Sabtu, 16 Juli 2011

Penduduk Miskin Masih Tinggi di Lombok Utara

Lombok Utara - Penduduk miskin yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih tinggi, sekitar 42,13 persen dari jumlah penduduk sebanyak 200.072 ribu jiwa. Menuntaskan penduduk miskin diperlukan peran semua pihak mencari terobosan dan membuat program penanggulangan kemiskinan di daerah ini.

Itu terungkap dalam pertemuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Medana Bay Marina, Tanjung, Jumat (15/7) kemarin.

Plt Sekda KLU Simparudin,SH yang memimpin pertemuan itu menyatakan perlu dicarikan jalan keluar penanggulangan kemiskinan di Lombok Utara. Dengan angka kemiskinan sebesar 42,13 persen diperlukan langkah terobosan Pemda KLU mencari solusi pengurangn angka kemiskinan. Ada kesepakatan dengan Pemprov NTB daerah ini akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 2,25 persen setahun.

‘’Kita jangan pesimis dengan data kemiskinan ini, tapi agar dijadikan pemicu dalam penanggulangan angka kemiskinan,’’ jelas Simparudin.

Dalam pertemuan ini diminta agar mencari solusi bersama menanggulangi kemiskinan. Upaya kearah itu, ujarnya harus ada gerakan yang melibatkan banyak komponen, termasuk peran pengusaha di daerah ini ikut menanggulangi kemiskinan. Gerakan itu akan dicanangkan pada peringatan hari jadi KLU ke-3 pada 21 Juli mendatang. Simparudin berharap gerakan ini harus dilakukan bersama-sama dengan perencanaan yang matang sehingga sasarannya terarah.

Kepala Bappeda KLU Ir. Nanang Matalata menerangkan pertemuan ini guna mencari solusi penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Angka kemiskinan sebesar 42,13 persen itu diperoleh dari data BPS KLU. Penanganan masalah kemiskinan harus melibatkan banyak komponen. Tanpa peran serta mereka upaya penanggilangan kemiskinan tak akan tercapai.

Diakui ada program pemerintah menanggulangi penduduk miskin, seperti Jamkesmas, raskin, BLT, revitalisasi rumah tak layak huni, PNPM, ADD dan program lain. Ia minta program yang dibuat nanti hendaknya menyentuh kepentingan masyarakat kurang mampu. Selain itu harus diupayakan peningkatan pendapatan masyarakat. Instansi terkait perlu melakukan pendataan siapa warga miskin itu.
Selengkapnya... »»  

Pimpinan Ponpes Umar Bin Khattab Ditangkap

MENGGIRING - Pimpinan Ponpes Umar Bin Kahttab Ustadz (Ust.) Abrori Jumat (15/6) kemarin, ditangkap Crisis Respon Tim (CRT) Brimob Polda NTB. Nampak personel CRT menggiring Abrori ke dalam helicopter yang akan menerbangkannya dari Bandara Sultan Salahuddin Bima. (Suara NTB/ist)

Bima - Setelah lama dicurigai dan diburu, Ustadz (Ust.) Abrori, Pimpinan Ponpes Umar Bin Kahttab, Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Jumat (15/6) kemarin, akhirnya ditangkap Crisis Respon Tim (CRT) Brimob Polda NTB. Ust. Abrori yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap karena diduga terlibat kasus bom yang meledak di Ponpes setempat dan penusukan anggota Polsek Bolo beberapa waktu lalu.

Informasi yang berhasil dihimpun, penangkapan Ust. Abrori dilakukan aparat sekitar pukul 12.30 Wita saat umat muslim tengah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tersangka ditangkap di kediaman orang tuanya di Desa Kananga, Kecamatan Bolo. Setelah ditangkap, dengan menggunakan kendaraan taktis Baraccuda dan di bawah pengawalan ketat CRT Brimob Polda NTB, Ust. Abrori dibawa ke Bandara Sultan Muhammad Salahuddin untuk diterbangkan ke Mapolda NTB. Sekitar pukul 14.10 Wita, ia kemudian diterbangkan menggunakan Helikopter Polri. Helikopter ini pun kembali ke Bandara Sultan Muhammad Salahuddin sekitar 2 jam kemudian.

Namun hingga kemarin sore Kepolisian sendiri masih belum memberikan keterangan rinci terkait penagkapan Ust. Abrori. Kepolisian hanya membenarkan adanya penangkapan tersangka terkait kasus bom di Ponpes UBK.

Kapolres Bima AKBP Fauza Barito, SH., yang ditemui di Bandara awalnya enggan berkomentar banyak. Ketika ditanya identitas tersangka, Fauza, menolak memberikan komentar. Ia hanya membenarkan jika salah satu tersangka terkait kasus UBK telah ditangkap. Tersangka ini, katanya, akan diterbangkan ke Polda NTB untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara sosok ustadz berusia 32 tahun dan berperawakan kurus ini sendiri menjadi fenomenal pascaperistiwa penusukan anggota Polsek Bolo beberapa waktu lalu. Saat itu, Ponpes yang dipimpinnya dikaitkan dengan pelaku penusukan Sa’ban Arahman (20), pasalnya pelaku diketahui sebagai santri di Ponpes setempat. Meski demikian, aparat Kepolisian belum bisa berbuat banyak. Pasalnya Polisi tak bisa menembus Ponpes karena ketatnya penjagaan oleh santri. Pascaperistiwa penusukan diketahui santri-santri setempat bersiaga menggunakan berbagai senjata tajam dan panah serta tak memperbolehkan orang asing lebih-lebih polisi untuk masuk.

Keterlibatan Ust. Abrori mulai terkuak ketika sebuah ledakan yang diduga bom meledak di dalam Ponpes, Senin (11/7) sore. Ledakan saat itu menimbulkan beberapa korban bahkan salah seorang ustadz yakni Ust. Firdaus tewas.

Aparat yang masih tertahan mulai mendapat celah ketika jenazah almarhum hendak dibawa pulang ke kampung halamannya di Desa Oo Kabupaten Dompu. Saat itu aparat melakukan penghadangan dan menangkap beberapa orang yang diduga sebagai santri setempat. Berdasarkan keterangan santri ini, aparat mendapat keterangan jika yang meledak tersebut adalah bom dan Ust. Abrori erat kaitannya dengan peristiwa tersebut. Hingga akhirnya ia ditangkap siang kemarin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ust. Abrori merupakan orang terlatih dan diduga ahli merakit bom. Di Ponpes ia biasanya mengajar ilmu aqidah, akhlak dan tafsir. Selain mengajar, di Ponpes Ust. Abrori juga disebut-sebut ahli dalam pengobatan refleksi dan membuka praktik. Keahliannya itu bisa dilihat dari sejumlah benda yang ditinggalkan di rumahnya di mana di dalam rumah tersebut terdapat gambar manusia yang berisi penjelasan titik-titik vital. Dikabarkan pula ia sempat ikut pelatihan di Poso sekitar tahun 2000-an. Sebelumnya ia memang sudah dicurigai, namun kasus bom inilah yang membuatnya menjadi tersangka.

Sementara itu, Kepala Desa Sanolo, Ridwan Yusuf, yang ditemui beberapa hari sebelumnya mengatakan pada tahun-tahun pertama Ponpes UBK berdiri, Ust. Abrori sering diminta untuk berceramah baik di desa maupun acara ibu-ibu majelis taklim. Selama itu, katanya, isi ceramah yang diberikan tidak ada yang menyimpang dan berkaitan dengan agama. “Dulu Ustadz Abrori sering dipanggil untuk memberikan ceramah-ceramah,” tandasnya.

Sementara Ust. Abrory yang diangkut Helikopter siang kemarin dari Bandara Sultan Salahuddin Bima, tidak langsung dibawa ke Mataram. Keterangan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein, Abrory akan dibawa dari Dompu ke Mataram Sabtu (16/7) pagi ini. “Sekitar Pukul 07.00 Wita pak Kapolda satu Heli dengan Ust Abrory,” kata Kabid Humas kepada Suara NTB petang kemarin. Pada kesempatan yang sama, Kapolda akan memberi keterangan pers kepada wartawan terkait penangkapan dan pengangkutan Ust Abrory, anak dari Ust Ali yang menjadi tokoh dalam peristiwa Talang Sari Lampung.

