerja karena mencoba menghalangi pekerjaan pembangunan tembok menyebabkan warga lainnya geram. Kemarin sekitar pukul 16.00 wita, ratusan warga sekitar mulai berkumpul untuk mencari tersangka yang mencoba membunuh warga tersebut.

Warga yang dikoordinir  Ismail sekitar pukul 16.30 wita, mulai bergerak kelokasi pembangunan pagar pembatas yang dibangun oleh PT Wanawisata Alam Hayati (WAH) untuk mencari oknum pekerja yang berinisial F, warga yang diketahui berasal dari Mataram.

Ismail mengemukakan, bahwa masyarakat Trawangan telah sabar menghadapi sikap pekerja yang semena-mena kepada masyarakat. “Namun jika seorang warga kami akan dibunuh maka kami tidak akan tinggal diam,” terangnya.

Akibat aksi sweeping ini 3 orang pekerja yang diduga orang yang dicari warga dikejar, namun beruntung yang bersangkutan dapat melarikan diri, sehingga tidak sampai menimbulkan korban karena masyarakat telah melengkapi diri dengan senjata tajam, bahkan alat pemanah ikan. Tidak puas karena orang yang dicari tidak ditemukan, massa bergerak ke lokasi pembangunan tembok pembatas, dan merobohkan seluruh tembok yang dibangun oleh pihak PT WAH. Akibat kejadian ini kerugian  diperkirakan ratusan juta rupiah.

Seorang Kadus setempat, Marwi yang  mencoba menenangkan warga justru menjadi sasaran kemarahan warga, beruntung dapat dilerai tokoh masyarakat dan aparat kepolisian yang berjaga. Bahkan warga yang tidak puas dengan sikap Kadus menuntut Kadus mundur pasca aksi, namun dapat ditenangkan oleh tokoh setempat. (*) Sumber Indonesiabicara
Selengkapnya... »»  

Cuaca Ekstrim, Ratusan Hektare Padi Puso

MATARAM - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, H. M. Nur Asikin mengungkapkan, lahan kekeringan NTB untuk tanaman padi dan palawija sudah mencapai 1.319 hektar. Berdasarkan kategori kerusakan lahan itu, mulai ringan dengan luas 370 hektar, sedang 387 hektar, berat 378 hektar dan padi yang terkena puso 204 hektar.

“Itupun tanaman padi yang terkena puso hanya terjadi di pulau Sumbawa dan tanaman padi serta palawija di pulau Lombok hanya rusak ringan, sedang dan berat saja,”kata Asikin.

Ia menjelaskan, terhadap tanaman padi yang terkana puso pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura telah mengusulkan ke Kementerian Pertanian (Kementan) agar tanaman padi yang terkena puso mendapatkan dana bantuan dari APBN sebesar Rp3,7 juta per hektar.
“Kami harap bisa segera diberikan, sebelum musim hujan turun,”ujarnya.

Ia menyebutkan, penggantian lahan padi yang terkena puso itu sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2011 tentang Bantuan Penanggulangan Padi Puso. Dengan dana tersebut diharapkan, para petani akan menanam ulang padi, sehingga pendapatan petani tidak terganggu.

“Kalau dibilang terjadi kekeringan tidak terjadi kekeringan, karena petani hanya salah pola tanam. Pasalnya, petani sudah dilarang menanam padi mengingat debit air yang tidak cukup,”terangnya.

Asikin menerangkan, bagi petani yang mengalami rusak ringan, sedang dan berat akan diupayakan diberikan bantuan dana melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB. Dimana, terdapat anggaran sebesar Rp250 juta dari APBN yang memungkinkan bisa digunakan untuk kebutuhan petani. Bantuan itu akan diberikan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebesar Rp20-Rp25 juta. Dalam hal ini, BKP kabupaten/kota se-NTB diminta untuk segera mengusulkan Gapoktan yang akan diberikan bantuan.

“Kita berharap kabupaten/kota untuk segera mensosialisasikannya,” harapnya.(im/kb)

Selengkapnya... »»  

Seorang Pemuda Tewas Keracunan Antibiotik


LOMBOK TIMUR -  Warga dusun Lepek Loang, desa Belanting, kecamatan Sambelia, digegerkan dengan meninggalnya Suadi (18), warga setempat, akibat menghirup racun yang ditebarkan korban di salah satu tambak udang tempatnya bekerja, Senin (10/10) siang lalu. Korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) dr.R.Soejono Selong.