Proses pengangkutan Ust Abrory dari Bima sempat menjadi penantian panjang para kuli tinta di Mataram. Mereka mendengar informasi tersangka dibawa dari Bima sekitar Pukul 14.10 Wita dengan Helikopter milik Polda NTB. Dengan dasar informasi itu, puluhan wartawan media cetak dan elektronik nyanggong sejak Pukul 14.30, namun hingga Pukul 18.00 Wita belum ada tanda – tanda Heli yang ditunggu. Sampai akhirnya Heli biru putih tersebut tiba di lapangan dan mendarat di Helipad. Para kuli tinta yang standby kamera pun kecele, karena Heli kosong. (use/ars)
Selengkapnya... »»  

Menghijaukan Pekarangan Rumah Dengan Program CTT

Lombok Utara - Tekun, ulet dan sederhana. Demikianlah yang tampak pada sosok Sumadi (43) yang bercita-cita menularkan sebuah program terutama bagi ibu rumah tangga dengan program penghijauan pekarangan untuk menanam Cabe, Tomat dan Terung (CTT) pada setiap jengkal tanah pekarangan yang dimiliki.
Pekarangan rumah Sumadi yang terletak di pinggir jalan Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ini cukup sejuk, karena dikelilingi dengan berbagai macam tanaman, mulai dari mangga, serikaya, mahoni, buah naga, cabe, terung, dan berbagai jenis tanaman lainnya.
“Awalnya saya pernah bertemu dengan salah seorang pakar, dan menyarakan agar berpikir bagaimana cara menghasilkan uang dengan mudah. Namun sang pakar ini tidak memberitahu sama sekali apa yang harus saya lakukan agar menghasilkan uang, sehingga saya mencoba memutar otak untuk berfikir dan mencoba melakukan hal-hal kecil seperti menanam bibit buah-buahan di pekarangan rumah”, kata Sumadi pada MataramNews, ketika ditemui dikediamannya sore Jum’at (15/7/11).
Dan pekerjaan ini, kata Sumadi, hanya sekedar iseng-iseng belaka, namun lambat laun ternyata apa yang dilakukan ini cukup menghasilkan dan mampu menutupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. “Ia, pada mulanya hanya iseng-iseng, tapi ternyata cukup menghasilkan sehingga terus saya coba tekuni sampai sekarang”, jelasnya.
Selain menanam buah-buahan, juga dilakukan pembibitan di pekarangan rumahnya yang luasnya tidak lebih dari empat are. Dan disemua sudut rumah Sumadi terdapat berbagai macam bibit buah-buahan, termasuk bibit cabe, terung tomat, tembakau dan lainnya. “Alhamdulillah, ternyata per satu meter pekarangan rumah bisa menghasilkan jutaan rupiah pertahun. Dan ilmu inilah sebenarnya ingin saya tularkan kepada keluarga, tetangga dan sahabat dengan program CTT”, ungkap Sumadi yang juga pengusaha genteng pejaten ini.
Ketika ditanya apakah pernah mendapat bantuan atau pelatihan dari pemerintah? Dengan tegas Sumadi mengaku sejak ditekuninya pekerjaan ini pada 2004 lalu, dirinya tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. “Barangkali penghijauan yang saya lakukan ini hanya dianggap angin lalu, sehingga pemerintah kurang peduli. Padahal kalau kita mau jujur, ketimbang kita menanam atau menaruh pot bunga di pekarangan rumah, lebih baik kita hijaukan dengan menanam kebutuhan sehari-hari”, tegasnya.
Dikatakan, kalau pekarangan rumah hanya ditanami bunga, yang dapat menikmatinya hanyalah pandangan mata, tapi sebaliknya bila ditanamai dengan tanaman buah-buahan dan CTT, tentu selain dinikmati oleh mata, juga dapat dipetik untuk keperluan sehari-hari, bahkan buahnya bisa dijual guna menutupi kebuhan dan biaya sekolah anak.
Sumadi yang biasa mengisi waktu luangnya untuk melaut mencari ikan ini, lebih lanjut menjelaskan, beberapa lahan kering yang dimilikinya, kini hampir semuanya sudah ditanami dengan berbagai macam tanaman yang menghasilkan, seperti pepaya, limau, sabo, buah naga dan anggur. Dan beberapa diantara tanamanya sudah mulai membuahkan hasil. “Jadi selain saya tanam sendiri, juga saya membuat pembibitan di pekarangan rumah”, katanya.
Disisi lain, sumadi berpendapat, bahwa sekarang ini seringkali pemerintah kita mendengung-dengungkan penghijauan di lahan kering atau menanam bibit kayu dipinggir jalan raya, namun sayang, tidak dipelihara dengan baik serta belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Insya Allah dengan program yang saya coba lakukan yaitu CTT ini, sedikit-demi sedikit akan mampu meningkatkan produk rumah tangga. Kalau nanam sendiri apa yang menjadi kebutuhan, tentu kan tidak perlu lagi beli dipasar, bahkan bisa dijual. Jadi kita jangan selamanya menjadi komsumen, tapi coba usahakan menjadi produsen dengan memafaatkan sejangkal tanah yang kita miliki”, ujarnya.
Seyogyanya, apa yang coba diprogramkan oleh masyarakat kecil seperti Sumadi yang hanya tamatan SMA Muhammadiyah Mataram ini, patut mendapat dukungan dari pemerintah dan semua pihak. Pemerintah dalam hal ini jangan hanya sebagai penonton, namun terjunlah ke masyarakat untuk menggali gagasan-gagasan yang cemerlang dari tingkat bawah.
Kini Sumadi selain menghijaukan lahan kering dengan ragam jenis tanaman, juga menjalin kerjasama dengan Universitas Mataram, khususnya dibidang peternakan. “Saya sekarang memelihara sapi sehat yang bisa melahirkan tiga sampai empat kali per dua tahun, dan program ini bekerjasama dengan Unram, yang rencananya akan dijadikan sebagai sampel dan tempat penelitian peternakan”, pungkasnya.
Selengkapnya... »»  

Generasi Muda Dilatih Membuat Genteng

Lombok Utara - Puluhan generasi muda Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, pada 16 Juli 2011, dilatih membuat genteng dari limbah batu apung.

Pelatihan yang digelar di aula kantor desa Karang Bajo tersebut, selain dihadiri oleh para pemuda, juga hadir kepala desa, Kertmalip, para kepala dusun, dan beberapa mahasiswa Universitas Mataram yang ber KKN di Karang Bajo.

“Pelatihan untuk peningkatan keterampilan bagi generasi muda ini kita lasanakan bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa yang memiliki program tersendiri dengan biaya menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD)”, kata Kades Karang Bajo, Kertamalip pada saat membuka pelatihan.

Tujuannya, bagaiaman LPM berusaha meningkatkan keterampilan dan sumber daya generasi muda yang ada di desa Karang Bajo, sehingga setiap tahun dilakukan pelatihan. “Jadi saya berharap agar apa yang diperoleh dalam pelatihan ini dapat dikembangkan ditengah-tengah masyarakat, karena pembuatan genteng dari limbah batu apung ini, merupakan sebuah peluang kerja baru bagi generasi muda”, jelas Kertamalip.

Semetara Sumadi, salah seorang nara sumber pada pelatihan tersebut mengatakan, pembuatan genteng dengan menggunakan limbah batu apung, pada dasarnya tidak terlalu sulit, lebih-lebih bahannya mudah diperoleh di Kecamatan Bayan. “Dengan pelatihan yang digelar LPM ini, bisa menjadi renungan bersama untuk membangun masyarakat yang lebih maju kedepan”, ujar Sumadi.

Dijelaskan, sebelum anak masuk sekolah setingkat SLTP, sebaiknya setiap warga memiliki rumah sendiri. Salah satu caranya, bagaimana kita memamfaatkan hasil pelatihan. “Kalau hasil pelatihan ini bisa dikembangkan, Insya Allah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena genteng itu sendiri tetap akan laku dijual”,tegasnya.

Acara pelatihan dilanjutkan dengan pengenalan alat dan bahan serta praktik membuat genteng. Alat yang digunakan cukup sederhana, yaitu mal besi, kertas, mal jemur serta beberapa peralatan lainnya. Sedangkan bahannya menggunakan batu apung yang sudah ditumbuk, air dan semen. (Ari)
Selengkapnya... »»  

Jumat, 15 Juli 2011

Aksi Unjukrasa Berakhir Bentrok

MATARAM, - Aksi unjukrasa didepan kantor Gubernur NTB, yang digelar oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Pulau Sumbawa (GMP2S), minta gubernur segera mengeluarkan rekomendasi pembentukan Pulau Sumbawa.

Aksi yang digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam GMP2S, terdiri dari Ikatan Mahasiswa Dompu Mataram, IMBI Mataram, FKPPMS, Himpunan Mahasiswa Peduli Dompu, berakhir bentrok dengan aparat kepolisian.

Bentrok terjadi, karena para mahasiswa bersikeras bertemu langsung dengan Gubernur NTB, namun keinginan mereka tidak tercapai. Pasalnya, orang nomor satu di Pemprov NTB tersebut tidak sedang berada ditempat.

Indikasi terjadinya bentrok juga terlihat sejak para mahasiswa tiba di depan kantor gubernur, dengan memanasnya situasi ditambah keinginan untuk bertemu gubernur tidak terlaksana, akibatnya aksi tersebut berujung ricuh karena bentrok dengan aparat kepolisian.

Yunus Asfiah, saat menghalangi salah seorang mahasiswa yang diangkut ke atas truk.
Oleh aparat kepolisian, beberapa mahasiswa dalam aksi tersebut diangkut paksa keatas truk Dalmas milik Polres Mataram. Namun, setelah mereka dinaikkan, yang kemudian dirunkan kembali dari truk.

Sementara itu, koordinator lapangan Ade Isnaini, mengatakan bahwa akan tetap menggelar aksi untuk mendorong Gubernur NTB mengeluarkan rekomendasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Kapolres Mataram, AKBP I Nyoman Sukena, saat dikonfirmasi MataramNews disela-sela aksi, mengatakan bahwa awalnya para mahasiswa ini melakukan pelemparan dengan gelas minuman. “Mereka tidak tertib dalam menggelar unjukrasa dan mengganggu pihak lain dalam aksinya, “ucapnya.