Camat Sambelia, M Takdir saat di konfirmasi Via Ponselnya, Senin kemarin, membenarkan  ada warganya yang meninggal dunia setelah menebarkan bubur racun antibiotik pembunuh jentik di salah satu tambak udang milik salah seorang pengusaha di wilayah Sambelia, korban meninggal dunia di perjalanan saat mau dirujuk RSUD dr R Soejono Selong. Hal yang sama juga dialami Haryadi (18) rekan satu kampong korban, namun berhasil selamat, dan masih mengalami perawatan di Puskemas Belanting.

“Korban menaburkan racun antibiotic tersebut, untuk membunuh jentik jentik yang ada di kolam tambak,” katanya, seraya menuturkan pengakuan Haryadi korban selamat, “Saat menabur racun pembunuh jentik tersebut, korban belum pengalaman,karena pegawai baru di tambak tersebut,” jelasnya, saat sedang menabur racun, angin kencang, racun mengenai muka korban, dihirup,korban  langsung pingsan.

Dikatakan Takdir, korban bekerja ditambak tersebut, untuk mengisi waktu luang, sehingga diajak kawannya untuk bekerja ditambak, “korban saat itu, sempat diingatkan untuk hati-hati saat menabur racun tersebut, karena mengandung zat kimia,” katanya.seraya mengatakan, korban menabur racun pembunuh jentik tersebut menggunakan centong, saat menabur itulah, korban diterpa angin dan racun mengenai muka dan dihirup korban.

"Akibat menghirup racun itu, korban langsung pingsan, dan langsung diberi pertolongan oleh para pekerja yang lain,” sebutnya, dengan cara member minum air kelapa, setelah itu langsung dilarikan ke Puskesmas untuk mendapat perawatan medis. “karena kondisi korban cukup parah,langsung dirujuk ke RS, tetapi dalam perjalan menghembuskan napasnya,” tutur Takdir.(dy/kb)

Selengkapnya... »»  

Selasa, 11 Oktober 2011

Catatan Kecil Kunjungan Monitoring Faskab Ke Desa Sambik Elen

Lombok Utara - Kendati waktu baru menunjukkan pukul 10.15 wita, namun terik sinar matahari cukup terasa menyengat di badan. Para penumpang mobil Fasilitator PNPM kabupaten Lombok Utara membuka pintu untuk turun, setelah parkir didepan kantor desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Faskab PNPM KLU, Baiq Nurhayati yang didampingi Faskab PNPM GSC, Abdurrahman yang sekaligus merangkap sebagi sopir dan Fasilitator PNPM Kecamatan Bayan, Asrin Tombili dan FT, Syahrul Yani serta penulis, disambut oleh bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM Desa Sambik elen.

Kedatangan rombongan Faskab KLU ini dalam rangka melakukan monitoring  kegiatan PNPM yang sudah melakukan MDST 100 persen dan melihat papan informasi. Sayang papan informasinya masih ditempatkan di ruangan sekreatariat, sehingga tidak bisa dibaca oleh masyarakat sekitar.

“Tolong papan informasinya ditempatkan diluar, dan diisi dengan kegiatan-kegiatan TPK, agar masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dilakukan di Desa Sambik Elen”, saran Faskab KLU, Baiq Nurhayati kepada pengurus TPK yang hadir.

Selain itu, Nurhayati juga menyarankan agar laporan MDST nya dilengkapi, jangan sampai kurang. Dan bila belum mengerti dapat ditanyakan kepada  FK atau FT. “Kasian FTnya jauh-jauh datang dari Pulau Sumbawa kalau tidak diambil ilmunya”, katanya.

Mendengar saran demikian, pengurus TPK Desa Sambik Elen hanya menganggukkan kepala sebagai tanda menerima saran dari Faskab.

Tak lama kemudian, Kepala Desa Sambik Elen, Muhammad Katur datang menemui rombongan Faskab yang sudah duduk lebih dulu di aula pertemuan kantor desa setempat. Obrolan mengenai berbagai persoalanpun berjalan santai sambil diselingi dengan tawa.

Muhammad Katur dalam obrolannya mengungkapkan berbagai kegiatan yang dilakukan ditingkat desa, seperti pembangunan yang didanai PNPM yang sangat bermamfaat bagi masyarakatnya.

Selain itu beberapa ruas jalan menuju ke beberapa tempat obyek wisata yang ada di Sambik Elen, seperti, wisata Majapahit dan Air Terjun Mayung Putih yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah KLU serta pembangunan pasar desa untuk memajukan perekonomian masyarakat.

Kedes yang murah senyum dan cukup energik ini juga menyoroti studi banding ke luar daerah yang dinilai kurang bermamfaat dan hanya menghabiskan anggaran. “Kalau dana yang digunakan studi banding keluar daerah itu dimamfaatkan ditingat desa tentu banyak yang bisa dibangun”, katanya.

Setelah melakukan pertemuan, sekitar pukul 13.00 wita, rombongan Faskab melakukan sholat zuhur dirumah salah seorang warga setempat dan melanjutkan perjalanan ke Dusun Lenggorong untuk melihat langsung hasil pembangunan rabat jalan dan gedung sekolah MTs. Maraqitta’limat yang didanai PNPM-MP dan PNPM-GSC. (Ari/Primadona FM)

Selengkapnya... »»  

Menteri KLH Kunjungi Hutan Adat Mejet, Pemkab KLU Sigap

Lombok Utara - Kedatangan Menteri Lingkung Hidup ke Hutan Adat Mejet  Genggelang Kecamatan Gangga, KLU. Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama bersama Masyarakat Adat dan AMAN selaku Inisator kegiatan, melakukan persiapan.

Kepala Dinas Pertanian Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Hermanto, SP, sesaat setelah rapat persiapan di ruang Sekda KLU mengungkapkan, bahwa kedatangan Menteri Lingkungan Hidup, Sabtu (15/10/2011) merupakan moment penting, mengingat Menteri akan langsung kelokasi hutan Mejet untuk melihat bagaimana peran masyarakat, khususnya komunitas masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan.

Kegiatan kali ini, masyarakat adat yang ada di sekitar Hutan Adat Mejet, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai pihak penyelenggara atau panitia. Dan Pemerintah KLU sangat mendukung, dengan memberikan apa yang dibutuhkan panitia penyelnggara, “selaku Pemkab KLU akan berusaha memfasilitasi demi lancarnya pelaksanaan kegiatan,” ungkap Hermanto.

Berdasarkan hasil rapat persiapan bersama Sekda dan tokoh masyarakat adat, “ada beberapa agenda kegiatan yang disepakati, yaitu pelaksanaan Ritual Adat Bisok (Mencuci) Gong sebagai simbol Nunas (Mohon) hujan, Peningkatan Kapasitas Kader Lingkungan Hidup,Penanaman Pohon dan Launching Bio Gas dirumah Wakil Bupati,” sebut Hermanto.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Penyelenggara Kegiatan, Putrawadi menjelaskan bahwa kegiatan Ritual Adat di Hutan Mejet memang digagas oleh Komunitas Masyarakat Adat sendiri yang bekerja sama dengan Pengurus Wilayah AMAN NTB. proposal kegiatan diajukan ke kementerian Lingkungan Hidup dan Alhamdulillah diterima walaupun Menteri LH sampai hari ini belum memastikan diri untuk hadir.

Namun demikian lanjutnya, Deputi IV Kementerian LH, Ibu Yusi berjanji pada hari Rabu mendatang surat pernyataan kesiapan kedatangan Menetri LH akan sampai ke provinsi NTB yang selanjutnya akan disampaikan kepada kami.

Dikatakan Putrawadi, bahwa Deputi IV Kementerian LH menjelaskan kedatangan menteri akan dibatalkan oleh tiga hal yaitu Dipanggil Presiden, mengikuti Fit and Profertes, dan Rapat Koordinasi, “jika jadwal Menteri tidak bertentangan dengan ketiga hal tersebut maka bisa dipastikan menteri akan hadir ditengah-tengah Masyarakat Lombok Utara, maka untuk memaksimalkan persiapan, kami dan masyarakat terus melakukan koordinasi dan tetap mengadakan rapat persiapan bersama Pemkab KLU, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan hari ini adalah rapat yang keempat kalinya,” jelas tokoh masyarakat Bentek ini.

Selain itu, Putrawadi juga menyebutkan indikator mengapa hutan Adat Mejet menjadi tujuan kunjungan Menteri. Karena Hutan Mejet memiliki lima fungsi yaitu fungsi pengaturan cuaca, fungsi irigasi pertanian (Bendungan Alam), fungsi air minum, fungsi Wisata karena sumber air yang mengaliri air terjun Tiu Teja dan fungsi Ritual.