Sementara itu, ketua Kaukus Muda Pulau Sumbawa, Yunus Aspiah, menyayangkan sikap aparat yang refresif menangani aksi unjukrasa. “Kita tetap menyuarakan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa hingga Gubernur mengeluarkan rekomendasi, “katanya.

Selain itu, Ia juga mengakui bahwa ada aksi lemparan yang dilakukan oleh mahasiswa kearah polisi. “kawan-kawan yang luka akan divisum dan akan melakukan upaya hukum,” tegasnya. (ok)
Selengkapnya... »»  

Mengarah ke Tindakan Teroris Polisi Temukan Denah Rencana Penyerangan Polsek Madapangga

Bima - Tewasnya Ustadz Firdaus yang diduga kuat akibat ledakan bom di Ponpes Umar bin Khattab beberapa waktu lalu menguak beberapa fakta baru. Setelah berhasil melakukan penyisiran dan penggeledahan di dalam Ponpes, aparat menemukan sejumlah bukti milik almarhum Ustadz Firdaus berupa denah Mapolsek Madapangga, Bima dan identitas Kapolsek serta anggotanya. Polisi menduga, almarhum berencana menjadikan Mapolsek ini sebagai target diserang.

Kapolda NTB melalui Kapolres Bima AKBP Fauza Barito SH yang ditemui saat konferensi persnya mengatakan, dalam penggeledahan tersebut pihaknya menemukan barang bukti kertas yang berisi denah Mapolsek Madapangga. Mapolsek Madapangga katanya, menjadi salah satu target sasaran markas polisi di Bima. “Bukti ini kami temukan di kamar korban, Ustadz Firdaus,” tuturnya.

Selain denah, dalam kertas tersebut juga berisi nama Kapolsek dan para anggota beserta alamatnya. Isu tentang adanya dugaan penyerangan ke Mapolsek Madapangga ini sendiri sudah lama mencuat. Namun Fauza mengaku pihaknya baru tahu setelah adanya temuan tersebut.

Guna mengantisipasi adanya rencana penyerangan tersebut, katanya, pihaknya tetap melakukan antisipasi dengan bersiaga. Namun diakuinya, pihaknya tidak akan melakukan penambahan pasukan di kantor-kantor Polsek yang ada di wilayah hukumnya.

Sementara itu, menyangkut aktivitas santri di ponpes tersebut, pihaknya mendapat informasi jika mengarah ke tindakan teroris. Informasi tersebut juga berasal dari tujuh orang santri yang dimintai keterangan yang menyebutkan kegiatan di ponpes tersebut mengarah ke teroris. Namun apakah terkait dengan Jemaah Ansyarut Tauhid (JAT) atau bukan, Fauza mengaku masalah tersebut masih dalam pendalaman.

Diakuinya juga, kegiatan para santri yang mengarah ke tindakan teroris ini sebenarnya sudah lama dipantau pihaknya. Namun baru akhir-akhir ini pergerakannya dapat terlihat pascaperistiwa ledakan yang terjadi di ponpes tersebut beberapa waktu lalu. Guna koordinasi lebih lanjut, tambahnya, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Polda NTB, Densus 88 Antiteror Mabes Polri dan Polres Bima Kota.

Menyusul peristiwa peledakan, sejumlah santri yang melarikan diri kini menyebar termasuk Ustadz Abrori. Saat ditanya keberadaannya, Fauza menyebutkan jika Abrori masih berada di Bima. “Saat ini dia masih di Bima,’’ katanya.

Santri digiring ke ponpes

Sementara, CRT Brimob Polda NTB dalam penyisiran yang berlangsung sekitar enam jam menggiring dua santri yang diamankan saat penggerebekan rombongan pembawa jenazah beberapa waktu lalu. Santri ini diminta menunjukkan lokasi benda yang diduga bom berdasarkan hasil pengakuan mereka. Dalam penyisiran ini aparat kembali mengamankan sejumlah barang bukti.

Penyisiran dimulai pukul 09.00 Wita dan dalam penyisiran ini, juga menghadirkan Tim Labfor Polda NTB dan Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Satu persatu ruangan disisir, mulai dari rumah uztadz, ruang belajar, perpustakaan, ruang tidur tak terkecuali ladang jagung yang terletak di sekitar ponpes. Dalam penyisiran ini aparat sempat menemukan sejumlah barang bukti. Antara lain, sajam, anak panah, bom molotov serta buku-buku jihad.

Menjelang siang, dua orang santri yang wajahnya ditutup layaknya tersangka teroris didatangkan ke lokasi dengan menggunakan kendaraan taktis baraccuda. Kedua orang ini dikawal ketat oleh aparat CRT. Mereka sempat digiring ke beberapa titik untuk menunjukkan lokasi barang bukti sesuai dengan hasil keterangan mereka. Hampir 30 menit lamannya, kedua orang ini kembali digiring ke Mapolres Bima. Sementara, sore harinya aparat menggelar barang bukti hasil sitaan baik dari Ponpes maupun santri yang diamankan di Mapolres.

Menurut Kapolres, hasil penggeledahan di TKP berhasil diamankan sejumlah barang bukti, mulai dari senapan angin, sajam, panah, bom molotov serta buku-buku jihad. Terkait didatangkannya dua orang yang disebut alumni ponpes tersebut karena pihaknya mendapat informasi jika masih ada sesuatu yang disembunyikan di ponpes. Yakni sesuatu yang dibungkus yang diduga sebagai bahan peledak. Namun tak dijelaskan lebih jauh apakah barang bukti yang ditemukan tersebut telah ditemukan atau tidak.

Sementara itu, dalam identifikasi pihaknya menemukan kubangan bekas ledakan di salah satu ruangan paling kanan. Diduga kubangan itu tersebut bekas bom meledak yang menewaskan Ustadz Firdaus. Jika dilihat dari bekas ledakan, bahan peledak yang digunakan merupakan bom rakitan. Namun untuk jenis bahan peledak sendiri kini masih dalam identifikasi tim Labfor.(use)

BB yang Diamankan

1 buah senapan Angin
90 botol bom molotov
10 bilah pedang
4 buah tombak
1 buah busur Panah
315 anak panah
9 tas dan rompi perang
50 buah ketapel
9 pisau
1 buah kapak
11 golok dan clurit
3 doble stick
2 unit CPU
1 unit printer
Puluhan buku jihad dan Islami
200 keping VCD tentang jihad dan Islami
Selengkapnya... »»  

Gaji 13 Guru di Loteng Diduga ’’Disunat’’

Lombok Tengah - Larangan pemerintah pusat agar gaji ke 13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dipotong, ternyata tidak berlaku di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Terbukti, gaji ke 13 guru-guru di Loteng diduga ‘’disunat’’ oleh pihak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Loteng. Pemotongan dilakukan tanpa kesepakatan dan tanpa alasan yang jelas.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, besarnya potongan masing-masing Rp 50 ribu per guru. Alasannya untuk keperluan organisasi. Namun demikian sejumlah guru Loteng mengaku cukup kesal dengan adanya pemotongan tersebut. Pasalnya, pemotongan dilakukan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu.

“Sebernanya kami tidak terlalu mempersoalkan masalah tersebut. Tapi kami cukup berat atas pemotongan itu,” aku salah seorang guru di Kota Praya. Pihaknya kesal dengan adanya pemotongan karena selama ini PGRI Loteng tidak begitu optimal dalam memperjuangkan nasip para guru di Loteng.

Menurutnya, kinerja PGRI Loteng terkesan kurang peduli dengan kondisi guru di Loteng. Sehingga perbaikan nasip para guru sampai saat ini belum bisa begitu maksimal. “PGRI Loteng jangan hanya memotong saja. Tapi diharapkan kedepan bisa lebih peduli lagi dengan perbaikan nasip para guru di Loteng khususnya,” kritiknya.

Terkait persoalan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM., yang dikonfirmasi seusai mengikuti seminar pemberantasan korupsi di wisma Loteng, Kamis (14/7) kemarin, mengaku tidak tahu menahu. Pihaknya, kata Sekda, tidak bisa mencampuri urusan tersebut karena itu lebih kepada urusan internal PGRI sendiri.

Tapi yang jelas aturanya memang tidak boleh ada pemotongan untuk gaji ke 13 tersebut. Sehingga bagi PNS di lingkup Pemkab Loteng tidak ada yang gajinya sampai dipotong. Kecuali para guru tersebut. “Kalau kita dilingkup Pemkab Loteng tetap kosisten tidak melakukan pemotongan apapun. Walaupun untuk pembayaran pinjaman bank bagi PNS bersangkutan,” tandas Supardan. Sementara itu, Ketua PGRI Loteng, H. Muksin yang coba dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya masih belum bisa dihubungi. (kir)
Selengkapnya... »»  

Rumah Pimpinan Ponpes Umar bin Khattab Dibakar Orang Tak Dikenal

Bima - PASCAPENYISIRAN oleh CRT Brimob Polda NTB pada Rabu (13/7) sore lalu, rumah pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Umar bin Khattab (UBK) Ustadz Abrori, dibakar orang tak dikenal, Kamis (14/7) subuh sekitar pukul 05.00 wita. Namun aksi pembakaran ini kemudian diketahui warga yang akhirnya berinisiatif memadamkannya. Diduga pembakaran ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin memprovokasi situasi.