Selain itu, hutan Mejet merupakan Hutan Adat yang menjadi pusat Ritual Adat berkaitan dengan Kehidupan, oleh karenanya hutan Mejet tidak boleh ada penebangan pohon kecuali pohon tumbang dengan sendirinya. karena begitu pentingnya keberadaan Hutan Adat Mejet sehingga para leluhur kita dari jaman dahulu sampai sekarang  menyebutnya dengan istilah Pawang.

Selengkapnya... »»  

Warga Bentek, Cabut Surat Sepihak Pembebasan Jalan PLTMH

Lombok Utara - Proses Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bentek Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus kedepankan Sosial Responsibility, demikian diungkapkan Ketua DPRD KLU, Maryadi S.Ag. dan Wakil Ketua Komisi I Ardianto SH, saat dikonfirmasi terkait pesoalan pembebasan jalan pembangunan PLTMH di kantornya, Senin (10/10/2011).

Dikatakan Ardianto, bahwa setiap pelaksanaan proyek atau megaproyek seharusnya terlebih dahulu membangun kesepahaman antara masyarakat dan perusahaan yang difasilitasi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, trasnparansi, dan keadilan. Langkah tersebut akan dapat meminimalisir persoalan yang muncul dikemudian hari ketika pelaksanaan pembangunan berjalan, “ya seperti kasus surat pernyataan sikap yang dibuat sepihak oleh PT. Suar Investindo Capital dengan oknum-oknum tertentu,” katanya.

Permasalahan yang sangat krusial, sambung Ardianto adalah adanya surat pernyataan sikap yang obyeknya sama tapi muatannya berbeda-beda. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip equality atau kesetaraan dan keadilan. “Apa karena masyarakat banyak yang buta huruf dan tidak mengerti inplikasi hukum terhadap surat pernyataan sikap sehingga kadang-kadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi I ini.

Demikian halnya ketua DPRD KLU Maryadi, S.Ag. saat di mintai pendapat terkait surat pernyataan sikap yang dianggap sepihak oleh warga Bentek mengungkapkan, bahwa sebagai lembaga yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, lembaga DPRD KLU akan segera mengambil sikap terkait persoalan pembebasan lahan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian di kedua belah pihak.

Selain itu, Maryadi juga menghimbau kepada semua perusahaan yang beroperasi di KLU harus mengedepankan sosial responsibility dengan pendekatan 3P. P pertama People, maksudnya setiap peusahan yang akan menjalankan usahanya harus mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan termasuk juga tidak membuat perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Kedua park, yaitu sebuah konsep pembangunan yang berbasis lingkungan dan yang ketiga adalah profit atau keuntungan. “Jadi ketiga pendekatan tersebut harus terintegrasi setiap sebuah badan usaha dalam menjalankan usahanya bukan semata-mata sekedar mencari keuntungan semata,” jelas Maryadi.

Sementara itu, puluhan orang pemilik lahan warga desa Bentek, pada hari sabtu yang lalu mendatangi kantor PT. Suar Investindo Capital untuk meminta kejelasan terkait adanya surat pernyataan sikap antara perusahan, pemilik lahan dan pemerintah yang mengandung unsur diskriminatif.

Jumaedi menjelaskan bahwa muatan surat pernyataan untuk masing-masing pemilik lahan isi-nya berbeda-beda. “Saya misalnya, surat pernyataan yang dibuat oleh PT. SIC bersama pemerintah Desa dan Kecamatan yang saya terima berisi persyaratan penerimaan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan sebesar Rp 5 juta per are harus dipotong PPn dan retribusi untuk APBDes Desa Bentek serta dkenakan biaya lain-lainya,” ungkapnya.

Berbeda dengan surat yang diterima oleh pemilik lahan yang lain, ada yang hanya dikenakan potongan PPn saja dan berdasarkan kesepakatan awal PPn hanya dikenakan kepada warga yang menerima pembayaran diatas Rp 60 juta. “Apa karena saya ini tidak berpendidikan sehingga diperlakukan berbeda dengan warga lainnya,” cetusnya kepada media.

Diakui Jumaedi bahwa sebelumnya saya sudah menandatangani surat pernyataan tersebut. Hal itu menurutnya karena ia tidak paham atas maksud surat dan mengira isi surat sama dengan pemilik lahan lainnya. Untuk itu pada hari ini kami warga yang merasa dirugikan sepakat untuk menolak dan mencabut surat yang telah dibuat sepihak oleh PT. SIC. “Ini kami sudah membuat surat pernyataan untuk menolak dan mencabut keberadaan surat yang sangat merugikan kami warga Bentek,” tegasnya.

Semntara itu, pemilik lahan lainnya yang juga didaulat sebagai juru bicara Judin, SH. mengungkapkan bahwa terkait adanya persoalan diskriminasi dalam proses pembayaran lahan ganti rugi, kami sudah sepakat dengan warga lainnya akan diselesaikan melalui dialog dengan PT. SIC dan kami sudah sampaikan niatan kami melalui surat dan kebetulan kami langsung bertemu dengan direkturnnya dan menyanggupi untuk dilakukan dialog pada hari ini. “Tapi sayang sekali dari pagi sampai siang kami berada disini kami hanya bertemu dengan security nya,” kesalnya.

Terus terang kami merasa dibohongi dan dilecehkan padahal sebelumnya ada kesepakatan untuk dialog tapi tanpa ada pemberitahuan direkturny malah tidak ada di kantor. Menurut security, “kalo pak Suryopati direktur PT. SIC sedang ada di Mataram untuk berkonsultasi terkait tuntutan warga. kalo memang seperti itu kenapa kami tidak diberi tahu sebelumnya, kan kami tidak usah repot-repot datang ke sini menunggu tanpa ada kejelasan,” ujar Judin.

Ia juga mengancam akan menempuh jalur hukum jika tuntutan warga tidak segera ditanggapi. “Kami sudah ada itikat baik dengan cara berdialog tapi tidak juga dihargai. Jika terus-terusan seperti ini Kami akan membahwa persoalan ini ke ranah hukum,” ancam Judin.(DN/Mataramnews)

Selengkapnya... »»  

Dana Pembangunan Embung Dialihkan, Warga Protes

MATARAM - Masyarakat Desa Batu Nyale, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, memprotes kebijakan Pemprov NTB yang mengalihkan dana pembangunan embung di Desa setempat untuk perbaikan embung di desa lainnya. Mereka mengancam akan menggelar aksi unjukrasa ke kantor Gubernur NTB, jika protes tidak digubris. Masyarakat merasa kecewa lantaran kebijakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB yang mengalihkan dana sebesar Rp1,4 Miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan embung di desa Batu Nyale, dialihkan ke lokasi lain. 

Padahal masyarakat setempat secara swadaya sudah menyediakan lahan seluas 50 are lebih untuk kepentingan pembangunan embung itu. Mereka berharap embung bisa bermanfaat agar sektor pertanian di sana dan Kecamatan Praya Tengah umumnya, dapat terjaga kebutuhan pengairannya.

Penetapan pembangunan embung itu sendiri dilaksanakan sejak pengetokan APBD tahun 2011 awal tahun lalu, dan seharusnya anggaran sebesar Rp1,4 miliar sudah direalisasikan untuk 

pembangunan embung Batu Nyale. Sayangnya, setelah masyarakat sudah mensosialisasikan untuk ikut ambil bagian gotong-royong dalam pembangunan tersebut, Dinas PU NTB justru mengalihkan pembangunan embung itu ke Desa Pejanggik. Padahal di desa Pejanggik sudah memiliki embung. 

"Embung di Desa Pejanggik itu sudah ada, jadi hanya pelebaran dan perbaikan, bukan pembangunan. Anggaran untuk pelebaran dan perbaikan itu juga hanya sekitar Rp200 juta, atau lebih kecil dari anggaran yang sudah diketok DPRD NTB sebesar Rp1,4 miliar untuk pembangunan embung Batu Nyale," kata tokoh masyarakat Desa Batu Nyale Ir Hariyanto.

Pihaknya bersama tokoh masyarakat lain tetap tidak terima terhadap proses pengalihan pembangunan embung tersebut. Ia menduga ada permainan di tingkat Pemprov NTB yang sengaja mengambil keuntungan dari pembangunan yang ada. 

"Padahal sudah diketok DPRD NTB, dan pembangunan sudah dipastikan didesa kami. Tapi, kenapa tiba-tiba dialihkan," ujarnya.

Padahal, tambahnya, dalam rencana pembangunan embung Batu Nyale, rombongan Bappeda NTB dan PU NTB bersama dinas terkait di Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan survei lapangan. Dari hasil survei, lokasi Desa Batu Nyale sangat representatif untuk pembangunan embung karena dapat mengairi sejumlah perkebunan dan persawahan di seluruh Kecamatan Praya Tengah.(ded/kb)

Selengkapnya... »»  

IGI Dorong Guru Melek Internet

MATARAM - Ikatan Guru Indonesia (IGI) terus mendorong agar para guru di Indonesia paham, bisa, dan terbiasa mengakses internet. Hal ini dinilai penting agar guru bisa meningkatkan pola, metode pembelajaran, dan juga mendapatkan cukup banyak materi pelajaran yang terus berkembang.