Salah seorang warga, Arsyid, yang ditemui di lokasi mengisahkan peristiwa pembakaran ini terjadi beberapa saat setelah adzan subuh. Saat itu, katanya, warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melaporkan ke Ketua RT setempat yang kemudian mengabarkan kedirinya. “Katanya ada kebakaran kemudian saya ke sana,” ujarnya.

Sesampainya di lokasi ia baru yakin jika rumah Ustadz Abrori terbakar. Warga yang mengetahui peristiwa ini kemudian berusaha memadamkan api. Untungnya saat itu api belum melahap seluruh isi rumah yang terletak di pinggir gang ini. Dalam peristiwa ini, lanjutnya, yang terbakar hanya kasur dan lemari pakaian.

Menyusul peristiwa ini, katanya, dirinya dan warga lainnya merasa resah dan terganggu. Pasalnya, pihaknya takut dibenturkan antara ponpes dan warga. “Sebenarnya sebelum kejadian ini kita tak ada masalah dengan ponpes,” tuturnya. Sehingga pihaknya menduga jika aksi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengadu domba.

Diakuinya, ia sendiri tak tahu menahu terkait aktivitas ponpes. Ia hanya sering melihat santri di ponpes setempat terkadang bermain bola dan berlari-lari kecil di sekitar gunung serta latihan bela diri.

Sementara Mansur warga lainnya, kepada wartawan juga menduga bukan warga setempat yang membakar rumah tersebut. Ia juga menduga jika aksi pembakaran tersebut sebagai bentuk provokasi. “Jangan sampai warga yang dituduh membakar, justru warga yang berusaha memadamkan api,” tandasnya.

Menyusul aksi pembakaran ini warga sempat menyampaikan sorotan kepada aparat keamanan. Pasalnya setelah penyisiran yang dilakukan sore harinya, aparat langsung kembali dan tak melakukan penjagaan. Aparat baru tiba pagi harinya untuk melakukan penyisiran lanjutan.

Terkait peristiwa pemkabaran ini Kapolres Bima AKBP Kumbul KS SIK yang ditemui di Mapolres, sore kemarin, tak memberikan komentar. Ia hanya memberikan isyarat dengan tangan sebagai tanda menolak memberikan keterangan.

Sementara itu, usai penyisiran, warga di sekitar beramai-ramai mendatangi ponpes untuk melihat-lihat situasi. Sebagian hanya duduk-duduk di halaman dan sebagian lainnya memasuki sejumlah ruangan. Mereka bahkan ada yang menjarah isu ponpes. (use/suarantb)
Selengkapnya... »»  

Catur Kukuh: Perlu Dibangun Komunikasi

Lombok Utara - R. Gedarip (70) salah seorang tokoh adat Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada saat peresmian Balai Pusaka Sebaya Tanta (BPST) (14/7/11) di Desa Karang Bajo menegaskan, bila presmian BPST dilakukan, maka komunitas adat Bayan dengan komunitas adat Karang Bajo mulai hari ini akan pisah.
 
Penegasan tersebut dikemukakan didepan ratusan tamu undangan, ketika melakukan dialog dengan gubernur NTB yang diwakili Asisten I H. Nasibun dan Bupati KLU yang diwakili Setda KLU, Simparudin, SH. Kendati adanya ancaman dari tokoh adat tersebut, namun peresmian BPST tetap dilangsungkan sesuai jadwal.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang aktivis NTB, Ir. Catur Kukuh yang ditemui secara terpisah meminta kepada semua pihak untuk terus membangun komunikasi antar para tokoh adat. “Saya rasa kedepan apapun yang akan kita lakukan perlu dikomunikasikan, sehingga apa yang terjadi hari ini tidak terulang lagi”, katanya.

Pada dasarnya, kata Catur, bangunan BPST dihajatkan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, namun, barangkali ini hanya miskomunikasi saja, sehingga terjadi presepsi yang berbeda. “Tapi apa yang diungkapkan oleh tokoh adat tersebut merupakan sebuah bukti kepedulian mereka terhadap adat yang berjalan di Bayan. Jadi tidak mengapa, dan dengan adanya seperti ini membuat peresmian dan peluncuran BPST menjadi lebih marak”, jelasnya.
 
Sementara beberapa tokoh masyarakat Karang Bajo menyayangkan ungkapan tersebut di depan para pejabat pemerintahan provinsi dan kabupaten. “Sangat disayangkan, seharusnya sikap seperti itu tidak perlu terjadi, lebih-lebih mau memisahkan antar komunitas adat Karang Bajo dengan Bayan, tentu bila betul-betul terjadi seperti itu, maka semua prosesi adat ini tidak akan bisa berjalan normal”, kata puluhan tokoh adat setempat.
 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan prosesi adat wetu telu, seperti maulid adat, lebaran dan prosesi adat lainnya di Bayan harus dilaksanakan oleh empat kepembekelan adat, yaitu pembekel Loloan, Bayan Barat, Bayan Timur dan pembekel Karang Bajo. Dan bila keempat kepembekelan, salah satu diantaranya tidak ada, maka prosesi adat di Bayan itu tidak akan bisa bejalan. “Keempat kepembekelan ini merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, kata A. Riwas, salah seorang tokoh adat setempat.
Selengkapnya... »»  

Kamis, 14 Juli 2011

Kunci Keberhasilan Adalah Kebersamaan.

Lombok Utara - Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan daerah otionomi yang baru, tentu masih banyak hal-hal yang belum bisa dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian dikatakan, Sekertaris Daerah (Sekda) KLU, Simparudin, SH pada acara peluncuran Balai Pusaka Sebaya Tanta (BPST) di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Menurutnya. Salah satu kunci untuk melakukan pembangunan dan kesejahteraan adalah kebersamaan.

“Karena kita tidak mungkin menjalankan roda pembangunan bila tidak disertai dengan kebersamaan dan persatuan serta kesatuan”, jelasnya.

Menyoroti pembangunan BPST, Simparudin mengatakan, bahwa rumah model ini perlu dimamfaatkan sebagai tempat pelatihan, pengelolaan informasi dan perubahan iklim yang bahan bangunanannya menggunakan bahan local dan satu-satunya bangunan model di Indoensia.

“Untuk pembangunan ini, kita tinggal memfungsikannya sebagai tempat pemberdayaan generasi muda”, katanya.

Sementara Gubernur NTB dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan asisten I, H. Nasibun mengatakan sebagai potensi kepulauan di Indoensia, NTB memiliki keragaman hayati yang memiliki tingkat kekhasan yang tinggi. Kondisi ekosistem yang beragam dan kekayaan plora dan pauna yang melimpah tentu menjadi berkah yang luar biasa yang harus mampu dipelihara serta dimamfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut gubernur, saat ini kekayaan sumber daya alam di NTB teramcam mengalami degradasi atau kerusakan yang parah. Dan ini disebabkan maraknya illegal loging alih fungsi lahan hijau menjadi pemukiman penduduk, dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur lainnya menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di NTB.

Disisi lain, gubernur mengaku, bahwa banyak pihak mengabaikan keberadaan masyarakat adat di kawasan hutan tanpa menyadari bahwa pengelolaan hutan secara adat adalah instrument penting dalam pelestarian hutan. “Kemampuan masyarakat adat dalam mengelola hutan dan kekayaan lainnya telah dipraktekkan secara turun temurun selama ratusan bahkan ribuan tahun. Karenanya kearifan lokal masyarakat adat saat ini diyakini sebagai teknologi baru yang dipakai dalam rangka pelesatrian hutan”, jelasnya.

Seusai menggunting fita sebagai tanda peresmian Balai Pusaka sebaya Tanta, gubernur NTb melakukan penanaman bibit kayu di lokasi pembangunan. (Ari)
Selengkapnya... »»  

Intrupsi Tokoh Adat Pada Peresmian BPST

Lombok Utara - Presmian Balai Pusaka Sebaya Tanta (BPST) di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (14/7/11) diwarnai intrupsi dua tokoh adat dari Desa Bayan dan Loloan, yang mempertanyakan tujuan dibangunnya BPST.
 
Ketika protokol meminta Asisten I yang mewakili gubernur NTB untuk meninjau dan meresmikan BPST, tiba-tiba dua tokoh adat yaitu, H. Amir Itrawati dan R. Gedarip berdiri dan maju kedekat podium acara untuk menyampaikan pendapatnya.

Menurut H. Amir Itrawati, bahwa para tokoh adat di Bayan, telah banyak menerima masukan dari komunitas adat khususnya tentang pembangunan BPST di Karang Bajo. “Disini banyak bangunan baru di situs budaya, seperti pembangunan kolam renang yang dilakukan oleh R. Kertmuntur yang belakangan tidak mendapat ijin dari bupati KLU, sama halnya dengan pembangunan BPST di Karang Bajo”, katanya.

Lebih lanjut H. Amir mempertanyakan pungsi bangunan BPST dan pusat adat, apakah di Karang Bajo atau di Bayan Beleq. “Untuk membahas persoalan ini, kami sudah melakukan gundem (pertemuan) di Bencingah Bayan Timur, dimana terjadi banyak yang pro dan kontra. Hasil gundem itu sudah kami bawa ke gubernur NTB dan bupati KLU, namun hingga sekarang belum ada tanggapan”,ungkapnya dengan nada tanya.

Sementara R. Gedarip tokoh adat Bayan mengaskan, bahwa yang paling menyakitkan bahwa bangunan BPST mengatasnamakan adat Bayan, lebih-lebih yang tertulis di plang yang dipasang sampai disebutkan adat KLU.

“Mengapa hanya khusus di Karang Bajo tanpa melibatkan tokoh adat dari desa Bayan dan Loloan. Lalu siapa yang memiliki andil sehingga bangunan ini sampai selesai. Dan saya yakin dalam hal ini ada dalangsnya agar komunitas adat Karang Bajo terpisah dari komunitas adat Bayan Beleq. Dan dalam hal ini kami bukan minta bagian uang, tetapi status dari bangunan BPST ini harus jelas. Dan jika jadi diresmikan itu artinya komunitas adat Karang Bajo dengan Bayan Beleq akan pecah”, kata R. Gedarip dengan lantang.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB yang diwakili Asisten I, H. Nasibun mengatakan, bahwa adat itu tidak boleh dilangkahi dan dibelakangi, itulah masyarakat adat di Dayan Gunung. “Khusus bagi kedua tokoh adat, yaitu H. Amir dan R. Gedarip, kami sangat bersyukur bahwa beliu masih cukup tegas dan tegas untuk membimbing generasi muda”, katanya.

Generasi penerus, lanjut H. Hasibun, seringkali adat itu diabaikan karena tidak nyata menghasilkan uang atau mensejahterakan masyarakat, padahal adat itu mengantarkan manusia menjadi masyarakat yang beradab dan berahlak mulia.

“Barangkali ada kesalahan presepsi tentang pembangunan BPST ini, karena bangunan ini disponsori oleh Balai Pengembangan Perumahan Tradisional (BPPT) yang berpusat di Bali. Jadi bukan disponsori oleh pemerintah KLU. Namun saya yakin ini salah anggapan. Karenanya kepada BPPT saya minta agar ini dijelaskan, mengapa bangunan ini berdiri di Desa Karang Bajo, jelasnya.

Sementara PLT Sekda KLU, Simparudin, SH meminta apa yang dilakukan kedepan agar dimusyawarahkan dan membangun komunikasi secara terus menerus dengan semua pihak, supaya tidak menimbulkan presepsi yang berbeda. “Tampaknya kita perlu kembali melakukan pertemuan antar semua tokoh adat agar tidak terjadi seperti ini, dan hal ini saya akan konsultasikan dengan Bupati KLU”, katanya.(Ari)
Selengkapnya... »»  

Selasa, 12 Juli 2011

Ditemukan Sosok Mayat, Warga Cakra Geger

Sosok Mayat ditemukan dalam kondisi membusuk

MATARAM - lagi-lagi di hari yang sama warga kota mataram di hebohkan dengan penemuan mayat. Pagi hari tadi mayat bayi ditemukan hanyut dikali Bernyok wilayah Batu Ringgit, yang diperkirakan dibuang oleh orang tuanya. Kali ini ditemukan mayat berjenis kelamin laki-laki diperkirakan berusia (45) yang sehari-hari biasa di panggil jack.

Mayat yang sudah membusuk dan dipenuhi belatung tersebut di temukan oleh warga setempat Sriwulandari (40), pada sebuah gudang yang sudah lama tidak terpakai, yang terletakak di jalan Chairil Anwar Lingkungan Karang Tulambeng, Cakra Timur Kota Mataram.

Dari keterangan saksi, ditemukannya mayat tersebut, saat dirinya sedang duduk disekitar gudang dan mencium bau busuk, lalu ia, mencari dari mana sumber bau yang menyengat itu, lalu ia pun memasuki gudang dan naik ke lantai dua, karena keadaan gelap dengan sebuah korek api dia berjalan menelusuri ruangan gedung tersebut.

Pada lantai dua gedung itu dia menemukan sosok mayat yang sudah membusuk dan dikerumuni ulat. Setelah mengetahui adanya mayat tersebut, Sri pun turun dan keluar dari gudang untuk memberitahukan orang-orang untuk melaporkan ke polisi, “saya melihat ada mayat dilantai dua gedung itu lalu saya turun dan memberi tau warga sekitar,” tuturnya.

Sementara itu, Kasat Rekrim Polres Mataram Akp Gunarko saat diminta keterangan, mayat tersebut akan dibawa ke RSUP NTB, karena ruang mayat RS Bhayangkara telah penuh, guna menunggu untuk di lakukan identipikasi lebih lanjut.

“Sementara mayat akan dibawa ke RSUP NTB, kareana ruang mayat RS Bahyangkara penuh," terang Gunarko. (imam)
Selengkapnya... »»  

Warga Batu Ringgit Geger, Ditemukan Sosok Mayat Bayi

MATARAM – Warga Baturinggit Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Geger dengan ditemukannya sosok mayat bayi laki-laki, Selasa (12/7/2011), siang. Penemuan mayat bayi tersebut berawal dari laporan Robi, (7) brsama dengan teman-temannya sedang bermain dipinggir kali Berenyok depan rumahnya, tiba-tiba Roby, melihat ada sosok mayat bayi hanyut yang awalnya dikira sebuah boneka.

Melihat hal itu lalu roby, dan kawan-kawannya berlari memanggil bibiknya, Bolang (45), yang rumahnya tidak jauh dari tempat itu. menerima laporan tersebut, lalu ibu Bolang, berlari ke lokasi yang ditunjukkan oleh ponakannya.

Sepontan saja Bolang, berteriak histeris setelah melihat sosok mayat [Ibu Bolang saat memberikan keterangan] bayi tersebut, terikan Bolang mengundang perhatian warga, lalu ia, dengan warga mengejar sosok mayat bayi tersebut yang dibawa arus air hingga jarak sekitar 20 meter dari tempat pertama kali di ketemukan.

Setelah berhasil mendapatkan mayat bayi tersebut lalu Bolang, membungkus mayat itu dengan kantong pelastik warna merah dan dibawa kerumah Farhan, kepala Lingkungan Batu Ringgit Utara. Mengetahui hal tersebut Farhan, melaporkan kejadian itu ke Polsek Ampenan.

Selang beberapa menit petugas dari Polsek Ampenan tiba di lokasi kejadian. Lalu melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut ke Polres Mataram. Dan mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk di lakukan visum guna mengetahui penyebab kematian bayi tersebut. (imam/MataramNews.com)
Selengkapnya... »»  