“Informasi pendidikan yang bisa diakses melalui internet sangat  banyak, dan sangat mendukung profesi guru. Kita juga dorong ini agar jangan sampai kemampuan guru mengakses internet  justru kalah dengan murid-muridnya,” kata Sekjen IGI, Mohammad Ihsan, usai membuka seminar Guru Melek Internet di Mataram, Sabtu (8/10).

Seminar itu diikuti sekitar 425 guru jenjang SD hingga SMA dari 10 daerah kabupaten/kota di wilayah NTB.

Ihsan mengatakan, hingga 2010 tercatat lebih dari 77 persen guru di Indonesia belum bisa mengakses internet,”Mereka belum melek internet, terutama di daerah pedesaan dan terpencil,” katanya. Padahal buku-buku panduan pembelajaran dan buku-buku materi pelajaran, paparnya, kini lebih banyak yang berbentuk e-book, bukan dalam bentuk hardcopy.  Sehingga para guru akan lebih mudah mendapatkannya melalui internet.

Menurutnya, upaya agar para guru di Indonesia melek internet, ini dilakukan IGI sejak pencanangan program Guru Era Baru (Guraru) oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada 2010 lalu.
Hingga kini, IGI sudah menggelar seminar serupa di 6 provinsi termasuk NTB. Antara lain Jatim, Kaltim, Bali, Maluku, dan Sulsel.

Ihsan mengatakan, sasaran IGI minimal bisa membuat 10 persen guru di satu provinsi bisa mengikuti seminar dan pelatihan melek internet.

“Dengan internet juga para guru bisa berinteraksi dengan guru-guru di daerah lain terkait pengalaman mereka, baik kendala maupun keberhasilan,” katanya.

Dalam seminar di Mataram, para guru diberi pelatihan mengakses internet dan mempraktikan cara mendapatkan e-book yang diperlukan.

Partner usaha Acer Indonesia untuk wilayah Indonesia Timur, Jose Andrea mengatakan, untuk mendukung program Guru Era Baru pihaknya juga meluncurkan program Satu Guru Satu Laptop (Sagusala).

Program ini memberikan kesempatan pada para guru untuk bisa memiliki notebook sendiri dengan biaya yang lebih murah, cara mudah, dan langsung dilengkapi modem internet, printer, dan program-program pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan guru bersangkutan.

Menurut Jose, kesulitan guru di daerah untuk mengakses internet umumnya lantaran mereka tidak mempunyai sarana. Warnet biasanya hanya tersedia di daerah perkotaan saja, sementara guru harus bekerja hingga di pelosok desa.

“Kami sudah berjalan setahun dengan program ini bersama IGI. Di Jawa Timur misalnya, animo terus meningkat, terakhir tercatat sudah 12 ribu guru yang menggunakan program Sagusala dari Acer,” katanya.(gra/kb)

Selengkapnya... »»  

Senin, 10 Oktober 2011

Perebutan Penumpang Mulai Terjadi di BIL

MATARAM - Perebutan penumpang di Bandara Internasional Lombok (BIL), antara sesama sopir taksi dan antarsopir taksi dengan Damri mulai mencuat, dan rentan memicu konflik sosial.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridwan Syah, mengatakan aksi perebutan penumpang itu semata-mata dilatarbelakangi keinginan mendapatkan penghasilan dari usaha jasa transportasi.

"Itu wajar dan sudah menjadi risiko pengelola kendaraan pemadu moda di bandara, tetapi saya kira masih baru sehingga ada kecenderungan pengguna jasa transportasi lebih memilih Damri," ujarnya.
Ridwan mengatakan, sebelum Bandara Internasional Lombok (BIL) yang berlokasi di Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar 40 kilometer arah selatan Kota Mataram itu dioperasikan, pihaknya sudah berkali-kali menggelar rapat koordinasi membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kendaraan pemandu moda.

Pemerintah berkewajiban menyediakan kendaraan pemandu moda untuk mengakses BIL, seperti Damri dan taksi bandara serta sarana angkutan lainnya yang memungkinkan.