Wapres, Komitmen Operasikan BIL Pada 1 Oktober 2011

Lombok Tengah – Kunjungan Wapres Boediono ke Lombok Tengah (Loteng). Tepatnya di Bandara Internasional Lombok (BIL) NTB, mendapat sambutan yang cukup meriah dari masyarakat, Gubernur NTB Dr TGH Zainul Majdi MM, berserta Wakil Gubernur H Badrul Munir, ikut serta menyambut kedatangan orang nomor dua di RI, ini.
Dalam sambutannya Gubernur NTB meyatakan, “Harapan Kami Atas Nama Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), Bandara Internasional Lombok (BIL) ini menjadi pusat pemberangkatan calon jamaah Haji NTB, mengingat selama ini jamaah Haji NTB yang berjumlah 4500 orang itu diberangkatkan dari embarkasi Surabaya, hal tersebut dapat menghabiskan biaya total lebih dari Rp.10 milyar.
Selain Bandara Iinternasional Lombok, juga ada Bandara yang lain, yakni bandara Sultan Salahuddin dan bandara Berang Biji Sumbawa, Bandara dibima setiap hari beroprasi pp ke mataram, khusus di Bandara Bima kami minta agar dibantu untuk perluasan karena bandara Bima adalah pintu masuk untuk mencapai Pulau Komodo termasuk untuk mencapai gerbang Parawisata secara keseluruhan. “Demikian dijelaskan TGH Muhammad Zainul Majdi kepada wakil Presiden RI Boediono.
Dalam kesempatan itu pihak Angkasa Pura I berjanji kepada Wapres dan Gubernur BIL akan bisa Oprasi 1 oktober 2011. Sementara Dirjen pehubungan Heri Bhakti belum bisa menjawab permintaan Gubernur sebab masalah dimakasud akan dikemunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi dan sejumlah menteri.” Kita akan memberikan jawaban nanti setelah ada kesepakatan antara pemerintah Saudi dan menteri namun pasti kami akan berusaha“ Tegas Heri.
Dalam sambutannya Wakil Presiden Boediono menegaskan, komitmen dengan manajemen PT Angkasa Pura I dan pihak terkait lainnya untuk mengoperasikan Bandara Internasional Lombok pada 1 Oktober 2011, segera direalisasikan.
"Saya tekankan kepada Angkasa Pura I pegang teguh komitmen jadwal operasikan bandara ini. Jangan ada penundaan lagi," kata Wapres Boediono saat berdialog dengan pelaksana pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) di lokasi pembangunan bandara di Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin. (11/7/2011).
Budiono juga menekankan pihak Angkasapura I agar lebih memperhatikan terkait permintaan Gubernur NTB.” Apa yang menjadi masalah dilapangan agar segera dikomunikasikan dengan Gubernur sebagai pihak Pemerintah terkait.” Tegas Boediono.
Wapres, meminta Angkasa Pura I dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pembangunan BIL agar transparan dalam proses perampungan mega proyek bandar udara itu. Jika mencuat masalah sebaiknya diungkapkan secara transparan agar penyelesaiannya pun terarah dan komprehensif.
"Tadi saya dengar sebagian besar kegiatan proyeknya sudah rampung 100 persen. Hanya bagian tertentu yang belum rampung, sehingga segera rampungkan agar tidak ada lagi penundaan," ujarnya. Wapres juga meminta Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi agar terus memantau perkembangan perampungan dari mega proyek BIL yang belum tuntas itu.
"Pak Gubernur tolong dipantau. Kami akan dukung dari Jakarta," ujar mantan Menko Perekonomian itu. Pada kesempatan tersebut, Direktur Operasional dan Teknik PT Angkasa Pura I Harsono melaporkan, sebagian besar proyek pembangunan BIL sudah rampung 100 persen.
Hanya bagian tertentu yang belum rampung, yakni terminal penumpang karena adanya perluasan area. "Terminal penumpang baru 85 persen karena sempat tertunda 11 bulan. Tapi kami akan rampungkan dalam bulan ini," ujar Haryoso.
Proyek lainnya yang belum rampung yakni jalan lingkungan, namun sudah 80 persen dan diyakini rampung sebelum akhir Agustus. Depo avtur juga belum rampung atau baru 60 persen,namun pihak Pertamina menjanjikan akan segera merampungkannya.
"Insya Allah. 31 September nanti, semuanya sudah rampung 100 persen sehingga bisa dioperasikan 1 Oktober 2011," ujarnya. Haryoso juga melaporkan kawasan BIL seluas 551 hektare yang lokasinya sekitar 40 kilometer arah selatan Bandara Selaparang Mataram.
BIL memiliki landasan pacu 2.750 meter x 40 meter persegi, sehingga mampu didarati pesawat Air Bus 330 atau Boeing 767 dan dapat menampung 10 unit pesawat. Berbeda dengan Bandara Selaparang Mataram yang luas arealnya hanya 28.881 meter persegi. Terminal penumpang BIL seluas 21 ribu meter persegi, atau empat kali lipat lebih luas dari terminal Bandara Selaparang Mataram yang hanya 4.796 meter persegi.
Kapasitas tampung terminal penumpang BIL mencapai tiga juta setahun, dengan luas areal parkir 17.500 meter persegi. Berbeda dengan Bandara Selaparang Mataram yang hanya 7.334 meter persegi.
Haryoso menyebut, nilai mega proyek BIL mencapai Rp945,8 miliar, terdiri atas Rp679 miliar tanggungan Angkasa Pura I, dana sebesar Rp110 juta tanggungan Pemprov NTB dan Rp40 miliar dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (din/MataramNews.com)
Selengkapnya... »»  

Sekdes Kecamatan Bayan Pertanyakan Pemotongan Gaji

Lombok Utara - Beberapa Sekertaris Desa (Sekdes) Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, (13/7/11) memndatangi kantor camat Bayan, guna mempertanyakan gaji mereka yang dipotong untuk membeli pakaian dinas.

Para Sekdes mengaku, pemotongan gaji yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga seolah-olah dianaktirikan, padahal tugas dan kewajiban yang diembannya sama seperti pegawai lainnya.

“Kami bukan tidak mendukung untuk pembelian baju dinas, namun jika mau melakukan pemotongan gaji paling tidak dimusayawarahkan dulu, lebih-lebih saat ini kami harus mengeluarkan biaya untuk anak-anak kami yang sekolah”, kata Sekdes Sukadana, R. Srigede, S.sos.

Yang kami herankan, lanjut Srigede, hanya gaji Sekdes yang dipotong untuk membeli pakaian dinas, sementara pegawai camat Bayan lainnya hanya dibebankan biaya ongkos jahit saja, padahal kami ini adalah pegawai negeri yang diperbantukan di desa. “Kalau seperti ini apakah Sekdes itu tidak diakui oleh pemerintah?”, tegas Srigede dengan nada tanya.

Sementara Sekdes Akar-Akar, Ardi dengan tegas meminta kepada pihak pemerintah kecamatan Bayan, agar pemotongan gaji sebesar Rp. 280. Ribu untuk masing-masing Sekdes itu tidak dilakukan sebelum ada kesepakatan. “Semua program pemerintah kita akan dukung, asalkan ada kebersamaan, jangan hanya gaji sekdes yang dipotong, sementara pegawai yang ada dikecamatan hanya dibebankan biaya jahit saja sebesar Rp. 80 ribu”, kata Ardi.

Kasubag Umum Kecamatan Bayan, R. Sapardi, yang menemui para Sekdes tersebut mengaku, tidak tahu kalau ada pemotongan gaji para Sekdes untuk membeli bahan dan ongkos jahit pakaian dinas. “Kami tidak tahu hal ini, dan nanti kami sampaikan kepada Sekcam Bayan”, katanya singkat.

Pengakuan senada juga disampaikan Kasubag Keuangan, Uripin Sukanto. “Masalah pemotongan gaji saya belum tahu. Dan bila bicara aturan, semua tetek bengek keuangan seharusnya saya tahu, namun terhadap persoalan ini memang betul-bertul saya tidak tahu. Dan untuk menyelesaikannya kita tunggu saja Sekcam Bayan pulang, karena beliau masih mengikuti pertemuan dengan wakil presiden di Lombok Timur”, jelasnya.(Ari)
Selengkapnya... »»  

Senin, 11 Juli 2011

RSUP NTB Terbakar: Ratusan Pasien Dievakuasi, Seorang Meninggal

Mataram (Suara NTB) - Kebakaran hebat melanda Rumah Sakit Umum Propinsi (RSUP) NTB. Api melahap seluruh poli pemeriksaan di rumah sakit tertua di NTB itu. Seorang pasien diketahui meninggal dunia akibat shock. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, Polres Mataram meminta bantuan Labfor Polda NTB untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran.

Pantauan Suara NTB diTKP, api yang berkobar sekitar pukul 14.15 Wita itu sulit dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Tujuh unit mobil pemadam, hingga satu jam lamanya sulit menguasai api. Bahkan bantuan mobil pemadam datang dari Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Informasi dari sejumlah saksi, api awalnya berasal dari gudang farmasi yang terletak di sisi barat rumah sakit. Seisi rumah sakit kemudian panik ketika melihat asap membumbung ke atas atap rumah sakit. “Saya teriak supaya petugas rumah sakit yang lain menghubungi pemadam kebakaran,” kata I Putu Sudarnika, ahli gizi yang sehari – hari bertugas di poli gizi. Dengan jelas dia melihat api karena jaraknya hanya beberapa meter dari ruang kerjanya. “Waktu itu saya ganti shift dengan teman – teman lain. Kejadian pastinya sekitar pukul 14.15 Wita ,” tambah Putu.

Api semakin sulit dikendalikan ketika melalap seisi ruang farmasi yang berisi obat- obatan. Beberapa menit kemudian Putu mendengar suara beberapa kali ledakan dahsyat. Saat itu api terus menjalar ke poli lain, termasuk ke poli penyakit dalam. Menurut Putu, setiap poli terdapat tabung gas atau tabung oksigen, yang diperkirakan memicu beberapa kali ledakan.

Proses pemadaman api pun berlangsung gaduh dan tegang. Petugas pemadam dibantu aparat kepolisian, Sat Pol PP dan aparat TNI harus memanjat tembok pembatas untuk menyeprotkan air ke arah api. Sementara di sisi lain warga bersama aparat dan petugas rumah sakit lainnya mengevakuasi pasien ke tiga tempat terdekat, Kodim 1606 Lombok Barat, Gereja Santa Maria Imacullata dan Zeni Bangunan TNI AD.

Ratusan pasien tampak kesakitan karena proses evakuasi berlangsung dengan tergesa-gesa. Ada yang diangkut berikut dengan ranjang perawatan bersama infus, ada juga dengan kursi roda, bahkan ada pasien yang terpaksa dievakuasi dengan digotong.

Naas bagi salah seorang pasien bernama Amaq Kasim berusia sekitar 80 tahun. Pasien ini meninggal beberapa saat setelah dievakuasi ke Gereja Santa Maria Imacullata. Dia diketahui menderita penyakit jantung, TBC dan paru. Menurut seorang perawat, pasien teresebut shock atas kejadian tersebut hingga akhirnya meninggal setelah diperkirakan gagal jantung. Korban asal Kecamatan Praya Lombok Tengah itu akhirnya dievakuasi bersama kerumunan pasian lainnya.

Terhadap ratusan pasien lain, pihak rumah sakit akhirnya memutuskan memindahkan ke rumah sakit lainnya. Evakuasi pasien lain berlangsung menyedihkan. Mereka yang masih menggelantung dengan infus, digotong ke ambulans yang secara bergiliran mengangkut pasien. Diantaranya ke rumah sakit Kota Mataram, Rumah Sakit TNI AD, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Bio Medika, Rumah Sakit Risa. Pantauan sisi lain, seluruh rumah sakit di Mataram dipadati pasien evakuasi dari RSUP NTB.

Hingga pukul 17.00 Wita, api mulai dikuasai secara perlahan setelah puluhan mobil pemadam kebakaran bantuan dari Lobar dan Loteng terus menyemprotkan api. Alhasil, api tidak sampai menjilat gedung lantai dua Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Laboratorium bagian timur. Bahkan dibantu water cannon dari Kepolisian, kobaran api dihadang di Poli Urologi.

Dipastikan ruang perawatan pasien di sejumlah zal tidak sampai terbakar.

Saat bersamaan seluruh isi setiap ruangan di rumah sakit dikeluarkan warga bersama aparat ke jalan raya dan gereja, khususnya tabung – tabung gas yang rawan meledak. Situasi ini pun tidak kalah gadung dan penuh kepanikan karena masih banyak barang – barang yang harus segera dievakuasi, termasuk sepeda motor yang parkir di lantai dasar IGD terpaksa digotong karena tidak ada pemiliknya saat itu.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi MA bersama Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh turun langsung melihat situasi kebakaran. Kedua petinggi daerah itu naik melalui tangga di UGD kemudian turun dan melihat ke sisi timur rumah sakit. Keduanya didampingi sejumlah pejabat teras masing – masing kemudian memeriksa pasien yang dirawat di gereja dan memberi dukungan moral.

Kapolres Mataram, AKBP I Nyoman Sukena ditemui di TKP, mengaku belum bisa memastikan penyebab awal kebakaran. Guna memastikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Labfor Polda NTB untuk melakukan olah TKP. “Besok (hari ini, re) Labfor akan turun memeriksa,” ujarnya singkat.

Di tempat yang sama, Direktur RSUP NTB, dr.H.Mawardi Hamri memperkirakan kebakaran terjadi saat pergantian petugas siang. Dia juga membenarkan pasien meninggal. “Tapi bukan karena terbakar, tapi shock karena memang mengalami penyakit jantung,” jelasnya. (ars)
Selengkapnya... »»  

Merasa Dikibuli Pihak Sekolah Wali Murid Segel SDN 7 Masbagik Selatan

Lombok Timur - Sabtu (9/7), emosi ratusan wali Murid SDN 7 Masbagik Selatan seperti sudah tidak terbendung. Para wali murid itupun mengamuk dan langsung menyegel gedung sekolah tempat anak-anak mereka di didik. Aksi ratusan wali murid dari kelas I-VI itu terjadi karena pihak sekolah dinilai telah mengibuli mereka. Janji-janji dari pihak sekolah untuk segera mengembalikan buku tabungan siswa tidak juga direalisasaikan.

Hambali, salah satu wali murid yang dimintai keterangannya menyebutkan ada tabungan siswa sebesar Rp 155,3 juta yang sampai saat ini mengendap di sekolah. Para wali murid mempertanyakan keberadaan uang tabungan anak-anak mereka dan meminta dikembalikan. Karena uang itu akan digunakan untuk membeli segala kebutuhan anak-anak yang sedang proses kenaikan kelas ini.

Dana besar itu diduga diselewengkan oleh oknum di SDN 7 Masbagik Selatan ini. Berbagai upaya dilakukan pihak wali murid untuk mendapatkan hak anak-anak mereka. Namun, pihak sekolah sekian kali berjanji namun tidak kunjung merealisasikannya.

Hal senada diutarakan, Ma’mun Murad. Tabungan siswa dilaporkan pihak sekolah Rp 143 juta. Namun catatannya jauh berbeda yang nilainya lebih besar dari itu, Rp 155,3 juta. Ketidakjelasan nominal uang tabungan siswa itupun menjadi pemicu kemarahan para wali murid ini.

Alasan pihak sekolah, lanjutnya katanya ditabung dan didepositokan. Dijanjikan akan segera dikembalikan ke para siswa sesuai dengan kesepakatan. Namun, sampai batas waktu yang telah dijanjikan tidak ada buktinya. “Dulu kita dijanjikan rabu, lalu tidak bisa Rabu berubah Sabtu ini. Sekarang tidak ada,” tegasnya.

Dijanjikan Ma’mun Murad, Senin (11/7) hari ini wali murid akan turun lagi ke sekolah jika tuntutan mereka tidak digubris. Bahkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah tersebut akan diboikot.

Disebutkan Ma’mun, ada dua sekolah yang ada di lingkungan sekolah, SDN 7 Masbagik Selatan dan SDN 02 Masbagik Selatan.

Sementera itu, salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya menuturkan ia hanya ditugaskan untuk memungut uang tabungan dari siswa. Dana tersebut katanya diserahkan ke kepala sekolah. Tidak diketahui guru ini, kemana uang tabungan siswa itu dibawa.

Amukan para wali murid itu pun langsung disikapi Pihak Kepolisian Resor Lotim. Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 7 Masbagik Selatan, Sumiatun pun langsung diundang ke Markas Polres Lotim bersama sejumlah perwakilan wali murid.

Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lotim menyampaikan pihaknya langsung menggelar mediasi antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, Sumiatun mengutarakan siap akan menjaminkan sertifikat rumahnya untuk mengatasi persoalan tersebut. (rus/suarantb)
Selengkapnya... »»  

PWI-AJI Siagakan Wartawan Seram, Alias Seragam Hitam

Mataram - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), melalui sekertaris PWI, Nasrudin “media, elektronik, maupun cetak NTB, membentuk barisan wartawan seram alias berseragam hitam” kata Nasrudin.

Hal yang sama juga disampaikan oleh, Abdul Latif Apriaman, Ketua AJI NTB “wartawan NTB akan tunjukan solidaritasnya dengan berseragam hitam”. Atas gugatan yang telah dilakukan oleh pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kebandaraudaraan dan Pramugari (LPPKP), Agus Budiarto, SH, M HUM.

Sidang perdana, Kamis (7/7/2011), ditunda akan digelar pada tanggal 11 Agustus mendatang, Agus Budiarto, (penggugat) dari persidangan Pengadilan Negeri (PN) Mataram, dimintai keterangannya oleh ratusan wartawan tentang motivasinya melakukan gugatan pada 5 wartawan media cetak dan elektronik dan satu seorang alumni LPPKP yang belum bekerja sampai Sekarang, Siti Ma’rifa Sarita, yang di nilai Agus Budiarto telah melakukan pencemaran nama baiknya, giliran ditanya mengenai legalitas lembaga LPPKP yang dipimpinya, Agus enggan berkomentar.

“Wartawan juga tidak tingal diam, kami akan siap melangkah. “Maju tak gentar membela kemerdekaan pers” kata Nasrudin, reporter senior TVRI, juga sekertaris PWI NTB. Gugatan masing-masing, sebesar 1 meliyar pada 5 wartawan NTB dan alumni LPPKP, Siti Ma’rifa Sarita, Febrian Putra (wartawan lombok post), Haris (wartawan suara NTB), Helmi (reporter TVRI NTB), Ahmad yani (wartawan RRI Mataram) dan Sudirman (wartawan radar lombok). 5 wartawan media elektronik dan media cetak tersebut “tidak takut untuk menghadapi perkara hukum” terkait tuntutan Agus Budiarto, pemilik LPPKP dan juga dosen pada Universitas Mataram. Lanjut Febrian. (opiek)
Selengkapnya... »»  

Puluhan Wartawan Datangi Kantor Wali Kota Mataram

MATARAM - Puluhan wartawan Nusa Tenggara Barat (NTB), mendatangi kantor Wali Kota Mataram, Jumat (8/7/2011), untuk meminta penegasan wali kota terkait dengan SK Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kebandarudaraan (LPPKP) Mataram yang diklaim dikeluarkan oleh walikota Mataram, yang menggugat perdata lima orang wartawan senilai Rp5 miliar.

Puluhan wartawan dari media cetak dan elektronik tersebut, diterima langsung oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Makmur Said, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Mataram H. Ruslan Effendy, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kota Mataram, H. Marzuki Sahaz dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Mataram, Cukup Wibowo serta Kabag Biro Hukum Setda Kota Mataram, I Nyoman Mustika.

Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh, membantah telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang akreditasi kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kebandarudaraan (LPPKP) Mataram tersebut.

"Pemerintah Kota Mataram tidak pernah mengeluarkan akreditasi karena kabupaten/kota tidak punya kewenangan. Ada lembaga tersendiri yang mengeluarkan akreditasi," ungkapnya dihadapan puluhan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, di kantor walikota Mataram, Jumat (8/7/2011).

Puluhan wartawan tersebut mendatangi kantor Wali Kota Mataram, untuk meminta penegasan wali kota terkait dengan SK Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kebandarudaraan (LPPKP) Mataram.

Ahyar Abduh mengatakan, Pemkot Mataram akan mempelajari terlebih dahulu, terkait mengapa LPPKP Mataram di dalam brosur maupun sertifikat mencantumkan SK Akreditasi yang bersumber dari Pemerintah Kota Mataram.

Dia juga heran mengapa LPPKP Mataram mencantumkan dua jenis akreditasi yang berbeda yakni SK Akreditasi Wali Kota Mataram Nomor 1 tahun 2010 di sertifikat yang diberikan kepada lulusannya dan SK Akreditasi Wali Kota Mataram No 6 tahun 2008 di iklan media cetak.