"Kami sudah rapat lebih dari lima kali dan sudah sering bicarakan hal itu, termasuk kemungkinan terjadi aksi perebutan penumpang. Tapi, yang pasti kendaraan pemandu moda tersedia agar tidak menyulitkan penumpang pesawat," ujarnya.

Sementara ini, tersedia lima unit Damri berkapasitas 40 orang penumpang yang melayani transportasi dari terminal bus Mandalika dan kawasan wisata Senggigi ke kawasan BIL.
Manajemen PT Angkasa Pura I selaku pengelola BIL juga menyediakan 75 unit taksi bandara yang dikelola Koperasi Kota Mataram (Kotama).

Bahkan, Pemprov NTB mendorong penyediaan sebanyak 130 unit taksi khusus untuk mengakses BIL berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga masih ada 45 unit taksi lainnya yang akan disediakan untuk melayani penumpang pesawat di BIL. 

Menurut Ridwan, masih dalam batas kewajaran jika dalam sepekan terakhir ini para penumpang pesawat di BIL lebih memilih Damri sebagai sarana transportasi menuju Kota Mataram dan kawasan wisata Senggigi, kemudian hal itu dikeluhkan para sopir taksi.

Apalagi, jika sebagian penumpang pesawat menggunakan kendaraan jemputan atau carteran khusus sesuai keinginannya.

Tarif Damri juga relatif murah yakni Rp15 ribu per orang dari tempat pemberhentiannya di Terminal Mandalika, dan Rp20 ribu dari lokasi pemberhentian di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. 

Sementara tarif untuk taksi BIL mencapai Rp100 ribu dari dan ke BIL, karena jarak tempuhnya sekitar 40 kilometer.

"Tentu saja sopir taksi mengeluh, tetapi itu hal yang biasa dan sudah menjadi risiko. Tetapi saya yakin di masa mendatang, pengguna jasa taksi bandara juga akan banyak seperti di bandara internasional lainnya," ujarnya.

Ridwan membenarkan adanya opini masyarakat bahwa jalur akses BIL belum aman karena belum didukung lampu penerangan jalan di sepanjang jalur itu, sehingga terkesan rawan gangguan kamtibmas.
Penyediaan lampu penerangan jalan masih terus dilakukan, namun baru akan rampung pada November atau Desember mendatang.

"Sementara ini, orang masih memilih Damri karena berasumsi ramai penumpangnya sehingga aman dari kemungkinan gangguan keamanan. Tetapi, kalau fasilitas pendukung seperti lampu jalan sudah ada semuanya, saya kira taksi juga menjadi pilihan favorit penumpang pesawat," ujarnya.(ant/mtr/kb/net)
Selengkapnya... »»  

HUT Sembalun akan Diramaikan Festival Cilokaq

LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kecamatan  Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, bekerjasa sama dengan Dinas Budaya dan Pariwisata Lombok Timur, akan menggelar festival kesenian tradisional cilokaq, Selasa (11/10) hingga Rabu (12/10). Festival dilakukan dalam ragka HUT Kecamatan Sembalun sekaligus untuk mempromosikan potensi pariwisata alam dan budaya yang dimiliki masyarakat Sembalun. Kegiatan tersebut akan dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Timur,  HM Syamsul Luthfi.

“Kegiatan ini digelar dalam rangka promosi wisata yang ada di kecamatan Sembalun, dan dirangkaikan dengan peringatan hari jadi kecamatan Sembalun yang ke 12,"” ungkap Camat Sembalun H Rifaan.

Jumlah peserta festival yang sudah mendaftarkan diri mencapai 30 peserta. Ia mengharap dengan adanya festival seperti ini, keberadaan cilokaq dapat terus dilestarikan, karena ini kesenian tradisional Sasak.

"Apalagi saat ini, dunia pariwisata sedang gencar-gencarnya melakukan promosi wisata yang ada di kabupaten Lombok Timur maupun NTB. Festival seperti ini, dapat membawa daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata yang ada di Sembalun,”katanya.

Sembalun memiliki keindahan yang tak kalah dengan daerah lain. Dari Sembalun juga, wisatawan dapat mendaki gunung Rinjani dan bisa menikmati keindahan  dan panorama danau segera anak yang merupakan bagian dari Gunung Rinjani.(dy)

Selengkapnya... »»  

Buronan Kasus Pencurian Ditembak Polisi

LOMBOK TIMUR - Setelah lama diburu polisi dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian dengan kekerasan (Curas), dua orang buronan, AZ warga Pringgasela dan KAR warga Masbagik, akhirnya berhasil dibekuk. Tim buru sergap Polres Lombok Timur terpaksa melumpuhkan keduanya dengan tembakan di bagian kaki, lantaran mereka berusaha kabur saat penangkapan, Jumat malam lalu di rumah masing-masing.