Menurutnya, Kedua jenis SK wali kota tersebut tidak sesuai dengan arsip yang ada di Biro Hukum Setda Kota Mataram, di mana yang tercatat adalah SK Nomor 1 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan Perkotaan dan SK Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.

"Terkait dengan SK Akreditasi itu, kami minta waktu untuk menyelesaikannya secara internal, sehingga untuk saat ini kami belum bisa memutuskan langkah-langkah apa yang akan ditempuh," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Pemkot Mataram memang telah mengeluarkan SK termasuk izin kepada Agus Budiarto SH. M.Hum, selaku direktur LPPKP Mataram untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di wilayah Kota Mataram.

Beberapa izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram terkait dengan LPPKP Mataram adalah izin lokasi dengan Nomor 147/KPTS/ILOK/VIII/2010. Wali Kota Mataram juga mengeluarkan izin penyelenggaraan pendidikan Nomor 6 tahun 2008. Pemerintah Kota Mataram kemudian memperpanjang izin tersebut melalui Dinsosnakertrans Kota Mataram dengan Nomor 1 tahun 2010.

"Izin lokasi diberikan karena sudah memenuhi unsur normatif standar prosedural (NSP), sedangkan izin penyelenggaraan pendidikan diberikan atas dasar 'positive thinking'. Artinya dia boleh menyelenggarakan pendidikan," Jelasnya.

Untuk diketahui, Kelima wartawan yang digugat itu masing-masing Febrian Putra (wartawan Lombok Post) selaku tergugat 2, Aris (wartawan Suara Nusa Tenggara Barat-NTB) selaku tergugat 3, Helmi selaku kameramen TVRI selaku tergugat 4, Ahmad Yani (reporter RRI) selaku tergugat 5 dan Sudirman (wartawan Radar Lombok) selaku tergugat 6.

Sidang perdana perkara gugatan perdata tersebut sudah digelar di Pengadilan Negeri Mataram, pada Kamis (7/7/2011) dan akan dilanjutkan pada 11 Agustus 2011. (Yan)
Selengkapnya... »»  

Tokoh Adat Bayan-Loloan Kritisi Bangunan Balai Sebaya Tanta

Lombok Utara - Bangunan Balai Pusaka Sebaya Tanta yang dananya dibantu pemerintah pusat melalui Kepala Litbang PU Denpasar (Bali) di Gubug Adat Karang Bajo Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara kembali mendapat kritikan tajam dari beberapa tokoh adat yang ada di Bayan. Salah satunya adalah tokoh adat Loloan, H. Amir Itrawati.

Menurutnya, nama “Pusaka” itu adalah tetemuan dari para orang tua pendahulu kita seperti kampu Bayan Agung, tapi kalau membangun yang baru itu bukan pusaka. Sementara kata “Sebaya” adalah sama atau kesejajaran sedangkan “Tanta” adalah cara atau perbuatan. “Sebenarnya pusaka itu adalah temuan dari orang tua kita bukan bangunan baru, seperti yang ada di Desa Karang Bajo. Karena yang dibangun disana adalah berugak saka enam, homstay dan balai pertemuan”, tegas H. Amir pada gundem besar di Kampu Bayan Agung Minggu sore (10/7/11).

Bangunan tersebut termasuk berada dalam situs adat Karang Bajo, padahal di tempat tersebut sudah memiliki balai beleq (besar) termasuk berugak agung yang ditempati oleh para tokoh adat setempat. “Lalu apakah ia kita akan bangun baru balai petemuannya, padahal adat itu sendiri tidak boleh ditambah maupun dikurangi”, katanya.

Ditegaskan, bangunan Balai Sebaya Tanta itu adalah bangunan yang melecehkan adat. Karena sama halnya dengan situs masjid kuno Bayan yang sudah diatur oleh UU No. 5 tahun 1992 tentang cagar dan budaya pasal 26. “Jadi apa yang dibangun sekarang ini sama artinya dengan merusak situs yang ada di Bayan, padahal tempat gundem itu sudah ada, kecuali balai Pusaka Sebaya Tanta itu dibangun diluar situs adat, tentu tidak akan dipersoalkan oleh para tokoh adat yang ada di Kecamatan Bayan, dan menurut saya itu berarti melanggar hukum adat”, jelasnya.

Adat di Bayan, menurut pendapat H. Amir tidak bisa dipisahkan antar komunitas adat yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam pelaksanaan ritual adat seperti maulid, lebaran dan lainnya, lebih-lebih Karang Bajo, Barat Orong, Pelawangan,Loloan serta komunitas adat lainnya.

Sementara H. Kurnipa, tokoh adat dari Sembalun Kabupaten Lombok Timur menyoroti keberadaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang melibatkan internasional. Dan AMAN ini pernah mengadakan seminar di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di Desa Sokong.” Dan pada seminar itu saya sedikit kecewa, karena tokoh-tokoh adat yang dari Bayan tidak ada yang kelihatan, karena seharusnya Bayan dan Sembalun tidak bisa dipisahkan, lebih-lebih bila merunut pada sejarahnya”, katanya.

Terkait dengan pembangunan Balai Pusaka Sebaya Tanta yang rencananya akan diresmikan gubernur NTB, 14 Juli mendatang, H. Kurnipa menilai, keluar dari konteks adat, karena ada kepentingan-kepentingan politik didalamnya. Seperti apa yang terjadai di sumatera, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya, banyak tanah adat itu diambil oleh pemerintah, sehingga untuk mendobrak hal itu didirikanlah AMAN ini.
“Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat di Bayan dan Sembalun tidak bisa diarahkan ke politik, karena komunitas setempat menjalankan dengan lurus, karena adat ini menunjang kegiatan pelaksanaan agama yang kita anut yaitu Islam”, jelasnya.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh tokoh adat Bayan, R. Gita Kusuma. Menurutnya, keberadaan Balai Pusaka Sebaya Tanta bisa memecah belah persatuan komunitas adat, lebih-lebih di Karang Bajo sudah memiliki berugak agung dan balai adat sebagai tempat pertemuan. “Kita sangat sayangkan sponsor yang membangun ini tanpa melalui musyawarah dengan para tokoh adat yang ada di Bayan, padahal masyarakat adat Karang Bajo tidak bisa dipisahkan dengan Bayan. Selain itu kita juga sudah menolak hasil pemetaan lokus Karang Bajo yang dilakukan AMAN”, kata Gita Kusuma.

Kepala desa Senaru, R. Akria Buana dalam kesempatan tersebut menolak dengan tegas keberadaan Balai Pusaka Sebaya Tanta yang akan dijadikan sebagai pusat kegiatan adat, termasuk meminta kepada gubernur NTB untuk menunda peresmiannya, sehingga semua persoalannya klier. “Kita nanti akan bersama-sama dengan para tokoh adat mendatangi gubernur NTB sekaligus membawa hasil kesepakatan gundem pada hari ini, karena bangunan tersebut hanya keinginan segelintir orang tanpa melalui gundem dengan tokoh adat yang ada di Lombok Utara”, tegasnya.

Salah seorang anggota AMAN pusat, Kamardi, SH, ketika dikonfirmasi terkait adanya tudingan bahwa bangunan balai Pusaka Sebaya Tanta disponsori AMAN membantah. “AMAN dan Yayasan SANTIRI hanya memfasilitasi bagaimana kehendak komunitas adat Karang Bajo yang menginginkan sebuah bangunan yang akan dijadikan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda. Dan keinginan tersebut ternyata mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan Litbang PU Bali. Jadi tidak benar kalau bangunan itu disponsori oleh AMAN”, katanya.

“Mengenai undangan peresmian, saya rasa tidak ada persoalan, karena yang mengundang itu adalah Bupati KLU. Dan apakah Karang Bajo tidak boleh membangun untuk kemajuan masyarakatnya?” tambah Kamardi dengan nada tanya.

Pendapat ini dibenarkan oleh Ketua Pranata Adat Karang Bajo, Rianom, S.Sos. Menurutnya, sebelum membangun pihaknya terlebih dahulu melakukan beberapa kali pertemuan baik dengan pemerintah maupun dengan para tokoh adat komunitas Karang bajo. “Masyarakat adat Karang Bajo sendiri yang mengusulkan bangunan tersebut, kemudian difasilitasi AMAN dan yayasan SANTIRI. Dan usulan itu mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Litbang PU Bali”, jelasnya.

Khusus masalah peresmian, kendati ada kritikan dari beberapa tokoh adat di Bayan dan Loloan, tetap berjalan sesuai jadwal karena yang mengundang adalah pemerintah kabupaten, dan Balai Pusaka Sebaya Tanta bukan sebagai pusat gundem adat, namun dihajatkan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi genarasi muda. “Persoalan ini sebenarnya tidak perlu diintervensi terlalu jauh, karena masyarakat kami ingin maju seperti desa lainnya, dan kami sendiri tidak pernah melakukan intervensi terhadap siapapun yang mau membangun asalkan tidak melanggar aturan yang ada”, kata Kades Karang Bajo, Kertamalip.(Ari)
Selengkapnya... »»