Kapolres Lotim AKBP Erwin Zadma melalui Kasatreskrim AKP Yuyan Priatmaja menjelaskan, AZ dan KAR sudah enam bulan ini masuk dalam DPO dan diburu polisi terkait sejumlah kasus pencurian di wilayah Lombok Timur.

"Ada beberapa lokasi mereka beraksi. yang berhasil dijarah antara lain uang tunai, Laptop, Handphone, dan perhiasan," katanya.

AZ dan KAR kini mendekam di tahanan Polres Lombok Timur untuk pemeriksaan penyidikan. Mereka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya maksimal 8 tahun penjara.
Menurut Yuyan, polisi masih mengembangkan pemeriksaan apakah ada tersangka lain yang membantu keduanya dalam melakukan kejahatan.(dy)
Selengkapnya... »»  

Tolak Penembokan, Seorang Warga Nyaris di Bacok

Lombok Utara - Perseteruan antar warga Trawangan dan PT. WAH terus bergejolak, minggu sore kemarin, seorang warga nyaris adu fisik dan dibacok oleh salah seorang pekerja di PT. WAH, hanya karena melarang aksi penembokan lahan di lahan yang kini masih dalam sengketa.

Awalnya, beberapa orang pekerja PT. WAH sore itu melakukan pemagaran di sepanjang lahan yang kini dalam sengketa, melihat adanya aksi pemagaran itu, salah seorang warga, Badaruding, mengahmpiri dan langsung melarang para pekerja untuk melanjutkan pemagaran itu, karena lahan yang akan dipagar tersebut di anggap masih dalam proses penyelesaian.

Tidak terima ditegur, salah seorang dari pekerja justru memberikan reaksi dengan mengeluarkan sebilah pisau dan menghampiri warga, sontak beberapa warga yang saat itu kebetulan berada dilokasi berteriak sehingga warga lainnya berdatangan ke lokasi.

Badarukding, kepada wartawan mengatakan, wajar kalau saya melarang mereka memagar dilahan saya, terlebih permasalahan tanah ini belum selesai, dan kini masih dalam proses, tapi tiba-tiba salah satu diantara mereka mengeluarkan pisau dan berusaha menghampiri saya.

“Tanah ini kan masih dalam sengketa, belum ada putusan, jadi tidak boleh ada pemagaran, terlebih saat ini kasus lahan masih dalam proses, wajar saya perjuangkan tanah yang memang menjadi hak saya,” ungkapnya Minggu (8/10) kemarin.

Warga lainnya, Ida, kepada wartawan juga mengatakan, saya melihat kejadian itu, karena saya berada dilokasi, Badarukding hanya menanyakan kenapa pemagaran dilakukan di tanah miliknya, sedangkan masalah ini masih belum tuntas secara hukum, tapi tiba-tiba salah satu dari pekerja itu mengeluarkan pisau dan hendak membacok Badarukding, “tuturnya.

“Para pekerja itu sudah mulai memagar sejak 2 bulan terakhir, dan tadi aksi pemagaran itu dilakukan di lahannya Badaruding, melihat hal itu Badarukding langsung bereaksi dengan melarang para pekerja, tapi para pekerja itu tidak terima karena ditegur dan akhirnaya mengancam Badaruding dengan pisau,” jelasnya.

Sementara, pekerja yang diktahui sebagai Coordinator pekerja di lokasi tersebut, Mahri, mengatakan, tidak benar saya mengancam dan akan membacok warga, saya hanya menjalankan perintah penembokan, dan saya juga hanya mengatakan bahwa penembokan ini akan tetap kami lakukan sepanjang tidak ada perintah dari atasan untuk menghentikan penembokan. “Apapun yang terjadi, kami akan tetap menembok, selama itu tidak ada perintah penyetopan dari atasan kami,” tegasnya.

Pantauan media ini di lapangan, setelah kejadian tersebut, puluhan warga pun berkumpul untuk melakukan serangan balik, tetapi berdasarkan berbagai pertimbnagn salah satunya menjaga kondusifitas gili Trawangan akhirnya warga pun mengurungkan niatnya. “Kami tidak tahu sejauh mana batas kesabaran yang kami miliki, “ungkap puluhan warga lainnya.(adam)
Selengkapnya... »»